Ombudsman Sudah Terbitkan LAHP, Kementerian Agama Segeralah Tindaklanjuti Kasus Ijazah Palsu Anggota DPRD Nias

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Loózaro Zebua bersama KPU Provinsi Sumut.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Loózaro Zebua bersama KPU Provinsi Sumut.

Lembaga Ombudsman Republik Indonesia telah menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait laporan adanya dugaan ijazah palsu oleh Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, Herman Jaya Harefa.

Karena itu, Kementerian Agama (Kemenag) sebagai lembaga berwenang untuk urusan itu diharapkan segera menindaklanjuti LAHP yang sudah dikeluarkan oleh Ombudsman itu.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Loózaro Zebua yang merupakan pemohon kepada Ombudsman mengatakan, LAHP yang diterimanya itu berkenaan dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 28 dan Pasal 42.

“Oleh karenanya, Kementerian Agama diharapkan segera memroses LAHP yang sudah diterbitkan oleh Ombudsman Republik Indonesia itu,” tutur Lo’ozaro Zebua, dalam keterangan persnya, Senin (11/11/2019).

Dengan terbitnya LAHP itu, lanjutnya, maka Lembaga Ombudsman sendiri juga akan melakukan monitoring terhadap Kementerian Agama, sebagai pejabat yang berwenang untuk memutuskan rekomendasi, sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Proses monitoring dilakukan selama 60 hari ke depan, sejak penyerahan LAHP itu. “Kami berharap, Kemenag segera mengeluarkan Surat Keputusan, agar pihak Kepolisian RI segera memproses pelanggaran Undang-Undang tersebut,” ujar Lo’ozaro Zebua.

Kemudian, lanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di Jakarta dan KPU Sumatera Utara, juga hendaknya segera menindaklanjuti LAHP itu sesuai ketentuan yang berlaku.

Lo’ozaro Zebua mengingatkan, KPU Kota Gunungsitoli dan Bawaslu, tidak melakukan klarifikasi atas laporannya kepada kedua instansi itu di waktu lalu.

“KPU Kota Gunungsitoli dan Bawaslu tidak melakukan klarifikasi juga atas Surat Badan Akreditasi Nasional (BAN), tidak klarifikasi Surat Kementerian Agama tertanggal 10 Juli 2018, dan juga tidak mengklarifikasi Surat Ombudsman Republik Indonesia tertanggal 24 Juli 2018 lalu,” tutur Lo’ozaro Zebua.

Bahkan, kata dia, ketika KPU Provinsi Sumut ditanya tindakan apa yang akan  diambil terhadap KPU Kota Gunungsitoli, jawabannya masih hanya berkutat pada mekanisme yang akan dilakukan.

“Karena KPU Kota Gunungsitoli tidak bekerja sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Provinsi Sumut menyatakan masih akan melakukan evaluasi dan sesuai mekanisme akan diproses,” ungkap Lo’ozaro Zebua.

Lo’ozaro menyampaikan, adalah kesalahan KPU Kota Gunungsitoli yang meloloskan berkas milik Herman Jaya Harefa. Sebab, politisi Partai Demokrat itu diduga mempergunakan ijazah illegal saat pendaftaran. Herman Jaya Harefa juga diduga memalsukan datanya saat mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),  dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang menyatakan yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam kegiatan pidana apapun.

“Ternyata, dia (Herman Jaya Harefa) sudah dua kali dihukum di Pengadilan Negeri Gunungsitoli,” ungkap Lo’ozaro Zebua.

Loózaro Zebua yang juga anggota Wilayah II Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) ini kembali datang ke Jakarta dari Gunungsitoli, Kepuauan Nias, untuk menanyakan, melaporkan kembali dan meminta kejelasan status dan perkara yang dilaporkannya.

“Saya meminta kepada institusi-institusi terkait, kiranya pemakai ijazah aspal (asli tapi palsu), Herman Jaya Harefa, segera ditangkap,” ujarnya.

Ijazasah yang dimiliki dan dipakai oleh politisi Partai Demokrat Kota Gunungsitoli, Herman Jaya Harefa itu, lanjut dia, adalah ijazah illegal. Ijazah itu tidak memiliki nomor seri sebagai ijazah. Sekolah dan kampus yang mengeluarkan ijazah itu pun tidak memiliki izin dalalam penyelenggaraan Ujian Negara.

“Padahal kami sudah membuka dan melaporkan semua pelanggaran yang dilakukannya. Tidak pernah diusut,” tutur Loózaro.

Adalah fakta hukum, lanjutnya, Surat Keputusan mengenai Izin Program Studi di kampus Sekolah Tinggi Teologia Sunsugos (STT Sunsugos) Jakarta, tempat Herman Jaya Harefa mengaku berkuliah dan memperoleh ijazahnya, baru terbit pada tanggal 30 Januari 2013. “Kok ijazah terbit pada tanggal 1 Januari 2013,”ujarnya.

Kinerja aparat kepolisian dan aparat hukum di Kepulauan Nias dan Sumatera Utara, menurut Loózaro sangat dipertanyakannya. Tidak professional, sarat dengan dugaan kepentingan keberpihakan kepada Herman Jaya Harefa. Dan malah disuruh menyerang balik Loózaro Zebua, untuk membungkamnya.

“Kalau aparat penegak hukum mau bertindak sedikit saja, pasti tidak ada kesulitan menelusuri ijazah palsunya Herman Jaya Harefa. Bisa dicek online kok,” ungkapnya.

Politisi Partai Demokrat Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa, menurut Loózaro Zebua, berbohong dan bersengaja melakukan ijazah palsu dan malah melakukan tindak pidana, yang tak terbantahkan.

Tindakan sangat fatal yang dilakukan Herman Jaya Harefa mengaku telah kuliah di STT Abdi Sabda Filadelfia Internasional di Jakarta.

Herman Jaya Harefa mengaku kuliah di kampus STT Abdi Sabda Filadelfia International itu sejak tahun 2017, sehingga mendapat Akta pada Tahun 2011.

“Pertanyaan saya, kenapa NIKA STT Sunsugos malah tahun 2009? Dia katakan dia di STT Sunsugos,” ungkap Loózaro lagi.

Dengan berdasarkan fakta dan bukti-bukti itu, lanjut Loózaro, Herman Jaya Harefa kok bisa memperoleh ijazah tanpa menjalani perkuliahan. Dia menegaskan, atas persoalan ini, Wakil Walikota Gunungsitoli, Aroni Zendrato bahkan sudah meminta secara tegas agar penegak hokum segera menangkap dan mengusut tuntas Herman Jaya Harefa.

“Pak Wakil Walikota Gunungsitoli, Aroni Zendrato bahkan meminta penegak hukum kiranya segera menangkap pelaku. Semua yang diduga terlibat harus ditangkap. Untuk mengusut itu semua, pelaku pengguna ijazah palsu itu yang harus ditangkap terlebih dahulu,”ujar Loózaro.

Dia mengingatkan, ketika lembaga Ombudfsman Republik Indonesia melakukan pemeriksaan atas laporan itu, juga sudah dikeluarkan rekomendasi bahwa ijazah Herman Jaya Harefa yang itu ilegal.

“Sesuai temuan Ombudsman, bahwa kurikulum yang  yang dibuatkan oleh Gabriel Mangunsong tentang Pendidikan Sekolah Teologia pada Tahun 2010, tentang adanya Pendidikan Agama Kristen di kampus STT Sunsugos itu pun illegal. Belum ada kurikulumnya. Sehingga, ini sangat fatal. Kok bisa ijazah diterbitkan tanpa ada kurikulum,” bebernya.

Politisi Partai Demokrat Kota Gunungsitoli, Nias, Herman Jaya Harefa menyerahkan semua proses hukumnya lewat pihak Kepolisian.

“Itu kan sudah ranah penegakan hukum. Silakan ditanyakan sama mereka saja. Tanya ke Polisi saja, itu palsu atau tidak,”tutur Herman Jaya Harefa, ketika dikonfirmasi wartawan, Sabtu (19/10/2019).

Ketika disampaikan bahwa proses pengusutan laporan di kepolisian terkesan lamban dan malah ada yang di-SP3, Herman Jaya Harefa mengelak ada intervensi yang dilakukannya kepada aparat penegak hukum dalam pengusutan laporan atas ijazah palsunya itu.

Dia menantang untuk membuktikan intervensi dan atau dugaan sogok yang dilakukannya kepada aparat hokum, agar memendam laporan atas dirinya itu. “Kapan saya terlihat menyogok Polisi?” tutupnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Nias yang kemudian menangani persoalan ini tidak mau menjelaskan proses yang terjadi.

Kasat Reskrim Polres Nias AKP J Tarigan mengatakan, dirinya tidak berhak memberikan tanggapan atas persoalan itu. “Saya tidak berhak memberikan tanggapan, respon maupun klarifikasi,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan