Orang Asli Papua Tak Boleh Menangkan Tender, Jaringan Aktivis Indonesia Geruduk Kementerian PUPR

Orang Asli Papua Tak Boleh Menangkan Tender, Jaringan Aktivis Indonesia Geruduk Kementerian PUPR

- in NASIONAL
26
0
Orang Asli Papua Tak Boleh Menangkan Tender, Jaringan Aktivis Indonesia Geruduk Kementerian PUPR. – Foto: Jaringan Aktivis Indonesia (JARAK Indonesia) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu (04/11/2020).(Ist)Orang Asli Papua Tak Boleh Menangkan Tender, Jaringan Aktivis Indonesia Geruduk Kementerian PUPR. – Foto: Jaringan Aktivis Indonesia (JARAK Indonesia) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu (04/11/2020).(Ist)

Puluhan orang yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Indonesia (JARAK Indonesia) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu (04/11/2020).

Mereka menuntut pemecatan Hamdani selaku Kepala Badan Pemeriksaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Papua.

Koordinator aksi, Gorga menuturkan, mereka tidak terima dengan pemberian pemenang tender kepada yang bukan Orang Asli Papua (OAP). Karena itulah, massa aksi menuntut pemecatan Hamdani dari Kepala BP2JK.

“Jadi, kronologisnya itu bermula saat Hamdani  melakukan penyelewengan terhadap Orang Asli Papua (OAP) sebagai pemenang tender, dengan memberikan izin pelaksanaannya kepada Kontraktor lain yang bukan Orang Asli Papua (OAP),” ungkap Gorga.

Menurut Gorga, hal itu sangat menciderai Orang Asli Papua (OAP).

“Penyelewengan ini kan menciderai Orang Asli Papua, sebagai Putra di tanahnya sendiri,” cetusnya.

Oleh karena itu, massa aksi menuntut agar Menteri PUPR memecat Hamdani dari jabatannya sebagai Kepala BP2JK.

Selain itu, Gorga juga meminta Kejaksaan Agung dan KPK segera turun tangan memeriksa Hamdani terkait dugaan korupsi lelang barang dan jasa.

“ Kejaksaan Agung dan KPK segera turun tangan memeriksa dugaan korupsi yang dilakukan Hamdani selaku Kepala BP2JK Papua,” tandas Gorga.

Harusnya, sambung Gorga, Kontraktor Orang Asli Papua (OAP)  menjadi prioritas dalam membangun tanahnya sendiri, sehingga pembangunan masyarakat Papua dapat terealisasi.(JTM)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Ancaman Covid Belum Surut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Gelar Rapid Test Massal

Telah dibaca: 80 Dikarenakan ancaman pandemi Covid-19 belum