Ngaku-Ngaku Utusan Gubernur, Pedagang Pasar Dipermain-mainkan, Pejabat-Pejabat Begini Harus Ditindak Tegas

Ngaku-Ngaku Utusan Gubernur, Pedagang Pasar Dipermain-mainkan, Pejabat-Pejabat Begini Harus Ditindak Tegas.

Pedagang Lama atau Pedagang Eksisting Blok III Pasar Senen merasa dipermain-mainkan oleh para pejabat. Masyarakat yang mencari keadilan pun kecewa berat dengan sikap para pejabat dan tindakan aparatur hukum yang anggap sepele persoalan masyarakat.

Bayangkan saja, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Edukasi dan Advokasi Masyarakat Indonesia (LBH Lekasia) Charles Hutahaean mengungkapkan, saat mendampingi kliennya yang adalah pedagang blok III pasar Senen di persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Selasa (12/03/2019), sejumlah pihak tergugat tidak menghargai dan tidak menghormati persidangan.

Pria yang dikenal sebagai Pengacara Rakyat ini kecewa dengan tata cara pengadilan dan tingkah laku pejabat yang tidak menunjukkan watak melayani masyarakatnya.

Persengketaan antara Pedagang Eksisting Blok III Pasar Senen dengan Gubernur DKI Jakarta dan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya (Perumda), Kepala Unit Pasar Besar Blok III dan Blok IV M Yamin Pane serta Pengembang PT Jaya Real Property (PT JRP), sejak bulan Februari 2019 sudah masuk ke PN Jakarta Pusat.

Sidang Perdana telah dilakukan pada Selasa 19 Februari 2019, tanpa kehadiran pihak-pihak pejabat di DKI Jakarta itu. Padahal, pemanggilan yang patut dan sudah diterima mereka sebagai pihak tergugat telah dilakukan dua minggu sebelumnya.

Agenda sidang kedua, Selasa (12/03/2019) pun kembali tidak terlihat itikad baik pejabat Pemperintah Provinsi DKI dan Pengembang itu. “Yang hadir di persidangan malah orang-orang suruhan yang tidak jelas identitas dan tugas dan fungsinya,” tutur Charles Hutahaean, Selasa (19/03/2019).

Pada persidangan kedua yang Majelis Hakimnya terdiri dari Hakim Ketua Majelis Rosminah, Hakim Anggota Frangki Tambuwun dan Emilia Djajasubagja, dengan Panitera Pengganti Abdul Shomad itu, menurut Charles, tidak seorang pun unsur yang mewakili para tergugat yang bisa dipertanggungjawabkan di muka persidangan.

Dia menjelaskan, Tergugat I yaitu Gubernur DKI Jakarta diwakili oleh seseorang yang tidak jelas identitas dan keberadaannya. “Ada seorang pria, memakai safari warna cokelat, nama dan jabatannya tidak jelas.

Mengenakan jaket ke dalam ruang persidangan. Tidak bisa menunjukkan identitasnya kepada Majelis Hakim, hanya mengaku-ngaku saja sebagai utusan Gubernur,” ungkap Charles.

Charles menekankan, untuk memenuhi sayarat dasar atau syarat formal sebagai Kuasa Hukum tidak bisa dipenuhi oleh pria mengenakan jaket itu. Tidak ada selembar surat pun yang dibawa untuk menunjukkan identitas utusan itu. “Sudah separah itukah proses persidangan yang akan diikuti oleh pejabat pemerintahan? Benar-benar nyeleneh dan melecehkan Pengadilan,” ujarnya.

Bukan hanya pria yang mengaku-ngaku sebagai kuasa hukumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu yang nyeleneh. Kuasa hukum dari Tergugat II dan Tergugat III yaitu yang mengatasnamakan Kuasa Hukumnya Dirut Perumda Pasar Jaya Arief Nasrudin dan Kepala Unit Pasar Besar Blok III dan Blok IV M Yamin Pane pun sama saja. Dua orang pria yang masing-masing mengaku bernama Hadiansyah Saputra dan M Meidy Koliharosyid hadir dan memasuki persidangan tanpa persiapan apapun.

“Kedua-duanya tidak bisa menunjukkan adanya Surat Kuasa bahwa mereka sebagai kuasa hukumnya Tergugat II dan Tergugat III. Juga tidak ada Surat Keputusan atau SK penunjukan sebagai Kuasa Hukum dari Perumda Pasar Jaya kepada mereka berdua,” tutur Charles.

Ketika urusan administrasi itu dicecar oleh Majelis Hakim dan juga oleh Kuasa Hukum Penggugat, mereka tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal.

“Padahal itu sangat teknis dan kesannya sepele bukan? Faktanya, mereka tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana diatur dalam tata cara beracara di persidangan,” ujar Charles.

Bagaimana dengan utusan Tergugat IV atau Pihak Pengembang PT Jaya Real Property (PT JRP)? Menurut Charles sama saja. Seorang Wanita yang mengaku bernama Retna Seruni datang ke persidangan mengatasnamakan PT JRP.

“Surat Kuasanya tidak jelas. Kartu Advokatnya pun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dia malah ngotot menunjukkan kartu advokat yang sudah expired, sudah kadaluwarsa, yang tahun 2018,” ujarnya.

Persidangan yang dimulai Pukul 13.00 WIB itu, habis hanya mengurusi administrasi dan ketidakjelasan pihak-pihak yang hadir. Charles juga menyatakan kekecewaannya dengan Majelis Hakim yang sangat terkesan menggampangkan tata cara persidangan.

Diterangkan Charles, Hakim Ketua Majelis Rosminah malah berargumentasi pemanggilan ulang dan pembuktian ulang mengenai para utusan pihak tergugat itu tidak perlu dilakukan, alasannya, demi menghemat anggaran. Sebab, jika melakukan pemanggilan ulang, maka membutuhkan waktu dan juga anggaran lagi.

“Alasan hemat dan murah. Seharusnya Majelis Hakim tidak boleh begitu. Bagaimana pun hal-hal formalistik dasar, seperti administrasi itu harus sudah jelas dan terang benderang bisa dibuktikan mereka. Lagi pula, kami sebagai Pihak Penggugat sudah menyatakan, siap menanggung biaya persidangan dan pemanggilan yang patut,” ujar Charles.

Belum lagi, lanjutnya, selama masa persidangan kedua itu, ada dua orang pria yang mengenakan baju Dinas Pasar Jaya, tampak dengan nyata membuat situasi tidak kondusif di ruang persidangan. Majelis Hakim malah membiarkan kedua orang yang diduga kuat sebagai kaki tangan pihak Perumda Pasar Jaya itu melancarkan ulah-ulahnya yang tidak senonoh di muka persidangan.

“Ada dua orang tidak dikenal, pakai seragam Pasar Jaya, teriak-teriak sesuka hatinya di muka persidangan. Kami sedang mempertanyakan status atau legal standing para utusan, eh kedua orang itu malah teriak-teriak tidak karu-karuan. Bukan sekali dua kali, hampir setiap kami bicara, mereka bikin gaduh di ruang sidang. Seperti sengaja memancing keributan. Dan Majelis Hakim membiarkan begitu saja. Itu kan sudah tidak menghormati proses persidangan,” tuturnya.

Perlu diketahui, lanjut Charles, untuk relaas pemanggilan persidangan kedua ini, sudah menghabiskan waktu 3 minggu, sejak 19 Februari 2019. Pemanggilan kepada pihak-pihak sudah kelar pada 26 Februari 2019 yang memberitahukan persidangan kedua ini digelas Selasa, 12 Maret 2019.

“Seharusnya waktu sudah cukup bagi para tergugat untuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk legal standing mereka. Untuk urusan formal dan administratif seharusnya sudah oke semua. Masa begitu persidangan masih saja belum siap? Benar-benar hanya main-main saja kerjaan mereka itu,” bebernya.

Charles merasakan ada yang sangat janggal dalam proses penunjukkan kuasa hukumnya dari para pihak tergugat itu. Sebab, setahu dia, instansi pemerintahan seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah ada Bidang Hukum dalam struktur pemerintahannya.

Nah, seharusnya bidang hukum resmi instansi itu yang biasanya ditunjuk dan ditugaskan mewakili pemerintahan di persidangan.

“Nah ini mereka ambil orang luar dan liar. Ini janggal sekali. Lagi pula, anggaran Pemerintahan untuk meng-hire orang luar atau pengacara dari luar itu tidak bisa diambil dari instansi. Jika pun lawyer itu di-hire dari luar, berarti itu anggaran pribadi si pemberi kuasa, bukan anggaran instansi. Ini harus diungkap jugalah,” bebernya.

 Majelis Hakim Harus Menghormati Pengadilan Terlebih Dahulu

Pada agenda persidangan kedua Pedagang Blok III Pasar Senen versus Gubernur DKI Jakarta Dkk itu, Kuasa Hukum Penggugat yakni dari Pedagang Lama Blok III Pasar Senen Hendra Iskandar, Charles Hutahaean dkk mengajukan resmi protes kepada Majelis Hakim.

Pengacara Rakyat Charles Hutahaean mengatakan, protes pertama mereka yakni dicopotinya pengumuman yang dipasang Kuasa Hukum Penggugat di kios-kios di Blok III Pasar Senen. Menurut Charles, siapapun pihak yang melakukan pencopotan itu adalah melanggar etika dan hukum. Sebab, pengumuman itu berisi agar selama proses hukum sedang berlangsung di Pengadilan, maka hendaknya tak satu pihakpun diperkenankan mengutak-atik kios-kios tersebut.

“Kami mengajukan protes keras kepada Majelis Hakim dan Kepala Unit Pasar Besar Blok III dan Blok IV M Yamin Pane atas pencopotan pengumuman yang dipasang dari objek sengketa itu,” ujar Chales.

Kemudian, Charles dkk juga mengajukan agar persidangan dilakukan di lokasi tempat objek sengketa. Untuk memastikan objek yang disengketakan, dan untuk meminta keadilan yang seadil-adilnya bagi masyarakat, dalam hal ini bagi para pedagang di Blok III Pasar Senen. “Kami meminta ada sidang di lokasi objek sengketa,” ujarnya.

Dengan melihat dan mengamati proses-proses yang kurang fair selama proses gugatan dan proses persidangan yang sudah terjadi, Charles juga berencana melapor ke Bagian Pengawasan Mahkamah Agung dan juga ke Komisi Yudisial (KY). Tujuannya, agar lembaga pengawas Hakim itu turun tangan langsung melakukan pengawasan dan melihat proses persidangan yang terjadi, untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan dalam proses persidangan.

“Surat ke MA dan ke KY sudah kami persiapkan. Kami akan melaporkan agar persidangan ini dipantau dan diawasi dengan sungguh-sungguh,” ujar Charles.

Persidangan berikutnya atau sidang ketiga dijadwalkan pada Selasa 19 Maret 2019, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebelumnya, setelah sidang perdana digelar pada Selasa, 19 Februari 2019, pihak tergugat sudah menunjukkan ketidaktaatan proses hukum.

Pihak Perumda Pasar Jaya malah menggelar pemanggilan terhadap pedagang secara diam-diam. Tujuannya, untuk melakukan penekanan dan juga menggelar lobi illegal di luar pengadilan yang sudah terjadi.

Lobi illegal itu sudah dua kali dilakukan pihak Perumda Pasar Jaya. Yang pertama, pedagang mendapat surat pemanggilan ke kantor Kepala Unit Pasar Besar Senen tertanggal Jumat 22 Februari 2019 lalu.

Tidak ada juga penyelesaian persoalan dalam pertemuan pertama itu, maka pada Senin, 25 Februari 2019, pedagang kembali mendapat surat diam-diam dari Kepala Unit Pasar Besar Senen.

“Isi suratnya sama, yakni meminta pedagang membawa semua dokumen dan surat-surat yang menyatakan pedagang adalah pemilik yang sah di kios yang telah dijual Perumda Pasar Jaya secara diam-diam ke pihak lain itu,”ujar Charles.

Charles menegaskan, lobi illegal dan diam-diam itu adalah perbuatan melawan hukum, sebab gugatan dan proses persidangan sudah berlangsung. “Ngapain menyurati dan meminta data dan dokumen kepemilikan oleh pedagang? Itu kan tidak diperbolehkan. Sebab proses persidangan masih berlangsung. Jadi, mereka para tergugat itu melakukan tindakan melanggar hukum,” ujarnya.

Dia mengatakan, biarlah putusan pengadilan yang memutuskan. “Jadi sudah enggak boleh lobi-lobi di luar proses persidangan yang sudah sedang berlangsung. Lagi pula, dari awal semua proses itu sudah diingatkan dan diberitahukan kepada pihak tergugat. Ngapain lagi main gelap-gelapan,” ujar Charles.

Hendra Iskandar, salah seorang Pedagang Lama di Blok 3 Pasar Senen, yang melakukan gugatan mengaku, pihaknya melakukan gugatan lantaran pihak tergugat tidak melaksanakan kesepakatan dengan pedagang, yang sudah  sudah memenuhi semua kesepakatan yang diteken bersama di depan Notaris, seperti para pedagang lama lainnya. Namun, dirinya tidak pernah memperoleh haknya hingga kini.

“Saya mendatangi pengelola PD Pasar Jaya, entah alasan apa saya tidak digubris. Saya sudah mendatangi kantor Bidang Ekonomi Provinsi DKI Jakarta, juga tidak ada penyelesaian. Bahkan, kami sudah bersurat ke Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, belum ada tanggapan. Mungkin surat kami dibuang oleh stafnya di tong sampah,” tutur Hendra Iskandar.

Menurut Hendra, ratusan pedagang lama Blok 3 Pasar Senen seperti dirinya, ditekan dan dikondisikan agar tidak menuntut hak-hak mereka. Bahkan, ada juga yang sampai ditakut-takuti oleh oknum petugas supaya tidak menggugat.

“Dikarenakan tidak ada jawaban, waktu itu saya sudah tiga kali mengirimkan somasi ke pihak PD Pasar Jaya. Tidak ada jawaban sampai sekarang. Bahkan, waktu itu, Gubernurnya masih Pak Djarot, kami datangi, kami di-over ke Biro Ekonomi. Dan waktu itu, ada tertulis respon pihak Bidang Ekonomi ke kami, suratnya ditujukan ke Dirut PD Pasar Jaya, agar persoalan ini segera dijawab dan diselesaikan. Nyatanya, sampai sekarang enggak ada,” beberanya.

Dia pun mengambil langkah hukum dengan melakukan gugatan lewat Kuasa Hukum, agar persoalan ini diselesaikan. “Dirut PD Pasar Jaya harusnya menyelesaikan ini,” katanya.

Bahkan, lanjutnya, sejumlah dugaan korupsi dan penyelewengan kesepakatan telah dilakukan oknum-oknum PD Pasar Jaya. Karena itu, dia berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun tangan menindaktegas para oknum.

“Kami meminta hak kami dikembalikan ke kami. Kami mohon ke Pak Gubernur Anies agar juga memeriksa dan menindaktegas para oknum di PD Pasar Jaya, pengelola maupun pemasaran di Blok 3. Kami menduga kuat mereka korupsi dan melakukan permainan serta penyelewengan kesepakatan dengan kami para pedagang,” ujarHendra.

Katanya Lawyer Profesional

Kepala Unit Pasar Besar Blok III dan Blok IV M Yamin Pane mengatakan, pihaknya memerintahkan dua orang lawyer untuk mengikuti persidangan kedua di PN Jakpus. Kedua pengacara itu adalah satu orang dari Tim Hukum Perumda Pasar Jaya dan satu orang lagi adalah pengacara luar yang di-hire oleh Perumda Pasar Jaya.

“Kalau saya sebagai tergugat III berada di barisan yang sama dengan Dirut Perumda Pasar Jaya sebagai tergugat II. Jadi kami diwakili oleh lawyer yang sudah kami percayakan. Lawyer ini professional dan sudah lama menjalin kerja sama dengan kami,” tutur Yamin Pane.

Mengenai urusan teknis legal standing, menurut Pane, pihaknya sudah mempercayakan sepenuhnya kepada kuasa hukum mereka itu. “Masa sih enggak bawa surat kuasa? Itu kan lawyernya kami. Dan professional. Kelupaan kali bawa suratnya,” ujar Yamin Pane.

Dia berjanji akan mengingatkan hal-hal teknis itu agar dipenuhi pada persidangan berikutnya. “Ya persidangan berikutnya nanti semoga tidak begitu lagi,” ujarnya.

Sedangkan untuk kuasa hukum yang mewakili Tergugat I dan Tergugat IV, Yamin Pane menolak mengomentarinya. Sebab, masing-masing memiliki kuasa hukum sendiri-sendiri. “Kami tidak bisa campuri itu, karena kami sendiri-sendiri,” ujarnya.

Terkait persoalan Pedagang Versus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq Perumda Pasar Jaya, Yamin Pane mengatakan, persoalan sebenarnya bukan di pihak Perumda Pasar Jaya, tetapi di tangan pengembang. Sebab, ada sejumlah kios yang dijual sepihak oleh pengembang secar diam-diam. “Namun sampai kini kami belum ketemu dan sudah beberapa kali kami minta dipanggil dan diselesaikan,” ujarnya.

Memang, diakui Yamin Pane, setelah Blok III Pasar Senen selesai direnovasi, telah dilakukan serah terima dari Pengembang, yakni dari PT Jaya Real Property (PT JRP) ke Perumda Pasar Jaya. Namun, dalam beberapa urusan kios, ada sangkut pautnya dengan pihak pengembang, seperti yang dialami pedagang Hendra Iskandar itu.

Yamin Pane berjanji, dalam waktu yang tidak lama, persoalan ini akan segera diselesaikannya. “Tinggal dari Pihak Pengembangnya saja ini. Ya pastilah ini selesai. Tidak ada persoalan yang tidak ada solusinya kan,” tutupnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan