Otsus Akan Segera Berakhir, Wacana Papua Merdeka Memanas Lagi

Sekjen Masyarakat Adat Papua Pacific, Mena Robert Satya Manami: Otonomis Khusus Akan Segera Berakhir, Diskriminasi, Rasialisme, Pelanggaran HAM Tak Kunjung Usai. Isu Papua Referendum Atau Merdeka Kian Memanas.
Sekjen Masyarakat Adat Papua Pacific, Mena Robert Satya Manami: Otonomis Khusus Akan Segera Berakhir, Diskriminasi, Rasialisme, Pelanggaran HAM Tak Kunjung Usai. Isu Papua Referendum Atau Merdeka Kian Memanas.

Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua akan berakhir pada tahun 2021. Sementara pelaksanaannya belum pernah dilakukan evaluasi menyeluruh.

Faktanya, tindakan diskriminatif, tindakan rasialisme, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), ketertinggalan serta kemiskinan masih terus mendera Masyarakat Papua.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Adat Papua Pacific, Mena Robert Satya Manami mengatakan, sampai kini, Kehadiran Negara bagi Masyarakat Papua tidak pernah dirasakan dengan baik.

Hal itu terus memicu bergulirnya impian Masyarakat Papua untuk melakukan referendum atau Merdeka.

“Bergulir terus. Sebentar lagi, tahun 2021 Otsus Papua akan berakhir. Wacana referendum atau merdeka terus bergulir dan memanas. Masyarakat Papua sudah tidak perduli apakah Otsus akan diperpanjang atau tidak. Sebab, sampai hari ini pun Masyarakat Papua tidak merasakan kehadiran Negara bagi Orang Asli Papua,” tutur Sekjen Masyarakat Adat Papua Pacific, Mena Robert Satya Manami.

Hal itu ditegaskan Satya, sapaan akrabnya, ketika ditemui di bilangan Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019). Menurut dia, praktik-praktik diskriminasi, rasialisme dan pelanggaran HAM tak kunjung berhenti terjadi kepada Masyarakat Papua.

Selama bergabung dengan Indonesia, kata dia, Papua belum pernah merasakan hadirnya Negara untuk melindungi, mengayomi dan mengangkat derajat Masyarakat Papua agar menjadi lebih baik dan setara dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air Indonesia.

Yang lebih menyedihkan lagi, dikatakan Satya, selama ini, Tanah Papua dan Masyarakat Papua hanya dijadikan sebagai obyek untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompok tertentu.

“Belum pernah ada persoalan pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Papua yang diungkap dan diusut tuntas. Praktik rasialisme, diskriminasi dan pembodohan terhadap Masyarakat Papua masih terus terjadi hingga kini. Ini semakin membuat Masyarakat Papua kecewa dan semakin kecewa, menumpuk hari demi hari,” tutur Satya.

Sampai kini, Masyarakat Papua di Tanah Papua dan yang berdiaspora ke berbagai Negara, membangun impian agar Tanah Papua dan Masyarakat Papua bersatu padu untuk membuat Papua maju dan mandiri, meskipun tanpa kehadiran Negara dan pemerintahan Indonesia.

“Kami, Masyarakat Papua, belum pernah sungguh merasakan hadirnya Negara. Sejak lama, Papua sudah ada, bahkan sebelum Indonesia ada, yang memberikan kami kehidupan adalah Gereja, Masyarakat Adat dan Tanah Papua sendiri,” tuturnya.

Di Tanah Papua, kata dia, hanya ada 3 unsur yang utama, yakni Masyarakat Adat Papua, Gereja dan Pemerintah. Dua unsur pertama adalah yang utama, dan takkan bisa dipisahkan. Sedangkan pemerintah, menurut Satya, bagi Masyarakat Papua, hanyalah mencoba mengambil keuntungan dari Tanah Papua.

Satya mengatakan, kekecewaan demi kekecewaan terus dirasakan masyarakat asli Papua atas pemerintahan Indonesia. Luka demi luka terus terjadi. Tanpa ada upaya yang memadai untuk mengobati dan memulihkan luka itu.

Malah, ditegaskan dia, tempat untuk mengadukan persoalan dan juga meminta keadilan kepada Negara dan pemerintah, bagi Orang Asli Papua sangat minim, bahkan tertutup.

“Kami mengadu, pintu tertutup. Kami meneriakkan persoalan kami, tidak digubris. Malah, pembantaian demi pembantaian yang terus menerus terjadi. Kami, Orang Asli Papua, berkulit hitam, berambut keriting, beragama Kristen, adalah manusia selayaknya manusia lainnya yang memiliki hak-hak asasi,” terangnya.

Satya menegaskan, dengan akan berakhirnya pelaksanaan Otsus Papua, tidak akan membuat Masyarakat Papua risau. Sebab, dari evaluasinya, pelaksanaan Otsus Papua itu gagal.

“Otsus situ gagal. Sesungguhnya, Masyarakat Papua tidak pernah merasakan manfaat dan kegunaan Otsus itu.

Iming-imingi Otsus Papua, menurut dia, yang selama ini dipakai untuk menjinakkan Papua, tidak berdampak baik bagi Masyarakat Papua. Malah, persoalan demi persoalan terus menerus terjadi.

“Yang dibutuhkan Masyarakat Papua itu bukan sekedar Otsus-otsusan.  Jangan perangi Masyarakat Papua, seharusnya rabut hatinya. Mengusai Tanah Papua tanpa merebut Hati Orang Asli Papua, tidak ada gunanya,” ujarnya.

Dalam Undang-Undang Otsus Papua, dan juga pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017, diterangkan Satya, sangat terang benderang hendak memberikan kekuasaan bagi Orang Asli Papua untuk mengelola Tanah Papua sendiri. Namun, itu semua tidak pernah terlaksana.

“Orang Asli Papua menjadi Tuan di Tanah Papua sendiri. Itu yang diinginkan Masyarakat Papua,” jelasnya.

Satya mengungkapkan, Masyarakat Papua belajar dari Peristiwa Bougainville di Papua Nugini. Yang mana, telah dilakukan referendum sejak tanggal 23 November 2019 hingga 7 Desember 2019, yang hasilnya Merdeka.

Dalam referendum tersebut, para pemilih diberikan dua pilihan, yakni perluasan otonomi atau kemerdekaan penuh.

Dari 181.067 kertas suara, hampir 98% di antaranya (176.928) memilih merdeka. Kemudian 3.043 lainnya memilih perluasan otonomi. Sisanya, 1.096 kertas suara, dikategorikan tidak sah.

“Seharusnya, Pemerintah Indonesia juga belajar dari Peristiwa Bougainville di Papua Nugini itu. Masyarakat Papua jangan dijadikan ladang kekerasan, pelanggaran HAM, diskriminasi, rasialisme,” ujarnya.

Sampai saat ini, Masyarakat Papua, termasuk Masyarakat Papua yang berdiaspora, melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua menyampaikan, jika berakhirnya Otsus Papua dijadikan ajang yang tak berguna bagi kemajuan Masyarakat Asli Papua, maka referendum itu akan digulirkan.

“Langkah-langkah menuju referendum yang akan dilakukan. Tetap di Indonesia, atau Merdeka. Ini sekaligus harus menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Pusat ini agar menyelesaikan persoalan-persoalan berat di Papua. Menghentikan diskriminasi, menghentikan rasialisme dan menghentikan pelanggaran HAM di Papua,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan