Breaking News

Orang Yang Bersalah Dibebaskan, Majelis Hakim dan Panitera Dilaporkan ke KY Sekaligus

Orang Yang Bersalah Dibebaskan, Majelis Hakim dan Panitera Dilaporkan ke KY Sekaligus.

Tiga orang hakim bersama satu orang panitera pengganti dari Pengadilan Negeri (PN) Kelas II Majalengka dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY). Majelis Hakim itu diduga bersekongkol dengan pemalsu tanda tangan yang menjadi terdakwa, dalam penjualan tanah milik buruh tani warga Majalengka, Jawa Barat.

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Edukasi dan Advokasi Masyarakat Indonesia (LBH Lekasia) Charles Hutahaean mengungkapkan, telah terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPHI) dalam menangani perkara penjualan tanah itu.

“Kami melaporkan Majelis Hakim, yang terdiri dari Hakim Ketua dan anggotanya, beserta satu orang Panitera di PN Kelas II Majalengka, karena ada dugaan kuat membebaskan pelaku pemalsuan tanda tangan dalam penjualan tanah di Majalengka,” ujar Charles, usai memasukkan laporannya di Kantor KY, Jakarta, Rabu (04/04/2018).

Majelis Hakim yang dilaporkan itu adalah Kopsah (Hakim Ketua), Agusta Gunawan (Hakim Anggota), Rini A Sigalingging (Hakim Anggota) dan  Panitera Pengganti H Maman Rusmana.

Majelis Hakim itulah yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II, yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dengan Register Perkara Nomor: 241/Pid.B/2017/PN.Mjl, yang telah diputus pada Jumat, 19 Maret 2018.

LBH Lekasia yang beralamat di Jalan Kampung Baru Klender, RT 005 RW 001 No 40, Bekasi Timur KM 17, Jakarta, bertindak selaku kuasa atas nama Muhamad Hadi Seswanto selaku Saksi Pelapor dalam dugaan Tindak Pidana Memakai Surat Palsu yang diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dijelaskan Charles, oleh Majelis Hakim perkara itu telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II Nomor: 241/Pid.B/2017/PN.Mjl atas nama terdakwa Raswan Bin Kasim.

Dalam putusannya, Majelis Hakim mengadili; Pertama, menyatakan terdakwa Raswan Bin Kasim terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kedua, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Kedua, melepaskan terdakwa Raswan Bin Kasim oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Ketiga, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

“Masa orang yang terbukti bersalah dibebaskan,” ujar Charles.

Perlu disampaikan, kata dia, dalam persidangan perkara ini, saksi ahli dari Mabes Polri menyatakan terdakwa terbukti melakukan pemalsuan tanda tangan tanpa sepengetahuan Muhamad Hadi Seswanto.

Padahal, korban sebagai pemilik tanah yang selama ini bekerja sebagai buruh tani resmi memiliki akta jual beli (AJB).

“Sehingga, korban tidak terima dengan putusan yang dibacakan Majelis Hakim itu. Dia merasa ditipu atas praktik manipulasi yang begitu telanjang,” ujar Charles.

Charles menegaskan, penanganan kasus ini penuh kejanggalan, dengan kinerja hakim yang tidak profesional.

“Mulai dari proses pemeriksaan sampai putusan, majelis hakim tidak profesional. Itu sangat merugikan pihak korban,” ujarnya.

Dia mendesak KY segera turun tangan untuk mengusut pelanggaran yang dilakukan Majelis Hakim tersebut.

“Kami berharap, KY segera turun tangan melakukan investigasi terhadap kasus ini,” ujarnya.

Sebagai praktisi hukum, Charles menyampaikan, kasus pemalsuan seharusnya masuk ke ranah Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 263 KUHP, tetapi kok perkara itu malah dijadikan sebagai kasus Perdata.

Dia mengatakan, kejahatan dengan modus serupa sudah sering terjadi di Tanah Air. Karena itu, dia meminta KY segera memroses dan menindak tegas para hakim yang tidak jujur, tidak adil dan yang melanggar kode etik.

“Kasus-kasus seperti ini sudah sering saya temui di daerah-daerah kecil,”.

Charles pun mengingatkan terdakwa yang sudah dibebaskan yakni Raswan Bin Kasim agar tidak girang dulu dengan modus yang dimainkannya bersama Majelis Hakim.

Soalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ade Mulyani melakukan mengajukan kasasi di Mahkamah Agung (MA) dengan nomor: 3/Akta pid B/2018/PN.Mjl.241/Pid.B/2017/PN.Mjl.

“Sehingga, kasus tersebut sangat berpeluang untuk di ungkap kembali di pengadilan,” ujar Charles.

Sembari menunggu proses yang akan dilakukan KY atas laporannya, Charles juga akan terus melengkapi data-data dugaan kasus oknum hakim dalam proses verifikasi.

“Kalau nantinya dalam proses investigasi pihak KY punya bukti bahwa oknum hakim tersebut melakukan pelanggaran kode etik, kami minta KY memberikan sanksi tegas sesuai peraturan hukum yang berlaku. Dan, kami tetap menghormati proses hukum,” tutupnya.

Abdul Ghani dari bagian Pelaporan KY menyampaikan, laporan itu akan disampaikan kepada pimpinan KY untuk segera dibahas.

“Kami terima laporannya, selanjutnya akan diverifikasi terlebih dahulu laporan dan fakta-fakta mapun bukti-bukti, untuk selanjutnya Pimpinan akan mengambil langkah apa yang akan dilakukan,” ujar Abdul Ghani.(Jepri)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*