Breaking News

Pak Presiden, Jangan Pilih Jaksa Agung Karbitan

Pak Presiden, Jangan Pilih Jaksa Agung Karbitan. Pak Presiden, Jangan Pilih Jaksa Agung Karbitan.

Presiden Joko Widodo disarankan tidak asal-asalan memilih Calon Jaksa Agung. Hindari calon Jaksa Agung karbitan.

Koordinator Jaksa Watch Indonesia (JWI) Haris Budiman menuturkan, saat ini, selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Institusi Adhiyaksa merupakan salah satu lembaga terseksi dalam perhelatan politik hukum di Tanah Air.

Jaksa Agung adalah anak buah Presiden di kabinet. Seperti kebiasaan yang terjadi selama ini, posisi Jaksa Agung selalu menjadi incaran partai politik (Parpol). Atau karena lobi-lobi politik, lobi-lobi kekuasaan, lobi-lobi harta kekayaan.

Haris Budiman menyebut, semua sosok yang begitu dikategorikan sebagai calon Jaksa Agung karbitan. “Mereka yang seperti itu kan karbitan. Presiden tidak boleh memilih Jaksa Agung karbitan. Ini soal penegakan hukum, soal kewibawaan Negara, soal keadilan dan penataan masyarakat yang beradab, yang taat hukum. Jadi hentikan para calon Jaksa Agung karbitan masuk ke kabinet,” tutur Haris Budiman, di Jakarta, Jumat (06/09/2019).

Lebih lanjut, pria yang berprofesi sebagai advokat ini menekankan, selama ini kejaksaan dianggap sebagai under dog dalam penegakan hukum di Indonesia. Seharusnya, institusi Adhiyaksa bisa berperan sebagai Panglima Penegakan Hukum, bukan sebagai politisi.

“Karena itu, sebaiknya Jaksa Agung jangan lagi dari partai politik. Sebab, jika Jaksa Agung seorang politisi, maka akan sangat banyak kendala penegakan hukum, seperti yang terjadi saat ini. Penegakan hukum sering dipolitisir,” bebernya.

Lagi pula, lanjut Haris Budiman, partai politik harus sadar diri, bahwa fungsi penegakan hukum melalui Korps Kejaksaan itu bukanlah mainan politik. Akan sangat banyak beban dan kendala kepentingan yang terjadi, bila Jaksa Agungnya berpolitik.

Presiden Joko Widodo pun diharapkan menciptakan Kejaksaan sebagai institusi yang Agung, yang dihormati, yang disegani dan ditaati karena menegakkan hukum dan memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh.

“Harus bisa mengubah paradigma dan juga kerja-kerjanya lebih baik. Kalau saat ini kan, kejaksaan sepertinya sering dilecehkan. Kenapa dilecehkan? Karena Jaksa Agungnya sendiri orang parpol, tidak memiliki wibawah penegakan hukum. Malah cenderung bermain politik.

Tanpa disadarinya, melecehkan dirinya sendiri. Mana percaya lagi orang dengan Jaksa Agung dan para kepala daerah, yang berpindah partai hanya karena digertak pindah partai. Kalau tidak ya masuk bui. Kok begitu kinerja Jaksa Agung?” ujar Haris Budiman lagi.

Sementara itu, Wakil Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka) Jhon Roy P Siregar mengatakan, Jaksa Agung itu adalah juga hasil proses politik. Akan tetapi, dia mengingatkan, proses politiknya bukanlah politik Parpol.

“Politiknya Jaksa Agung ya politiknya kekuasaan eksekutif. Sebab, kejaksaan berada di bawah Presiden. Bukan politiknya parpol. Parpol melalui wakil-wakilnya di DPR bisa melakukan fungsi pengawasan terhadap Jaksa Agung. Bukan berarti Jaksa Agung jadi mainannya parpol loh,” tutur Jhon Roy P Siregar.

Jadi, lanjutnya, Jaksa Agung berikutnya berpolitiknya ya Politik Presiden. Bukan politik parpol. Siregar mengharapkan, Presiden Joko Widodo juga mengutamakan sejumlah nama yang masih aktif di tugas-tugas Kejaksaan Agung untuk dipilih sebagai Jaksa Agung berikutnya.

“Dari internal itu banyak calon yang bagus-bagus, dan loyal kepada Presiden,” ujar Jhon Roy P Siregar.

Dari sekian nama yang beredar, dari internal Kejaksaan Agung, yang menguat dan layak menjadi calon Jaksa Agung berikutnya ada nama Wakil Jaksa Agung (Waja) Dr Arminsyah, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Dr M Adi Toegarisman, Sesjampidsus yang juga mantan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Kabadiklat Kejaksaan RI) Setia Untung Arimuladi.

Presiden hendaknya memilih dari antara mereka saja. Sebab, mereka loyal dan tidak terkontaminasi kepentingan parpol. Telah teruji, pahit manis sebagai Jaksa sampai hari ini.

“Yang memiliki pengalaman yang kuat, dan visi misi yang tepat untuk memajukan Kejaksaan demi penegakan hukum dan keadilan di masyarakat. Kerja-kerja nyata sebagai Jaksa. Jangan pilih yang asal-asalan, jangan yang odong-odong. Runyam lagi nanti kalau main politik terus. Jaksa juga harus bebas dari intervensi politik. Demi penegakan hukum di Indonesia,” tutur Siregar.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*