Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban: Sudah Cilaka Kini Jadi Petaka

Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban: Sudah Cilaka Kini Jadi Petaka

- in DAERAH, NASIONAL
33
0
Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban: Sudah Cilaka Kini Jadi Petaka. Foto: Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban di sela Konperensi Pers Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja, di Markas KSBSI, Jalan Cipinang Muara Raya Nomo 33, Jakarta Timur, Rabu (19/020/2020). Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban didampingi Sekjen KSBSI Dedi Hardianto, Ketua Bidang Konsolidasi KSBSI Sunardi, Ketua Bidang Advokasi KSBSI Saut Pangaribuan dan Bendahara Umum Rasmita menyatakan sikap penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. (Ist).Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban: Sudah Cilaka Kini Jadi Petaka. Foto: Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban di sela Konperensi Pers Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja, di Markas KSBSI, Jalan Cipinang Muara Raya Nomo 33, Jakarta Timur, Rabu (19/020/2020). Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban didampingi Sekjen KSBSI Dedi Hardianto, Ketua Bidang Konsolidasi KSBSI Sunardi, Ketua Bidang Advokasi KSBSI Saut Pangaribuan dan Bendahara Umum Rasmita menyatakan sikap penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. (Ist).

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyatakan menolak tegas Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU CLK). Sebab, isinya sangat tidak pro kepada buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban mengatakan, Omnibus Law RUU CLK sudah cilaka kini menjadi petaka bagi rakyat dan bangsa Indonesia.

Hal itu ditegaskan Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, saat menggelar jumpa pers dan mendeklarasikan organisasi  yang menaungi 10 Konfederasi Serikat Buruh Sektoral itu menolak hadirnya Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja, yang kini dipaksakan dihabas di Senayan.

“Omnibus Law RUU Cipta Kerja sudah berubah bukan hanya cilaka kini sudah menjadi petaka. Kami menolak tegas Omnibus Law RUU Cipta Kerja,” tegas Elly Rosita Silaban, saat menggelar konperensi pers, di Markas KSBSI, Jalan Cipinang Muara Raya Nomo 33, Jakarta Timur, Rabu (19/020/2020).

Dalam menyampaikan sikapnya, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban didampingi Sekjen KSBSI Dedi Hardianto, Ketua Bidang Konsolidasi KSBSI Sunardi, Ketua Bidang Advokasi KSBSI sekaligus Komite Advokasi Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja dari KSBSI Saut Pangaribuan dan Bendahara Umum Rasmita.

“Setelah kami pelajari secara cermat dan seksama, KSBSI memutuskan menolak RUU tersebut dengan 3 alasan pokok, yaitu dari aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek juridis,” kata Elly Rosita Silaban.

Elly Rosita Silaban mengungkapkan, RUU CLK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 27 ayat dua dan pasal 28 D, yang menyatakan bahwa negar memiliki tanggung jawab atas penghidupan dan pekerjaan yang layak termmasuk kelangsungan kerja dan jaminan upah untuk hidup layak.

Selain itu, di dalam RUU CLK itu pemerintah berupaya mengebiri buruh dengan melakukan pembatasan sistem kontrak buruh.

Tidak hanya itu, secara juridis, RUU CLK bertentangan dengan prinsip hukum yang dianut oleh Indonesia.

“Oleh karenanya dari sisi juridis, kami menyarankan bahwa nilai yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, semestinya sebagai batu loncatan untuk membuat norma yang labih baik, bukan mendegradasi menjadi lebih buruk seperti sekarang,” pungkas Elly Rosita Silaban.

Sementara itu, Sekertaris Jenderal KSBSI, Dedi Hardianto menyampaikan, dampak dari RUU CLK sangat membahayakan para buruh. Maka KSBSI dengan tegas akan menolak RUU yang tidak berpihak kepada buruh ini.

Selain itu, lanjutnya, RUU  ini sungguh sudah cilaka dan akan menjadi petaka terhadap  buruh Indonesia.

“Tidak ada lagi kepastian orang untuk mendapatkan kenyamanan dalam bekerja. Karena ada degradasi, yang sebelumnya sudah ada, ini sekarang malah dihilangkan. Sebelumnya ada hubungan kerja, sekarang di RUU Cilaka hubungan karyawan tetap itu tidak ada, kemudian meengenai kontrak diperluas, kontrak apapun jenis pekerjaan diperbolehkan,” ujar Dedi.(Nando)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Berharap Negara Lindungi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Serindo Serahkan Bantuan Kepada Anak Penyandang Disabilitas Ganda

Telah dibaca: 30 Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) yang