Pak Luhut, Lihatlah Keramba Masih Bertebaran Di Tao Toba, Kapan Regal Springs Indonesia Dkk Dihentikan Di Tanah Batak?

Pak Luhut, Lihatlah Keramba Jaring Apung Masih Bertebaran Di Kawasan Danau Toba, Kapan Regal Springs Indonesia Dkk Hengkang Dari Tanah Batak? – Foto: Ratusan Ton Ikan dari Danau Toba Mati dan terbuang sia-sia. (Net)
Pak Luhut, Lihatlah Keramba Jaring Apung Masih Bertebaran Di Kawasan Danau Toba, Kapan Regal Springs Indonesia Dkk Hengkang Dari Tanah Batak? – Foto: Ratusan Ton Ikan dari Danau Toba Mati dan terbuang sia-sia. (Net)

Para aktivis dan perantauan asal Sumatera Utara (Sumut), khususnya dari Kawasan Danau Toba (KDT), meminta Bupati Toba Darwin Siagian dan para Bupati lainnya di Kawasan Danau Toba, beserta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Kemaritiman), Luhut Binsar Panjaitan, segera menghentikan beroperasinya perusahaan dan Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan itu.

Sudah hitungan tahun janji akan segera mengusir kehadiran Keramba Jaring Apung (KJA) yang merusak Tanah Batak itu disampaikan. Bukannya menghentikan, kini KJA itu malah hendak dipindahkan ke wilayah Kecamatan Porsea dan Kecamatan Uluan di Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

Terungkapnya rencana PT Aquafarm yang kini telah berganti nama menjadi PT Regal Springs Indonesia (PT RSI) itu, disampaikan oleh pihak RSI sendiri. KJA akan direlokasi ke Porsea dan Uluan. Hal itu disampaikan oleh External Affairs Senior Manager RSI, Kasan Mulyono dalam konperensi pers yang digelar di Kota Medan, pada Minggu (17/05/2020) yang lalu.

Koordinator Forum Barisan Anak Rantau Sumatera Utara (For BARSU) Jhon Roy P Siregar menyampaikan, kehadiran KJA oleh perusahaan-perusahaan asing di KDT telah menambah persoalan berat masyarakat Sumatera Utara, khususnya Masyarakat Batak di KDT.

“Tadinya, Kawasan Danau Toba dengan Danau Toba yang begitu luas dan segar bugar, begitu indah dan menyehatkan, kini sudah bagai kubangan raksasa berisi kotoran, limbah dan berbagai jenis sumber penyakit. Lihatlah, Pak Luhut, lihatlah Pak Gubsu, lihatlah Pak Bupati Darwin Siagian dan para Bupati di Kawasan Danau Toba. Lihatlah, Tanah Batak, Tanah Leluhur kita, Tanah Nenek Moyang kita, perlahan hancur berantakan dan penuh penyakit,” tutur Jhon Roy P Siregar, di Jakarta, Senin (25/05/2020).

Lebih lanjut, pria yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Provinsi DKI Jakarta (DPD GAMKI DKI Jakarta) ini menyatakan, jika KJA milik PT Aquafarm atau yang kini berganti nama menjadi PT Regal Springs Indonesia (PT RSI) itu tetap beroperasi di KDT, maka hanya tinggal menunggu waktu saja KDT dan Tanah Batak hanya tinggal kenangan.

Padahal, lanjut Siregar, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bersama 8 Kepala Daerah di Sumatera Utara, yakni Gubernur Sumatera Utara, Bupati Toba, Bupati Samosir, Bupati Simalungun, Bupati Tapanuli Utara, Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Bupati Dairi dan Bupati Karo, sudah pernah menyampaikan komitmennya untuk segera menutup dan mengusir KJA dari Kawasan Danau Toba.

Namun, lanjut Jhon Roy P Siregar yang juga Ketua Bidang Advokasi dan Politik Dewan Pimpinan Pusat Serikat Rakyat Indonesia (DPP Serindo) ini, malah Bupati Toba Darwin Siagian kini membuat kesepakatan tersendiri dengan pihak PT Regal Springs Indonesia (PT RSI), untuk memindahkan KJA itu ke wilayah Kabupaten Toba yakni di Kecamatan Porsea dan Kecamatan Toba Uluan.

“Kebijakan seperti ini tidak bisa ditolerir. Kami dari warga perantauan menyatakan menolak tegas pemindahan KJA ke kawasan Toba. Semua KJA itu harus hengkang dari KDT. KDT itu Tanah Batak, itu adalah Tanah Nenek Moyang kita. Harus dijaga dan dirawat baik-baik untuk masa depan anak cucu,” imbuh Siregar.

Mantan Fungsionaris Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) ini menyatakan, para pimpinan atau Kepala Daerah di Sumatera Utara yang sudah berubah jadi pengkhianat  atau penjilat, harus segera hengkang juga, jika masih meneruskan niatnya memindah-mindahkan KJA saja di seputar KDT.

“Kami meminta Pak Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, dan seluruh Kepala daerah di KDT, untuk segera menghentikan beroperasinya KJA itu. Itu juga janji mereka waktu itu. Segeralah hentikan dan usir KJA perusak itu dari KDT,” tandas Jhon Roy P Siregar.

Lagi pula, ditambahkan Siregar, misi menjadikan KDT sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, adalah juga misinya Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Sehingga, misi itu akan berantakan, karena kontra produktif dengan kehadiran KJA di KDT.

“Pak Luhut, lihatlah Tanah Batak. Pak Bupati, lihatlah Tano Batak, lihatlah KDT. Tanah Leluhurmu juga. KJA itu harus segera dihentikan. Segera usir dari KDT,” tandasnya.

Koordinator Jaringan Kasih Warga Kawasan Danau Toba (JKW KDT), Jainal Pangaribuan menambahkan, KJA itu tidak ada gunanya bagi masyarakat Kawasan Danau Toba. Selain sudah sangat merusak air dan ekositem danau, kehadiran KJA selama ini telah membuat kesehatan masyarakat bermasalah berat.

“KJA itu harus diusir dari Kawasan Danau Toba. Bupati Toba tidak semestinya membuat kesepakatan di balik layar dengan pihak PT RSI untuk memindahkan KJA-nya ke Kawasan Kabupaten Toba. Ini harus ditolak. Masyarakat sudah sangat menderita dengan kehadiran KJA selama ini. Hentikan ulah mereka itu,”tutur Jainal Pangaribuan.

Terlebih, lanjut Jainal Pangaribuan, Pemerintah Kabupaten Toba bersengaja melakukan upaya pemindahan ketika wabah Virus Corona atau Covid-19 juga sedang melanda Sumatera Utara, khususnya Kawasan Danau Toba. Maka, niat tidak baik dari Bupati Toba Darwin Siagian bersama PT RSI itu harus segera dihentikan.

“Itu harus dihentikan. Jangan paksa masyarakat Kawasan Danau Toba menjadi marah atas sikap dan rencana memindahkan KJA itu ke Toba,”ujar Jainal Pangaribuan mengingatkan.

Dia meminta seluruh warga masyarakat Kawasan Danau Toba melakukan aksi protes terhadap kehadiran KJA yang sudah sangat menganiaya kehidupan di kawasan itu.

Selain itu, Jainal Pangaribuan juga meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, segera menghentikan KJA di Danau Toba.

“Jangan main-main. Ini bukan urusan sehari dua hari saja. Ini bukan hanya urusan ikan KJA, tetapi ini urusan hidup dan kehidupan masyarakat di Kawasan Danau Toba. Urusan masa depan anak cucu kita juga. Ini urusan menyelamatkan Tanah Batak dari kehancuran,”imbuhnya.

Karena itu, dilanjutkan Jainal Pangaribuan, Bupati Toba Darwin Siagian hendaknya segera menghentikan niat mereka untuk memindahkan KJA ke Toba.

Sementara, perantau asal Toba Holbung, Kabupaten Toba, Lukman Doloksaribu menyampaikan, selain mengharapkan adanya Pemimpin Daerah yang pro kepada perbaikan kehidupan Masyarakat Batak di KDT.

Wilayah itu juga sangat memerlukan kehidupannya yang asri, tenang dan damai. Serta mampu menyekolahkan anak-anaknya menjadi cerdas dan pintar. Demi kemajuan Tanah Batak yang lebih baik.

“Kehadiran KJA di KDT bukan pilihan Masyarakat Batak. Tanah Batak tidak membutuhkan KJA seperti itu di KDT. Dulu, orang-orang tua kita, bisa bertani, menangkap ikan di Danau Toba, bercocok tanam, dan beternak dengan baik. Hasilnya bagus-bagus. Bisa menyekolahkan anak-anaknya tinggi-tinggi. Sekarang? Sudah hampir tak bisa lagi,” jelas Lukman Doloksaribu.

Lukman Doloksaribu juga mengajak semua pihak, untuk peduli dan berbuat yang baik kepada Masyarakat di KDT. Selain itu, mengikuti kontestasi politik di daerah, masyarakat harus memilih Kepala Daerah yang pro kepada Masyarakat Batak, yang pro kepada kemajuan dan kelestarian Kawasan danau Toba.

Sebelumnya pihak Regal Springs Indonesia (RSI) mengaku akan segera merelokasi operasi akuakultur berupa Keramba Jaring Apung (KJA) ke Kecamatan Uluan dan Porsea. RSI berharap, rencana mereka itu dapat diselesaikan sebelum Natal atau Desember 2020.

“RSI telah berdiskusi dengan jajaran pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat setempat serta telah melakukan studi kelayakan. Syukur, hingga saat ini semuanya berjalan dengan lancar. Kami sedang menunggu proses perizinan awal untuk dapat melangsungkan relokasi KJA secepatnya,” demikian dikatakan External Affairs Senior Manager Regal Springs Indonesia, Kasan Mulyono dan konferensi pers yang diselenggarakan di Medan, Minggu (17/5/2020).

Dia menegaskan, lokasi baru operasional KJA milik perusahaan direncanakan ada di kawasan Uluan, Porsea dan Balige di Kabupaten Toba.

Perpindahan dilakukan perusahaan secara sukarela, sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah yang akan mengembangkan Kota Parapat yakni Ajibata, di mana saat ini perusahaan beroperasi menjadi kawasan pariwisata.

Lebih lanjut Kasan mengatakan, jajaran manajemen RSI sendiri telah berdiskusi dengan Bupati Toba, Darwin Siagian, dan jajarannya beberapa waktu lalu.

“Pemda Kabupaten Toba mendukung rencana relokasi kami ke tempat yang baru dengan harapan dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi Pemda, namun juga bagi masyarakat setempat. Selain itu Pemda juga meminta agar operasi perusahaan ramah lingkungan,”jelasnya.

Kasan mengatakan, pihaknya sendiri telah melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat, sesuai arahan dari Pemkab Toba.

“Sesuai arahan Pemkab Toba, kami sudah melakukan kajian terhadap lokasi baru perusahaan serta juga bertemu dengan masyarakat setempat. Hasil kajian awal kami, lokasi yang baru tersebut memenuhi persyaratan untuk budidaya akuakultur berkelanjutan,”katanya.

Kasan Mulyono mengakui, dengan perpindahan lokasi operasional perusahaan tersebut, maka perusahaan juga harus mempersiapkan berbagai perizinan yang dibutuhkan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.(Nando)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan