Menteri Pertanian yang baru, Syahrul Yasin Limpo diminta memperhatikan nasib para Petani Kelapa Sawit.
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendukung pengangkatan Syahrul Yasin Limpo sebagai menteri pertanian Republik Indonesia periode 2019-2024.
Syahrul Yasin Limpo adalah seorang birokrat sekitar 25 tahun mulai dari lurah, bupati sampai dengan gubernur.
Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto mengatakan, Mentan yang baru, Syahrul Yasin Limpo memiliki pengalaman mengurusi pertanian dan perkebunan. Pastinya sudah mengerti apa yang akan dikerjakan kedepan.
“Hal itu dapat dilihat pada program kerja 100 hari akan menyelesaikan permasalah data di sektor pertanian dan perkebunan. Sehingga masalah data yang selama ini berbeda-beda di masing-masing kementerian segera selesai,” tutur Mansuetus Darto, Sabtu (26/10/2019).
Meski begitu, kata Darto, jangan sampai fokus Menteri Pertanian terkait perbaikan data tersebut hanya terbatas pada data sektor pangan saja.
Tetapi juga harus pada sektor perkebunan terutama sawit. Data petani sawit di Indonesia sampai saat ini masih bermasalah. Untuk itu harus masuk dalam 100 hari program kerja.
“Kami juga berharap menteri pertanian yang baru tidak hanya fokus mengurusi sektor pertanian pangan seperti Menteri sebelumnya, tetapi diharapkan juga akan menjadi menteri untuk petani sawit yang jumlahnya saat ini ada sekitar 15 juta petani,” jelas Darto.
Menurut Mansuetus Darto, selain pendataan petani perbaikan sumberdaya manusia (SDM) petani sawit sangat urgen dilakukan. Saat ini SDM Petani Sawit masih rendah. Terutama pada pengelolaan kebun.
Artinya, kata dia, harus memperbayak pelatihan kepada petani, memberikan arahan kepada pemerintah daerah yang memiliki petani sawit agar petaninya dilatih melalui perangkat daerah seperti penyuluh di desa-desa.
Kalau selama ini penyuluh belum bekerja untuk memberikan pelatihan kepada petani, maka iharus diubah agar penyuluh melatih petani. Kalau misalnya penyuluh tidak punya kapasitas, maka penyuluh juga harus disiapkan agar bisa membantu petani.
“Hal ini sejalan program prioritas Presiden Jokowi di periode kedua yaitu pembangunan SDM,” ujar Darto.
Kemudian, persoalan di kelembagan petani sawit juga masih bermasalah. Banyak petani sawit saat ini belum memiliki kelembagan.
“Padahal kita, tahu kelembagan memegang peranan sangat penting. Misalnya berkaitan dengan harga sawit petani. Dimana jika petani mendapatkan harga yang dikeluarkan pemerintah, maka petani harus bermitra dengan perusahan sawit melalui kelembagaan mau koperasi ataupun gapoktan. Sehingga ini juga menjadi hal yang penting menjadi program Menteri Pertanian ke depan,” tuturnya.
Serikat Petani Kelapa Sawit juga meminta Syahrul Yasin Limpo untuk mengevaluasi keberadaan Badan pengelola Dan Perkebuann Sawit (BPDP-SAWIT). Badan yang dibentuk sejak tahun 2015 itu sudah mengumpulkan dana sekitar Rp 43 triliun. Dana yang dikumpulkan itu berasal dari potongan penjualan ekspor Crude Palm Oil (CPO).
Tetapi pada sisi manfaat untuk petani belum memberikan dampak nyata. Belum ada manfaatnya kepada petani sawit. Karena programnya hanya untuk kepentingan industri biodiesel.
“Hitungan kami dari dana yang dikumpulkan tersebut, sekitar Rp 38,7 triliun untuk subsidi biodiesel. Untuk hal ini, kita minta kepada Pak Mentan agar BPDP-SAWIT tersebut dipindahkan di bawah kementerian pertanian saja,” tutur Mansuestus Darto lagi.
Para petani kelapa sawit, lanjutnya, sangat berharap kepada Mentan yang baru, Syahrul Yasin Limpo, untuk mengajak dan berperan dalam pengembangan sektor sawit, termasuk pengembangan SDM petani kelapa sawit.
“Selamat bekerja Pak Menteri Pertanian yang baru. Petani sawit memegang peranan penting dalam industri perkebunan sawit Indonesia. Maka wujudkan kesejahteraan mereka lewat program Kementerian Pertanian,” tutupnya.(JR)
