Ogah Berantakan Lagi, Pilih Yang Pasti-Pasti Saja, Nelayan Butuh Jaminan Keberlanjutan Program dan Kebijakan Kemaritiman

Ogah Berantakan Lagi, Pilih Yang Pasti-Pasti Saja, Nelayan Butuh Jaminan Keberlanjutan Program dan Kebijakan Kemaritiman

- in DAERAH, EKBIS, NASIONAL, POLITIK
21
0
Ogah Berantakan Lagi, Pilih Yang Pasti-Pasti Saja, Nelayan Butuh Jaminan Keberlanjutan Program dan Kebijakan Kemaritiman.

Pemerintahan mendatang harus memberikan garansi atau jaminan bagi nelayan bahwa program dan kebijakan yang pro nelayan tetap ada dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, nelayan meminta agar apapun yang terjadi selama proses politik 2019 ini, mesti diberikan jaminan program-program yang sudah diletakkan, sudah dimulai dan sudah dijalankan yang pro bagi nelayan akan tetap berlangsung.

Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT), Siswaryudi Heru menegaskan, nelayan tidak mau terjebak dengan figur atau sosok menteri yang akan mengurusi sektor kelautan dan perikanan.

“Nelayan butuh kesinambungan dan kepastian akan nasib mereka. Yang pasti, semua program dan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dimulai, dan yang sedang berjalan, yang pro kepada nelayan di masa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ini, diharapkan diteruskan dan berlanjut untuk kesejahteraan nelayan Indonesia,” tutur Siswaryudi Heru, di Jakarta, Rabu (23/01/2019).

Perlu disadari, lanjut Ketua Maritim dan Nelayan Projo ini, saat ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, sudah begitu banyak program dan kebijakan yang sudah mulai dan masih dijalankan oleh pemerintah bagi nelayan Indonesia.

Menurut Siswaryudi, nelayan Indonesia pun tidak mau dipusingkan dan dibingungkan dengan urusan figur atau pilihan politik yang gencar dikampanyekan oleh sejumlah pihak jelang Pilpres 2019 ini.

Beberapa program pemerintah yang pro nelayan Indonesia, yang tengah berlangsung hingga akhir periode pemerintahan kali ini antara lain, pemberantasan illegal fishing, dimulainya program pembangunan tol laut, penyediaan struktur dan infrastruktur yang berguna bagi nelayan, jejaring pengaman sosial bagi kesejahteraan nelayan, rencana pembentukan Bulog Perikanan, yang kesemuanya bermuara pada visi besar Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

“Nelayan akan kecewa, jika hal itu tidak diteruskan dan jika malah diobrak-abrik lagi,” ujarnya.

Bahkan, lanjut Siswaryudi Heru, hubungan komunikasi antara nelayan dengan Istana Negara yang sangat baik harus terus dilanjutkan.

“Nelayan senang, baru di masa pemerintahan ini mereka bisa bertemu dan berdialog langsung dengan Presiden di Istana Negara. Menyampaikan keluh kesah dan persoalan-persoalan riil mereka secara langsung. Saya kira, itu adalah hal yang baik dan positif bagi nelayan Indonesia ke depan. Nah itu semua harus diteruskan dong,” tuturnya.

Secara politik, menurut dia, nelayan tidak akan terpengaruh pada janji-janji lain yang belum tentu bisa dilakukan, yang dikampanyekan oleh sejumlah pihak.

“Jadi, nelayan butuh yang riil-riil saja. Hari ini sudah dimulai dan sedang berjalan program-program yang bisa mereka rasakan langsung manfaatnya, ya itu saja harapan mereka untuk diteruskan dan ditingkatkan. Enggak butuh bongkar pasang lagi. Malah berantakan lagi kalau bongkar pasang,” ujarnya.

Lagipula, menurut dia, keberlanjutan program pro nelayan Indonesia akan semakin nyata hasilnya, jika dilakukan dikerjakan oleh pihak yang sama.”Pertanggungjawabannya pun tidak rumit. Sebab yang mengerjakan dan melakukan ya masih sama,” tutur Siswaryudi Heru.

Jadi, ke depan, lanjut dia, Menteri KKP-nya pun paling tidak memiliki standar dan kualifikasi yang setara dengan Susi Pudjiastuti.

“Menteri KKP mendatang ya harus sekelas Bu Susi. Yang tegas lugas dan melihat ekosistim masa depan. Kalau tidak, ya bisa berantakan lagi, dari nol lagi. Nelayan enggak mau berantakan lagi,” ujarnya.

Kemarin, Selasa (22/01/2019), nelayan menggelar pertemuan silaturahmi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti. Iim Rohimin, salah seorang perwakilan nelayan yang turut dalam pertemuan menuturkan, ada sekitar 300 nelayan, yang terdiri dari pembudidaya, pengolah ikan, pedagang, pembuat jaring ikan dan perwakilan perempuan nelayan, yang ikut bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Para nelayan Indonesia yang kebanyakan sederhana itu, menurut Iim Rohimin, bertemu dengan Presiden apa adanya. Saat bertemu Presiden, ratusan nelayan yang hadir malah banyak yang tidak memiliki baju batik.

“Pertemuan penuh canda tawa. Banyak cerita lucu Pak. Nelayan banyak yang enggak punya batik, enggak punya sepatu yang layak, banyak yang pinjam dulu ke tetangga. Banyak juga yang mohon maaf ke Pak Paspampres karena pakai jins,” tutur Iim.

Iim yang menjadi perwakilan dari nelayan itu mengucapkan terima kasih kepada pemerintah lantaran berbagai kebijakannya yang pro terhadap nelayan. Ia juga mengapresiasi Menteri KKP Susi Pudjiastuti yang dinilai berhasil meningkatkan kesejahteraan nelayan karena program tersebut.

“Untuk tingkatkan kesejahteraan nelayan, program besar manfaat diluncurkan bank mikro nelayan, asuransi nelayan, kemudian pada kesempatan yang baik ini kami mau sampaikan kebijakan dan program ini kami harapkan dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like