Orang-Orang Lain Dapat Bantuan Covid-19, Warga Kampung Jering Bakauheni Tidak Dapat Bansos, SERINDO: Hati-Hati, Bisa Kualat

Orang-Orang Lain Dapat Bantuan Covid-19, Warga Kampung Jering Bakauheni Tidak Dapat Bansos, SERINDO: Hati-Hati, Bisa Kualat. – Foto: T Ida Purba, warga Kampung Jering, Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung mengaku, dirinya dan warga lainnya tidak pernah memperoleh Bantuan Sosial (Bansos) Pandemi Covid-19. (Ist)
Orang-Orang Lain Dapat Bantuan Covid-19, Warga Kampung Jering Bakauheni Tidak Dapat Bansos, SERINDO: Hati-Hati, Bisa Kualat. – Foto: T Ida Purba, warga Kampung Jering, Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung mengaku, dirinya dan warga lainnya tidak pernah memperoleh Bantuan Sosial (Bansos) Pandemi Covid-19. (Ist)

Warga Kampung Jering, Bakauheni, Provinsi Lampung mengeluhkan tidak adanya Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah selama masa pandemi virus corona (Covid-19) ini. Padahal, mereka mengaku adalah warga masyarakat yang mengalami dampak buruk pandemi.

Salah seorang warga Kampung Jering, Ida Purba mengungkapkan, hampir semua warga di Kampung Jering tidak pernah memperolah Bansos. Menurut Ibu Rumah Tangga ini, perhatian pemerintah setempat dan juga pemerintah pusat kepada mereka tidak ada.

“Entah kemana Bansos itu diberikan. Orang-orang lain di berbagai daerah diberitakan mendapat distribusi Bansos, kok di Kampung Jering ini tidak ada Bansos,” ujarnya, Kamis (06/08/2020).

Bukan hanya dirinya, sebagian besar warga Kampung Jering di Bakauheni, Lampung tak pernah mengecap yang namanya Bansos selama pandemi Covid-19 terjadi. Padahal, kebanyakan warga adalah keluarga kurang mampu dan terdampak Covid-19. “Dan warga lainnya di sini juga tidak dapat bansos,” ujarnya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) Melva Sihombing mengatakan, pendistribusian bansos dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum mengena kepada para keluarga yang membutuhkan.

Sudah banyak kasus keributan dan juga protes di sejumlah daerah karena pendistribusian bansos tidak tepat sasaran.

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus segera mengevaluasi proses pendistribusian bansos Covid-19 kepada masyarakat. Sebab, banyak yang tidak tepat sasaran,” ujar Melva.

Lebih lanjut, Melva meminta Aparat Penegak Hukum (APH) yang ditugasi mengawal dan mengawasi alokasi dan distribusi bansos Covid-19 itu harus bekerja.

“Banyak masalah yang terjadi di masyarakat dalam pendistribusian dan alokasi Bansos. Seharusnya Aparat melakukan pengawalan dan mengawasi. Sampai sekarang, kita belum melihat adanya tindakan tegas dari aparat hukum,” ujarnya.

Melva mengingatkan, seluruh elemen Pemerintahan, dan aparatur penegakan hukum hendaknya melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Jangan malah ikut terlibat dalam persoalan pembagian bansos.

“Negara dan masyarakat Indonesia sedang dirundung masalah yang sangat serius, kondisi perekonomian yang porak poranda ini jangan dimanfaatkan segelitir orang untuk kepentingan diri sendiri. Kualat nanti,” tandasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan