Pabrik Korek Api Terbakar di Binjai, 30 Orang Tewas, Bukti Pengawasan Sangat Minim, Sekjen OPSI: Ini Prestasi Buruk di Sektor Ketenagakerjaan

Pabrik Korek Api di Binjai, 30 Orang Tewas, Bukti Pengawasan Sangat Minim, Sekjen OPSI: Ini Prestasi Buruk di Sektor Ketenagakerjaan.
Pabrik Korek Api di Binjai, 30 Orang Tewas, Bukti Pengawasan Sangat Minim, Sekjen OPSI: Ini Prestasi Buruk di Sektor Ketenagakerjaan.

Peristiwa terbakarnya pabrik korek api di Binjai, Sumatera Utara yang menewaskan 30 orang, adalah bukti bahwa pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia masih sangat minim.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar bahkan menyebut, peristiwa itu menjadi bukti prestasi buruk di sektor ketenagakerjaan.





 

“Itu sebagai bukti bahwa pengawasan di sector ketenagakerjaan sangat amat minim. Peristiwa itu juga menjadi prestasi buruk di sektor ketenagakerjaan,” tutur Timboel Siregar, Sabtu (22/06/2019).

Keberadaan pabrik korek api yang tertutup dari  umum dan tidak diperlengkapi dengan ketentuan normatif seperti wajib lapor perusahaan, bahkan hingga tidak mendaftarkan pekerjanya ke kedua BPJS, lanjut Timboel, merupakan cara pengusaha nakal untuk mencari untung sebesar-besarnya dengan cara engeksploitasi pekerja.

Kehadiran pengusaha nakal seperti itu, kata dia, seringkali tidak terjangkau oleh pemerintah. Padahal, pemerintah memiliki perangkat-perangkat yang cukup lengkap, mulai dari tingkat pusat sampai daerah dan desa, bahkan sampai RT/RW yang pasti bisa mengetahui tempat usaha para pengusaha nakal tersebut.





 

“Namun, faktanya seluruh perangkat itu tidak memanfaatkan sumberdayanya untuk mengantisipasi kehadiran pengusaha nakal seperti itu. Saya meyakini, pemerintah tahu tapi membiarkan hal ini terjadi,” ujarnya.

Bukan hanya itu, kasus pabrik petasan di Kosambi, Tangerang, beberapa tahun lalu dan juga kasus terbakarnya pabrik korek api di Binjai adalah bukti lemahnya pemerintah dengan segala perangkatnya.

“Khususnya, pengawas ketenagakerjaan, sangat lemah,” ujar Timboel.





 

Timboel juga menyoroti peran pengawas ketenagakerjaan yang tidak pro aktif untuk menjangkau hal-hal seperti itu. Bahkan, fungsi koordinasi dengan instansi lainnya pun sangat lemah.

“Menurut saya, usaha petasan di Tangerang dan korek api di Binjai itu kan seperti usaha rumahan yang memang dilakukan dalam skala relatif besar dan menggunakan banyak pekerja. Pabrik korek api di Binjai itu berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) tapi berperilaku seperti usaha rumahan. Usaha-usaha tersebut kok dibiarkan pemerintah  tanpa pengawasan?” tutur Timboel.

Timboel Siregar pun mendorong usaha rumahan agar diatur pemerintah dengan memastikan berjalannya produksi dengan disertai perlindungan terhadap pekerjanya.





 

“Selama ini usaha rumahan dibiarkan saja berjalan tanpa pengawasan pemerintah,” ujarnya.

Kejadian di Binjai ini harus dijadikan momentum untuk membenahi pangawas ketenagakerjaan secara serius dan sistemik, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah, serta pengawasan dari sistem, kelembagaan dan kuantitas serta kualitas pengawasnya.

“Sistem yang saya maksud pengawas ketenagakerjaan harus proaktif dalam bekerja dengan membangun kerjasama dengan institusi lain seperti dinas-dinas maupun pemerintah desa,” ujarnya.





 

Kelembagaan, maksudnya Pengawas Ketenagakerjaan bisa menjadi badan khusus yang independen, tidak lagi di bawah Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah daerah. Lalu, ada institusi pengawas yang bersifat tripartit, yang mengawasi peran dan tugas pengawas ketenagakerjaan tersebut.

“Kuantitas maksudnya jumlah pengawas harus ditingkatkan dengan rasio 1:10, yaitu 1 pengawas untuk 10 perusahaan. Kualitas, artinya pengawas pun harus juga ditingkatkan kualitasnya yaitu dari sisi peran penyelidikan dan penyidikan,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*