Pak Jokowi Mantap, Presiden Gelar Sidak Jaminan Kesehatan Nasional, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar: Terusin Sidak Dong Pak

Pak Jokowi Mantap, Presiden Gelar Sidak Jaminan Kesehatan Nasional, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar: Terusin Sidak Dong Pak.
Pak Jokowi Mantap, Presiden Gelar Sidak Jaminan Kesehatan Nasional, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar: Terusin Sidak Dong Pak.

Langkah Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak (sidak) atas penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapat applaus. Sidak digelar Orang Nomor Satu di Republik Indonesia itu dilakukan di Rumah Sakit, di Lampung itu diacungi jempol. Hendaknya langkah serupa juga terus dilakukan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, dalam sidak itu, Presiden menemukan sejumlah fakta, terutama fakta yang menunjukkan lebih banyak Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), yang jumlahnya sekitar 34 juta, yang menggunakan JKN dibandingkan Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara (PBI APBN) maupun Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PBI APBD), yang jumlahnya sekitar 133 juta.

“Mantap, Pak Presiden. Teruslah melakukan sidak JKN Pak Presiden,” seru Timboel Siregar, Minggu (17/11/2019).

Terkait tentang lebih banyaknya PBPU yang menggunakan JKN dibandingkan dengan PBI yang dikomentari Presdien,  menurut Timboel, memang itu faktanya.

Sejak 2014 hingga saat ini utilitas rawat jalan dan rawat inap PBI APBN selalu diurutan paling bawah. Dan utilitas PBPU paling atas dibandingkan segmen peserta lainnya.

Data 2018 menyatakan, Utilitas PBPU untuk rawat jalan 86,15%. Sementara PBI APBN sebesar 11,69%, Utilitas PBPU untuk inap 9,73%. Sedangkan PBI APBN sebesar 2,68%.

“Namun bila diukur dari total iuran, sejak 2014 hingga saat ini, iuran PBI APBN menduduki peringkat pertama. Sementara iuran PBPU menduduki peringkat terbawah,” ujar Timboel Siregar.

Dia mengatakan, PBI APBN terendah utilitasnya dikarenakan, peserta PBI APBN belum tentu dapat kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat) secara langsung ketika dinyatakan sebagai peserta PBI oleh Kemensos.

Ada tenggang waktu 2-3 bulan untuk peserta PBI mendapatkan kartu KIS dari BPJS Kesehatan. Kalau peserta PBPU, setelah membayar iuran pertama, langsung medapat kartu sehingga bisa dipakai hari itu.

“Saya kira BPJS Kesehatan harus bisa memperpendek waktu pemberian kartu KIS kepada peserta PBI APBN yang baru. Sehingga mereka bisa sesegera mengetahui kalau mereka adalah peserta PBI,” jelasnya.

Kemudian, lanjut Timboel, peserta PBI tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang JKN. Sehingga mereka tidak tahu penggunaan kartu KIS tersebut. Sementara PBPU yang biasanya terdidik, mudah mengetahui manfaat penggunaan kartu KIS tersebut di fasilitas kesehatan (Faskes).

Penyebab lainnya, kata Timboel lagi, ketika peserta PBI yang dirujuk ke RS yang jaraknya jauh dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), maka peserta PBI akan mengalami masalah dengan biaya transportasi ke Rumah Sakit.

“Dan biaya makan bagi keluarga yang mendampinginya. Sehingga mereka lebih cenderung memilih tidak pergi ke RS. Sementara PBPU yang relatif mampu, akan dengan mudah menuju RS ketika mendapat surat rujukan,” jelasnya.

Dengan fakta ini, katanya, seharusnya Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada peserta PBI yang memang miskin. Sehingga mereka memiliki akses pengetahuan dan akses yang mudah untuk ke RS beserta keluarganya.

Keinginan Presiden Jokowi agar BPJS Kesehatan meningkatkan tata kelola adalah hal yang baik. Dan ini yang memang harus dilakukan oleh Direksi BPJS Kesehatan.

“Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kunci utama agar Program JKN berjalan baik adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang memang juga diamanatkan oleh Pasal 24 ayat 3 UU SJSN,” jelas Timboel.

Dengan pelayanan yang semakin membaik, maka masyarakat akan menjalankan kewajibannya yaitu membayar iuran dengan disiplin. Pelayanan tersebut juga termasuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat peserta JKN. Hal itu juga diamanatkan Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Tata Kelola BPJS Kesehatan yang utama adalah memang pelayanan kepada peserta. Namun tidak hanya itu, tata kelola juga terkait dengan regulasi yang dikeluarkan oleh BPJS. Juga, relasi dengan lembaga lain terkait dengan implementasi regulasi yang memang dalam implementasi membutuhkan lembaga pelayanan publik.

Seperti, implementasi PP No. 86 tahun 2013 tentang sanksi tidak dapat layanan publik bagi perusahaan dan masyarakat yang belum mendaftar atau menungak iuran JKN.

Masalah kesulitan memungut tunggakan iuran memang dikontribusi oleh ketidakmauan lembaga pelayanan publik mendukung JKN. BPJS Kesehatan tidak memiliki kewenangan mengeksekusi sanksi, tetapi hal itu ada di lembaga pelayanan publik, seperti Pemda, Polisi, Imigrasi dan lain sebagainya.

“Oleh karenanya, untuk masalah tunggakan iuran ini seharusnya Presiden pun menyoroti ketidakmauan lembaga-lembaga pelayanan publik ini mendukung BPJS Kesehatan,” tutur Timboel.

Tentang defisit, lanjutnya lagi, masalah defisit tidak hanya dikontribusi oleh BPJS Kesehatan tetapi juga oleh seluruh stakeholder JKN lainnya. Seperti Pemda, Rumah Sakit, Kementerian/Lembaga yang melakukan pelayanan publik, Kemensos yang melakukan penentuan PBI APBN, Kemenkes yang melakukan pengawasan kepada Rumah-Rumah Sakit, dan sebagainya.

“Jadi, keberhasilan mengatasi defisit menjadi tanggungjawab banyak pihak,” ujarnya.

Timboel Siregar berharap Presiden Joko Widodo bisa memberikan evaluasi kepada seluruh pembantunya yang terkait pelaksanaan JKN.

Khusus untuk Direksi BPJS Kesehatan harus dilakukan evaluasi khusus, sehingga direksi BPJS Kesehatan memiliki target-target yang harus dicapai. Misalnya, tentang Universal Health Coverage (UHC) Kepesertaan, yang diakhir Oktober 2019 kepesertaan hanya 222 jutaan.

Sementara target pemerintah untuk UHC di 31 Desember 2019 mencapai sebanyak 254 juta atau 95% dari Jumlah Rakyat Indonesia.

“Kita dukung, Pak Presiden. Teruslah melakukan sidak JKN Pak Presiden di sela-sela kunjungan Bapak ke daerah-daerah untuk mengetahui fakta lapangan secara riil. Sehingga bisa memperbaiki Program JKN dan masyarakat lebih terlayani oleh JKN,” tutup Timboel Siregar.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan