Neraca Perdagangan & Neraca Pembayaran Indonesia Alami Defisit, Ini Beberapa Saran Yang Perlu Dilakukan

Neraca Perdagangan & Neraca Pembayaran Indonesia Alami Defisit, Ini Beberapa Saran Yang Perlu Dilakukan.
Neraca Perdagangan & Neraca Pembayaran Indonesia Alami Defisit, Ini Beberapa Saran Yang Perlu Dilakukan.

Kondisi Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran Indonesia yang mengalami defisit harus segera diatasi.

Pakar Kebijakan Publik Bandung, Thomas Sitepu mengatakan, saat ini, perkembangan ekonomi dunia bergerak sangat cepat. Kondisi perekonomian dunia yang melambat menyebabkan Negara-negara saling berlomba bekerja keras mempertahankan pertumbuhan ekonomi masing-masing Negara.





“Serta berusaha menurunkan tingkat pengangguran tenaga kerja yang nyata, maupun yang terselubung,” tutur Thomas Sitepu, Senin (24/06/2019).

Menurut Aktivis Angkatan 66 ini, beberapa faktor yang mempengaruhi Neraca Perdanganan dan Neraca pembayaran antara lain, investasi, yakni investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri.

Kemudian, transaksi ekspor dan impor dalam bidang barang maupun jasa, termasuk jasa tenaga kerja, turut memberi sumbangsih atas keberadaan kedua neraca itu.





Sedangkan factor yang mempengaruhi persoalan-persoalan defisit yang terjadi itu, lanjut Thomas Sitepu, terkait dengan koordinasi sumber daya manusia antar instansi pemerintah, juga kesederhanaan, kemudahan, fasilitas dan kenyamanan dalam berusaha atau berinvestasi bagi para pengusaha, baik pengusaha dalam negeri maupun penguasa dari luar negeri.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 1971-1982 ini pun menyebutkan beberapa tawaran solusi untuk mengatasi defisit itu.

Dalam hal koordinasi Sumber Daya Manusia antar Instansi Pemerintah, diperlukan langkah mengintensifkan komunikasi informasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal di Pusat, Badan Koordinasi Promosi Penanaman Modal Daerah dan para Duta Besar, Konsulat Perdagangan di Luar Negeri, khusus Investasi Luar Negeri.





Thomas Sitepu menyarankan, Badan Koordinasi Promosi Penanaman Modal Daerah, dapat melakukan upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara, khususnya yang menangani ekonomi dan perdagangan, antara lain dengan memberikan motivasi dan pengawasan day by day, dengan menekankan bahwa pelayanan investasi sangat mendesak dalam situasi saat ini.

“Harus dilakukan secepat mungkin, bila perlu menerbitkan ijin prinsip sementara dalam hitungan jam,” ujarnya.

Kemudian, memberikan informasi kepada Aparatur Sipil Negara dari pelaku usaha, hal-hal yang diinginkan oleh pengusaha.





Selanjutnya, menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah yang akurat untuk kebutuhan Industri dan Fasilitas Penunjang yang disediakan dan dimiliki. Sehingga tidak ada penyimpangan dari pengusaha maupun Aparatur Sipil Negara, missal, lokasi lahan yang tersedia, fasilitas dan lain-lain.

Melakukan rekapitulasi penyederhanaan Peraturan Investasi secara jelas dan transparan dan menginventarisasi peraturan daerah dan pusat yang tumpang tindih, infrastuktur, antara lain kesiapan tenaga kerja, jalan dan kebutuhan listrik dan lain-lain.

“Melaporkan kepada Pimpinan Daerah dan Pusat, apabila ditemukan perijinan yang tumpang tindih, sehingga dapat diselesaikan segera, misal: untuk segera direvisi atau digugurkan peraturan yang tumpang tindih,” terangnya.





Langkah lainnya, melakukan koordinasi dengan instansi terkait investasi, missal, instansi semua perijinan daerah, aparatur pajak dan aparatur bea dan cukai.

Thomas Sitepu juga meminta agar Pimpinan dan Petugas BKPPMD berjumpa langsung dengan Pemilik Investor dan Staff Investor, tidak hanya diwakilkan oleh Staff Investor atau bagian pengurusan ijin.

“Investor dijelaskan secara detail point per point yang harus dipatuhi oleh para investor. Apabila investor setuju dan sanggup atas peraturan daerah tersebut, maka investor menandatangani surat kesanggupan tersebut dan harus direalisasikan, misalnya dalam waktu maksimal 2 bulan,” terangnya.





Pimpinan BKPPMD saat itu juga mengeluarkan ijin prinsip sementara. Investor cukup menyerahkan Akta Pendirian Perusahaan, Identitas Pemilik dan Pengurus Perusahaan, serta menandatangai formulir yang sudah disediakan, missal, Keterangan Domisili, NPWP dan lain-lain.

“Semua hal tersebut diselesaikan oleh petugas BKPPMD yang ditunjuk. Petugas yang ditunjuk harus selalu melakukan koordinasi dan pengawasan sampai sejauhmana investasi telah direalisasikan. Jangan sampai ijin dikeluarkan, ternyata tidak ada realisasi dari investor,” terang Thomas.

Dia mengatakan, Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat melakukan antara lain melakukan Koordinasi dan Pengawasan day by day atas pelaksanaan BKPPMD, melakukan koordinasi dengan Para Duta Besar dan Konsulat Indonesia di Luar Negeri untuk melakukan Business Investment Expose secara berkala, melakukan inventarisasi atas semua perijinan yang tumpang tindih antara Pusat dan Daerah, untuk segera diselesaikan.





“Para Duta Besar dan Konsulat di Luar Negeri harus melakukan Business Investment Expose di Luar Negeri minimal 2 bulan sekali dan mengundang para pelaku usaha di negara masing-masing dan menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan investasi di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan, karena perkembangan Business begitu cepatnya saat ini,” ujarnya.

Sementara itu, pakar Ekonomi Lingkungan dan Energi Universitas Parahyangan (Unpar) FX Husin mengatakan, langkah-langkah seperti itu mungkin saja sudah dan masih dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, namun, pada kenyataannya, pengusaha masih mengalami kesulitan untuk masalah perijinan.

“Mungkin pelaksanaan pelayanan perijinan yang kurang terkoordinasi di lapangan,” ujar Husin.





Dia juga menyampaikan kemungkinan investor tidak menghadap langsung pimpinan BKPM, BKPPMD, namun hanya menyuruh staff pelaksana pengurusan ijin di lapangan. Juga, banyak waktu yang terbuang untuk memenuhi persyaratan, dan akhirnya pengurusan ijin di lapangan terasa sulit dan terhambat.

“Budaya benar dan baik yang harus dinyatakan pimpinan BKPM dan BKPPMD kepada Calon Investor, seperti yang dilakukan oleh PLN, pada saat menelepon gangguan PLN, operator selalu menyatakan, tolong jangan memberikan tip kepada petugas PLN,” tutur Husin.

Dia mencontohkan, untuk investasi Luar Negeri, para Duta Besar atau Konsulat di Luar Negeri, setelah melakukan Business Investment Expose, ada calon investor yang tertarik melakukan investasi di Indonesia dalam bidang yang diminati untuk ekspor maupun substitusi impor.





Para Duta Besar atau Konsulat menginformasikan bidang usaha yang diminati oleh Investor kepada BKPM.

BKPM menyiapkan saran lokasi dan lain-lain dan menghubungi BKPPMD yang memungkinkan, serta disiapkan segala kemungkinan dan persyaratan dari berbagai propinsi.

“Untuk investasi dari luar negeri, sebaiknya disarankan di luar Pulau Jawa dan dalam kawasan industri, bila ada,” katanya.

Segera menginformasikan kepada Duta Besar atau Konsulat untuk diinformasikan kepada Calon Investor. Apabila Calon Investor berminat serius, maka diminta untuk datang ke Indonesia.





BKPM mendampingi para Investor untuk meninjau lapangan di berbagai provinsi, dengan biaya yang ditanggung Pemerintah.

“Bila calon investor telah menentukan propinsi yang diminati, saat itu juga diterbitkan MOU antara BKPPMD setempat dan Investor dengan disaksikan BKPM. Saat itu juga, bila Investor Luar Negeri tersebut menandatangani kesanggupan minimal 2 bulan realisasi dan formulir yang telah disediakan dan pada saat bersamaan BKPPMD menerbitkan Ijin Prinsip sementara,” terang Husin.

Untuk tenaga kerja investor asing hanya ditentukan pada tingkat direktur dan maksimal 3 orang tenaga ahli produksi yang benar-benar diuji kemampuannya. Dengan demikian tidak ada suara sumbang bahwa banyaknya tenaga kerja asing.





“Khusus bidang tertentu, missal, pertambangan, dapat disesuaikan dengan kondisi,” katanya.

Investor cukup menyerahkan Akta Pendirian dan Kartu Identitas penanggung jawab, semua akan diurus oleh BKPPMD, dari Surat keterangan Domisili sampai dengan semua perijinan yang dibutuhkan.

Untuk lay out pabrik dan persyaratan lainnya tidak melanggar peraturan yang ada, komunikasi secara intensif antara petugas BKPPMD dan tenaga staff yang ditunjuk oleh investor.

“Dengan adanya Ijin prinsip, investor luar negeri sudah bisa bekerja, tanpa harus menunggu dan memikirkan perijinan,” ujar Husin.





Dia melanjutkan, untuk investasi Dalam Negeri lebih sederhana, karena biasanya pengusaha lokal telah mengetahui lokasi yang mereka inginkan.

“Pengusaha lokal menghadap langsung Pimpinan BKPPMD setempat dengan menyerahkan akta pendirian dan identitas pengusaha. Selanjutnya segala proses dari ijin domisili dan lain-lain akan diselesaikan oleh Staff BKPPMD setempat. Langkah selanjutnya sama dengan calon investor dari luar negeri,” ujar Husin.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan