Nelayan meminta Presiden Jokowi segera merealisasikan sensus Nelayan Indonesia dan menjadikan tanggal 21 Mei sebagai Hari Nelayan Indonesia. Dua program ini menjadi harapan nelayan Indonesia yang diharapkan menjadi prioritas pemerintahan Jokowi pada 2017.
Hal itu disampaikan Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Siswaryudi Heru dalam refleksi dan harapan nelayan kepada Jokowi, di Jakarta, Kamis (29/12/2016).
Menurut Siswaryudi Heru, pentingnya sensus nelayan Indonesia adalah sebagai dasar berpijak bagi pemerintah untuk mengetahui jumlah riil nelayan Indonesia, yang juga dapat dijadikan sebagai landasan mengetahui persoalan nyata di nelayan Indonesia sekaligus bisa menjadi acuan dalam menetapkan program pemerintah bagi solusi atas persoalan-persoalan nelayan yang ada.
“Sensus nelayan Indonesia itu belum pernah dilakukan. Jumlah nyata nelayan Indonesia juga tidak diketahui sampai sekarang. Anda bisa bayangkan, berapa panjang garis pantai Indonesia dari ujung Sumatera hingga ujung Papua? Tidak mungkin hanya berkisar satu atau dua juta saja nelayan Indonesia, bukan? Sensus nelayan itu perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah nelayan Indonesia, mengetahui persoalan-persoalan ril yang dialami nelayan Indonesia, dan bisa dijadikan acuan untuk menentukan program-program pemerintah agar tepat sasaran bagi nelayan Indonesia. Inilah salah satu harapan kita nelayan kepada Presiden Jokowi di 2017 nanti,” papar Siswaryudi Heru.
Dengan adanya sensus nelayan Indonesia, lanjut dia, berbagai persoalan dan kebutuhan riil nelayan pun akan bisa dipetakan untuk selanjutnya mempermudah pemerintah melakukan program-program nelayan. “Nah, dari sana juga akan terlihat apa saja kebutuhan riil itu. Misal, kebutuhan akan listrik nelayan di desa-desa nelayan, kebutuhan akan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang diperlukan,” kata dia.
Bahkan, selama ini, Indonesia belum memiliki pemetaan nasional mengenai nelayan Indonesia. Yang ada, lanjut Siswaryudi, hanyalah beberapa data nelayan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga swasta dan lembaga asing, yang kurang valid secara nasional.
“Sering hanya berdasarkan asumsi. Jumlah nelayan Indonesia hanya diasumsikan saja, nah bagaimana kita akan bisa membangun nelayan kalau hanya asumsi saja yang dipergunakan? Pemerintah semestinya memiliki data sensus yang konprehensif untuk nelayan Indonesia,” ujarnya.
Menurut dia, para nelayan dan organisasi-organisasi nelayan di Indonesia pun akan dengan senang hati turut melaksanakan sensus nasional nelayan itu. Sebab, hal itu berkenaan langsung dengan hidup dan kehidupan serta masa depan nelayan.
“Kita siap membantu pemerintah kita mewujudkan sensus itu kok,” ujarnya.
Kemudian, sebagai negara Bahari, yang sejak zaman nenek moyang Indonesia dikenal dunia sebagai pelaut-pelaut ulung, Indonesia bahkan tidak memiliki momentum khusus bagi nelayannya, yang bisa dijadikan momentum dan tonggak sejarah nelayan Indonesia.
Karena itu, menurut Siswaryudi, pihaknya berharap di 2017, Presiden Jokowi pun akan menetapkan satu hari sebagai Hari Nelayan Indonesia.
“Melihat perjalanan sejarah Indonesia, momentum tanggal 21 Mei itu diharapkan sebagai Hari Nelayan Indonesia. Karena, pada tanggal 21 Mei 1973, secara nasional Indonesia memiliki Himpunan Nelayan Setanah air, yang ditandai dengan peresmian himpunan nelayan oleh Pimpinan tertinggi negara Indonesia waktu itu, Presiden Soeharto,” ungkap Siswaryudi.
Dikatakan Siswaryudi Heru yang juga Wakil Ketua Komite Tetap Maritim Dan Pesisir Bidang Infrastruktur Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Indonesia ini, dengan adanya Hari Nelayan Nasional di Indonesia, diharapkan sebagai pengharagaan kepada bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa Bahari, sekaligus sebagai momen menciptakan kebanggaan sebagai Nelayan Indonesia, dan akan memotivasi generasi bangsa Indonesia untuk mengembangkan nelayan Indonesia yang lebih maju, lebih kuat dan lebih sejahtera di masa yang akan datang.
“Kami berharap, dua hal itu, yakni sensus nelayan nasional dan penetapan hari nelayan Indonesia menjadi prioritas yang baik yang bisa diwujudkan oleh pemerintah Indonesia di tahun 2017,” pungkas Siswaryudi.(JR)
