Omnibus Law Membuat Jumlah Pengangguran Membludak

Buruh Tetap Akan Gelar Aksi Besar-Besaran Menolak RUU CLK

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal: Omnibus Law Membuat Jumlah Pengangguran Membludak, Buruh Tetap Akan Gelar Aksi Besar-Besaran Menolak RUU CLK.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal: Omnibus Law Membuat Jumlah Pengangguran Membludak, Buruh Tetap Akan Gelar Aksi Besar-Besaran Menolak RUU CLK.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menepis tudingan yang menyebut para buruh yang melakukan penolakan terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU CLK) akan menyebabkan sulitnya para pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan. Dan malah akan menyebabkan pengangguran bertambah banyak.

Justru, menurut Said Iqbal, dengan adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja, para buruh akan diberangus, para pencari kerja akan menumpuk, sebab pekerjaan di-outsourcing dan diberikan kepada buruh dari Negara asing atau Tenaga Kerja Asing (TKA).

Karena itu, Said Iqbal menegaskan, penolakan terhadap Omnibus Law RUU CLK wajib dilakukan buruh dan seluruh masyarakat Indonesia.

Said Iqbal mengatakan, justru serikat buruh termasuk KSPI menolak omnibus law agar orang yang sedang menganggur dan mencari kerja dilindungi oleh undang-undang ketika sudah masuk ke dalam pasar kerja. Dengan demikian, mereka akan terhindar dari eksploitasi. Jangan hanya dimanfaatkan tenaganya tetapi tidak diperhatikan kesejahteraannya.

“Setiap orang yang sedang menganggur harus ada perlindungan dari negara. Itu perintah konstitusi. Dimana negara berkewajiban untuk memberikan jaminan setiap warga negara mendapatkan perkerjaan dan penghidupan yang layak,” kata Said Iqbal, Sabtu (22/02/2020).

Jika RUU Cipta Kerja ini disahkan, lanjutnya, buruh rentan mengalami eksploitasi. Belum lagi semakin mudahnya TKA bekerja di Indonesia, berpotensi menjadikan lapangan kerja yang tersedia diisi oleh orang luar.

“Selain itu, jika pencari kerja itu diterima bekerja dan tidak ada kejelasan mengenai upah minimum, maka dia akan digaji seenaknya.,” katanya.

Contohnya, saat ini pekerja di Upah Minimum Kabupaten (UMK) adalah Rp 4,59 juta. Sedangkan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Rp 1,81 juta. Dalam omnibus law, UMK hilang dan yang berlaku adalah UMP.

“Maka buruh di Karawang yang upah minimumnya 4,59 juta, bisa dibayar 1,81 juta,” lanjutnya.

Dengan gaji Rp 1,81 juta, sulit bagi buruh untuk hidup layak dan sejahtera. Misalnya, untuk makan 3 kali sehari seharga 12 ribu per porsi, dalam 1 bulan menghabiskan Rp 1.080.000 ribu. Biaya kost atau sewa rumah katakalan Rp 500 ribu. Dan untuk transportasi 400.000 per bulan. Totalnya Rp 1.980.000. Nombok Rp 180.000. “Apakah mau, Anda bekerja tapi malah nombok?” ujar Iqbal.

Contoh lain, dalam omnibus law berpotensi menyebabkan outsourcing dan kerja kontrak dibebaskan. Tanpa batasan waktu dan jenis pekerjaan.

“Apakah mau, orang tua Anda menyekolahkan sampai SMA, D3, atau S1 dengan biaya yang relatif mahal? Begitu mendapat pekerjaan, tidak pernah diangkat jadi karyawan. Tetapi bisa dikontrak (kontrak langsung dengan perusahaan) atau di outsourcing (melalui agen alih daya) seumur hidup,” kata Iqbal.

Perlu diketahui, lanjutnya, sebagian besar gaji karyawan outsourcing dan karyawan kontrak upah minimum. Dengan kata lain, buruh tidak akan lagi mendapatkan kepastian pendapatan.  Gaji yang didapatkan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya, selalu nombok dari waktu ke waktu.

“Sedangkan dari sisi jam kerja, dalam omnibus law, buruh berpotensi untuk dipekerjakan samapi 12 jam dalam sehari. Tanpa lembur. Apakah mau seperti itu?” katanya.

Belum lagi, kalau pengusaha menggunakan upah perdasarkan satuan waktu atau per jam. Dimana jam kerja bisa diatur, 4 jam pertama untuk karyawan baru dan 4 jam kedua menggunakan karyawan baru, maka upah yang kita terima bisa jadi hanya setengah dari upah minimum.

Terlebih lagi, dijelaskan Iqbal, di dunia mana pun, tidak ada kepastian jika ominus law secara otomatis bisa membuat orang yang saat ini tidak bekerja bisa langsung bekerja.

Tetapi serikat buruh justru khawatir, omnibus law hanya memindahkan sistem kerja tetap menjadi sistem kerja outsourcing dan kontrak. Seperti yang sering terjadi di beberapa kota industri seperti Tangerang, Bogor, hingga KBN Cakung Jakarta, para pekerja tetap di PHK lalu ditawari bekerja kembali dengan kerja kontrak atau outsourcing.

“Jika itu terjadi, tidak ada pekerja baru (fresh graduate) yang direkrut untuk masuk ke pasar kerja. Tetapi, ada kemungkinan, yang saat ini sudah berstatus karyawan tetap justru diubah menjadi tidak tetap,” jelasnya.

Said Iqbal meminta, agar para pencari kerja tidak terlena dengan pernyataan bahwa omnibus law akan menciptakan lapangan kerja baru. Karena yang terjadi di depan mata, justru akan terjadi transformasi (perubahan) sistem kerja dari tetap ke kontrak atau outsourcing.

“Apakah kita ingin bekerja tanpa perlindungan? Jawabannya, tidak. Kita ingin ketika bekerja, maka ada kepastian pekerjaan (job security), kepastian pendapatan (salary security), dan jaminan sosial (social security),” tuturnya.

Ditegaskan, justru hal ini dilakukan untuk memperjuangkan agar para pencari kerja dan generasi yang akan datang memiliki masa depan. Tidak dieksploitasi pengusaha hitam untuk mendapatkan tenaga kerja yang bisa diupah murah dan dipekerjakan tanpa ada jaminan kesejahteraan.

Untuk itu, buruh tetap akan melakukan aksi besar-besaran menolak omnibus law pada saat Sidang Paripurna DPR RI yang kemungkinan akan dilakukan tanggal 23 Maret 2020. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di DPR RI.  Sementara di 22 provinsi yang lain, aksi akan dipusatkan di Kantor DPRD atau Kantor Provinsi masing-masing.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan