Breaking News

Ngomongin Kedaulatan Energi, Para Capres-Cawapres Diminta Hentikan Penggunaan Energi Kotor

Ngomongin Kedaulatan Energi, Para Capres-Cawapres Diminta Hentikan Penggunaan Energi Kotor.

Gerakan #BersihkanIndonesia melayangkan surat tantangan resmi kepada dua pasangan capres-cawapres yang bersaing di Pilpres 2019. Surat tersebut berisi tantangan untuk mewujudkan ‘Indonesia Berdaulat Energi’ dan bersih dari energi kotor yang menyebabkan pencemaran air, udara dan praktik korupsi.

Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah menuturkan, pihaknya menunggu respon dari kedua pasangan capres-cawapres atas tantangan tersebut, paling lambat hingga akhir Oktober 2018. “Apakah kedua pasangan akan melakukan revisi terhadap visi-misi mereka, khususnya soal kebijakan energi yang tidak lagi bertumpu pada energi fosil dan pro terhadap energi terbarukan,” katanya dalam keterangan persnya, Jumat (28/09/2018).

Menurut Maryati, isu energi merupakan hal yang penting dan bukan hanya pelengkap. “Sudah seharusnya Indonesia memiliki peta jalan yang jelas dan tegas dalam melakukan transisi energi, dengan meninggalkan energi fosil dan menuju energi terbarukan,” ujarnya.

Ketua Yayasan Kanopi, Ali Akbar menambahkan, Gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua pasangan kandidat untuk membuat dialog terbuka dengan memaparkan agenda strategis transisi energi menuju Indonesia yang berdaulat.

“Keberanian kedua kandidat akan menunjukkan seberapa besar keinginan pemerintahan 2019-2024 melakukan  perubahan,” ujarnya.

Diterangkan Ali, ada empat poin yang ditekankan dari #BersihkanIndonesia. Pertama, mendesak pernyataan kandidat untuk melepaskan ketergantungan kepada energi fosil.

Pembangunan ekonomi yang mengabaikan biaya lingkungan, sosial dan kesehatan harus diakhiri. Diantaranya menghentikan penerbitan izin tambang batu bara baru, menghentikan perluasan lubang tambang baru serta pembangunan PLTU batu bara baru di 2020.

Kedua, mempercepat pengembangan energi terbarukan. Percepatan pengembangan energi terbarukan perlu dilakukan pemerintah di segala aspek, dari hulu hingga hilir.

“Presiden dan Wapres terpilih, harus menjadikan energy terbarukan sebagai pilihan utama dalam perencanaan ketenagalistrikan negeri ini,” katanya.

Ketiga, perlunya memperbaiki tata kelola energi dan ketenagalistrikan yang menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik. Keempat, perlunya penegakan hukum dan transisi berkeadilan yang berperspektif pemulihan.

Gerakan #BersihkanIndonesia, sambung Ali, melihat ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil sangat kontradiktif dengan komitmen Kesepakatan Perjanjian Internasional Paris dalam pengurangan emisi dan pengendalian dampak perubahan iklim.

“Jika calon pasangan capres dan cawapres tidak merespon surat tantangan ini, berarti terbukti bahwa Pilpres dan kedua pasang kandidat beserta partai pengusungnya tak akan membawa perubahan bagi kedaulatan energi di Indonesia,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*