Pak Kapolri, Tolong Lakukan Pendekatan Persuasif Kepada Mahasiswa Papua

Jangan Ditahan, Tolong Bebaskan Mahasiswa Papua Yang Ikut Demo

Jangan Ditahan, Tolong Bebaskan Mahasiswa Papua Yang Ikut Demo, Pak Kapolri, Tolong Lakukan Pendekatan Persuasif.
Jangan Ditahan, Tolong Bebaskan Mahasiswa Papua Yang Ikut Demo, Pak Kapolri, Tolong Lakukan Pendekatan Persuasif.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian diminta melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat Papua, khususnya kepada para mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi.

Jika selalu melakukan pendekatan represif, dikhawatirkan persoalan akan melebar dan kian panas. Hal itu diminta oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus.

Petrus meminta, tindakan Polri yang menangkap dan menahan sejumlah putra-putri Papua, yang sebagian besar adalah mahasiswa, dikarenakan ikut dalam demonstrasi protes atas peristiwa rasis dan berbau SARA yang terjadi di Surabaya beberapa waktu lalu, hendaknya tidak diperruncing dengan penangkapan dan penahanan yang represif.

“Pak Kapolri harus melakukan pendekatan hukum yang lebih lunak dengan tetap menghormati HAM mereka,” tutur Petrus Selestinus, di Jakarta, Senin, 02 September 2019.

Petrus menjelaskan, pendekatan yang lunak melalui mekanisme pemanggilan adalah lebih baik. Karena aksi demo yang dilakukan oleh aktivis Mahasiswa Papua pasca peristiwa yang bersifat rasis dan SARA di Surabaya, korbannya ya tetap mahasiswa Papua itu sendiri.

Aksi solidaritas dan protes yang dilakukan Mahasiswa Papua itu, menurutnya, berupa bentuk protes secara bertanggung jawab. Yang menuntut agar hukum nasional Indonesia ditegakkan.

“Agar setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di mata hukum. Para Mahasiswa itu merasa telah dihina. Dan penghinaan itu telah mendapat protes yang meluas di hampir seluruh Papua dengan korban begitu banyak,” jelas Petrus.

Advokat Peradi ini melanjutkan, semua peristiwa itu, disebut karena negara tidak cepat hadir dan bertindak. Akibatnya, Mahasiswa Papua merasa didiskriminasikan.

Ada kesan, persoalan Mahasiawa Papua di Surabaya itu terjadi pembiaran. Dimana, Mahasiswa Papua satu asrama dipersekusi, diintimadsi bahkan dihina dengan ucapan atau narasi yang rasis.

“Namun penindakannya tidak ada pada saat itu. Apalagi aksi demo adalah bagian dari hak yang bersifat konstitusional di dalam negara hukum Indonesia. Dan itu dapat dilihat sebagai hak mahasiswa, termasuk mahasiswa Papua itu juga,” tuturnya.

Petrus juga berharap, Polri menunjukkan perlakuan adil ketika Mahasiswa Papua menyerukan bahwa mereka sudah difitnah dengan konten yang berbau SARA atau rasis.

Ditegaskan Petrus, Indonesia memiliki Undang Undang Anti Diskriminasi Ras dan Etnis. Indonesia juga memiliki Undang Undang ITE yang mengatur pemidanaan terhadap kasus-kasus berkonten SARA.

“Tetapi penegakan hukumnya lemah dan lamban. Oleh karena itu, Polri diminta segera membebaskan mahasiswa yang ditahan, baik dengan jaminan atau tanpa jaminan,” tutup Petrus.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan