Pak Anies, Tolong Usir Pengembang dan Pengelola Nakal Dari Kalibata City

Pak Anies, Tolong Usir Pengembang dan Pengelola Nakal Dari Kalibata City, Pemerintah Harus Tegas Terapkan UU Rusun dan Pergub.
Pak Anies, Tolong Usir Pengembang dan Pengelola Nakal Dari Kalibata City, Pemerintah Harus Tegas Terapkan UU Rusun dan Pergub.

Pengadaan dan penyediaan perumahan atau hunian yang layak bagi warga masyarakat adalah kewajiban pemerintah, yang menjadi hak warga Negara.

Di perkotaan, seperti di Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta, persoalan perumahan dan hunian layak masih menjadi problema yang rumit, belum ada solusi yang memadai.





Lihatlah, ribuan warga penghuni Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Kalibata City, Jakarta Selatan, sudah berkali-kali melancarkan protes kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Perumahan. Namun tak kunjung berpihak kepada warga.

Wenwen Zi, salah seorang warga pemilik dan penghuni Rusunami Kalibata City, mengeluhkan betapa hak kepemilikan dan juga proses pengelolaan perumahan yang ditempatinya bersama ribuan warga lainnya, masih bermasalah. Warga pemilik selalu diposisikan tidak memiliki hak untuk mengelola rusunaminya sendiri.

Wenwen Zi yang merupakan salah seorang pengurus Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) menuturkan, hampir setiap ada persoalan berkenaan dengan perumahannya, tidak mendapat tempat untuk penyelesaian yang fair.





Warga di Kompleks Rusunawa dan Rusunami maupun Apartemen Kalibata City itu pun membentuk sendiri organisasi pemilik dan penghuni yang tergabung dalam Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) itu untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Selama ini, mulai dari urusan administrasi, penghuni, pemilik, hingga urusan tarif listrik, tarif air bersih, pengelolaan sampah dan sebagainya, tidak diberikan sesuai aturan yang berlaku.

“Kami seperti dikungkung, tidak diberikan hak kami. Semuanya dimonopoli oleh pengembang dan pengelola, yang merupakan pihak swasta. Sayangnya, pihak pemerintah pun tidak menunjukkan keberpihakannya kepada warga Negara Indonesia yang menjadi penghuni di Kalibata City ini,” beber Wenwen Zi, ketika berbincang, Minggu (21/07/2019).





Hingga kini, organisasi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), sebagai amanat Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 132 tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik (PPRSM) di Kalibata City, belum pernah terbentuk.

Wenwen Zi menegaskan, di dalam Pergub Nomor 132 Tahun 2018 itu, sangat tegas dan jelas disebutkan bahwa yang berhak membetuk PPPSRS adalah warga pemilik dan penghuni. Pihak pengembang dan pengelola, lanjutnya, hanya memiliki fungsi memfasilitasi pertemuan dan inisiasi agar terbentuk PPPSRS di wilayah itu.

Demikian pula dengan Pemerintah, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pengadaan perumahan kepada warga Negara, juga memfasilitasi terbentuknya PPPSRS.





“Bukankah kami sebagai pemilik dan penghuni yang berhak membentuk dan bekerja mengurusi berbagai keperluan kami sebagai warga yang menghuni dan memiliki? Kok di Kalibata City ini, hal itu tidak ada? Yang terjadi malah, oknum pemerintahan malah berpihak kepada kepentingan pengembang dan pengelola yang dari pihak swasta itu,” tutur Wenwen Zi.

Keberadaan Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) sebagai perhimpunan warga Kalibata City, lanjutnya, selalu dianggap tidak legitimated oleh pengembang dan pengelola maupun oleh pemerintah itu sendiri.

“Jadi, di Kalibata City ini ada dua organisasi, yakni organisasi PPPSRS yang saat ini bentuknya masih KWKC sebagai bentukan warga pemilik dan penghuni. Kemudian, ada satu lagi organisasi yang dibentuk oleh pengelola dan pengembang. Dan sampai saat ini, pemerintah malah berpihak kepada yang dibuat oleh pengelola dan pengembang itu,” beber Wenwen Zi.





Saat ini, di wilayah Kalibata City, tidak kurang dari 13 ribu unit permukiman penduduk yang terdiri dari Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) dan Apartemen.

Kemudian, tidak kurang dari 11 ribu unit itu sudah menjadi milik sendiri-sendiri. “Masih ada ratusan yang jual beli, seken. Ada yang masuk, ada yang keluar, atau dijual,” ujarnya.

Wenwen Zi menjelaskan, pada 2015, sudah pernah ada upaya pembentukan PPPSRS. Namun ada dua yang disodorkan, satu versi pengembang dan pengelola, satu lagi dari warga.





Seharusnya, ditegaskan Wenwen Zi, pemerintah mestinya mengakomodir versi warga, sebab itu adalah perintah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan sudah diturunkan pula menjadi Pergub DKI Jakarta Nomor 132 tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik (PPRSM).

Pada tahun 2017 hingga 2018, kedua organisasi itu sama-sama tidak diakui oleh pemerintah.

Waktu itu, semua pihak pun telah sepakat akan dibentuk lagi satu yang sesuai Pergub Nomor 132 tahun 2018. “Dan sejak itu, kami sudah mengajukan kembali membentuk PPPSRS, dan kini belum ada titik temu lagi,” katanya.





Jika Sudah Habis Masanya, Pengembang Sebaiknya Segera Angkat Kaki

Koordinator Hubungan Media dan Publikasi Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) Wenwen Zi mengungkapkan, pihak pengembang di Kalibata City masih sangat ingin memonopoli dan menguasai permukiman itu.

Dia menduga, ada bisnis besar yang terus mereka kooptasi, dan menjadikan para penghuni sebagai korbannya terus menerus.

Wenwen Zi mengungkapkan, pada tahun lalu, pihak pengembang dan pengelola Kalibata City menaikkan tarif listrik dan air dengan gila-gilaan.





“Itu kan tugas pemerintah dan Negara. Kok air dan listrik jadi bisnisnya pengembang di perumahan tempat kami menghuni? Harga tarif listrik pun sangat tinggi di atas harga yang ditentukan PLN,” beber Wenwen Zi.

Demikian pula dengan tarif air. Harganya melampaui batas. Karena itu, warga pun protes dan menggugat pengembang dan pengelola.

“Padalah pengembang dan pengelola sudah seharusnya pergi karena sudah tidak memiliki hak dan kewenangan. Serah terima saja sudah sejak tahun 2010, dan sejak 2011 kok dengan alasan masa transisi hingga 2019 ini tetap bercokol di sini,” ungkap Wenwen Zi.





Dia menduga, pimpinan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tidak mengetahui persis sepak terjang anak buahnya yang kerap main mata dengan pengembang dan pengelola, dan tindakan mereka itu telah melabrak Undang-Undang dan Pergub.

“Hanya untuk keuntungan pribadi semata. Kami meminta hak kami sebagai warga pemilik dan penghuni dikembalikan,” ujarnya.

Lagi pula, sejak pertama, harga per unit rumah di Kalibata City itu adalah seharga Rp 600-an juta untuk ukuran 2 tempat tidur dan luas 300-an meter. Itu semua sudah terjual habis.





Sudah tidak ada hak pengembang dan pengelola, karena sudah serah terima pada 2010 lalu.

Permainan kok terus masih dibiarkan. Jika dibandingkan dengan perumahan dan hunian lain, kondisi Kalibata City sudah sangat mahal pula.

“Apa-apa mereka naikkan dan dimahal-mahalin mereka. Pada hal standar saja kok. Untuk ukuran dan jenis yang sama di tempat lain, malah lux atau mewah. Memang mereka ini mau mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan warga dan melabrak aturan kok,” ujar Wenwen Zi.





PPPSRS Adalah Hak Warga Pemilik dan Penghuni

Mengenai Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), Advokat Muda Urusan Property, Haris Budiman menuturkan, semua orang hendaknya mengetahui aspek legal tinggal di rumah susun.

Konsultan Property ini menerangkan, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun atau PPPSRS adalah entitas yang penting dan memiliki peran yang besar dalam sebuah rumah susun.

Pembentukan PPPSRS adalah wajib dalam sebuah rumah susun. Pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya PPSRS paling lambat sebelum masa transisi dari pelaku pembangunan ke penyerahan satuan rumah susun kepada pemilik selesai.





Masa transisi ini sendiri tidak boleh melebihi 1 tahun sejak penyerahan pertama satuan rumah susun kepada pemilik. Setelah PPPSRS terbentuk, pelaku pembangunan menyerahkan pengelolaan benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama kepada PPPSRS.

Sedangkan anggota PPPSRS adalah pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik satuan sumah susun.

Untuk tugas PPPSRS, apabila telah terbentuk, pelaku pembangunan segera menyerahkan pengelolaan benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama kepada PPPSRS.





PPPSRS berkewajiban mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang berkaitan degan pengelolaan kepemilikan benda bersama, bagian bersama, tanah bersama dan penghunian.

Dalam melaksanakan kewajibannya PPPSRS dapat membentuk atau menunjuk pengelola sesuai dengan aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPPSRS.

Dalam hal PPPSRS memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan rumah susun, setiap anggota mempunyai hak yang sama berdasarkan besar kecilnya Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) yang dimiliki masing-masing anggota.





NPP adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara sarusun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang dihitung berdasarkan nilai sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai rumah susun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya.

Akan tetapi, dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan penghunian rumah susun, setiap anggota berhak memberikan satu suara.

Penguasaan sarusun pada rumah susun umum atau rumah susun komersial dilakukan dengan perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud harus didaftarkan pada PPPSRS.





PPSRS dalam rumah susun umum dan rumah susun komersial menjadi prakarsa peningkatan kualitas rumah susun. Pemilik rumah susun dapat menyampaikan keinginannya untuk peningkatan kualitas, akan tetapi harus disampaikan melalui PPPSRS dan harus disetujui paling sedikit 60% anggota PPPSRS.

“PPPSRS juga harus memprioritaskan pemilik lama dari satuan rumah susun saat diadakan peningkatan kualitas dari rumah susun agar pemilik lama terjamin satuan rumah susunnya setelah peningkatan kualitas selesai,” ujar Haris Budiman.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*