Nelayan Minta Presiden Jokowi Tetap Pertahankan Enam Menteri Ini

Jika Pun Terjadi Reshuffle Kabinet

Jika Pun Terjadi Reshuffle Kabinet, Nelayan Minta Presiden Jokowi Tetap Pertahankan Enam Menteri Ini. – Foto: Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Siswaryudi Heru. (Ist)
Jika Pun Terjadi Reshuffle Kabinet, Nelayan Minta Presiden Jokowi Tetap Pertahankan Enam Menteri Ini. – Foto: Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Siswaryudi Heru. (Ist)

Wacana untuk melakukan reshuffle kabinet kembali dilontarkan sejumlah Relawan Jokowi. Tidak sedikit yang meminta agar dilakukan pergantian Menteri, dengan berbagai argumentasi.

Bagi nelayan, reshuffle kabinet boleh-boleh saja. Itu haknya Presiden. Akan tetapi, dari sisi kebutuhan dan kepentingan nelayan, Presiden Jokowi diminta untuk tetap mempertahankan enam menteri.

Permintaan nelayan ini disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru. Menurut Siswaryudi Heru, nelayan tidak mau berpolitik soal ini. Hanya saja, nelayan mengukur kebutuhan dan kepentingan sektor nelayan yang sedang terjadi di masa pandemi Covid-19 ini.

“Soal reshuffle kabinet itu kan haknya Presiden. Itu diskresinya Pak Presiden. Tapi jangan diganti semua dong. Kalau diganti semua ya rusak lagi dari awal. Jika pun ada reshuffle, ya enggak semua juga diganti. Kalau nelayan sih meminta, paling tidak ada enam menteri yang mesti dipertahankan oleh Pak Presiden. Untuk kebutuhan dan kepentingan nelayan,” tutur Siswaryudi Heru, di Jakarta, Jumat (23/10/2020).

Siswaryudi Heru yang juga Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) ini menyebut, keenam menteri yang menjadi konsernnya nelayan saat ini untuk tetap dipertahankan adalah Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Alasannya, keenam menteri ini saling berkaitan dan sedang melakukan program-program yang sangat diperlukan oleh masyarakat, khususnya nelayan Indonesia.

“Itu berkaitan semua. Dan itu sedang sangat diperlukan oleh nelayan. Menkeu itu kan semua program didanai lewat Menkeu. Kemudian, Menteri BUMN telah merancang dan mulai menjalankan program-program yang sangat diperlukan nelayan. Eksekusinya melalui Menteri Kelautan dan Perikanan. Sedangkan Menteri PUPR menyediakan sarana dan prasarana. Menteri LHK menangani urusan Amdalnya. Jadi ini saling berkaitan. Mereka ini harus dipertahankan. Ini permintaan dari nelayan,” tutur Siswaryudi Heru.

Lebih lanjut, Siswaryudi Heru yang juga Wakil Ketua Komite Tetap (Wakomtap) Hubungan Antar Lembaga Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini menerangkan, desakan sejumlah Relawan Jokowi yang menginginkan dilakukannya reshuffle kabinet, tidak lantas harus dituruti semua.

“Itu kan diskresi-nya Pak Presiden. Biarlah Pak Jokowi yang menimbang-nimbang dan memutuskan kabinetnya. Tapi kita, khususnya dari segmen nelayan boleh dong meminta, kalau bisa yang enam menteri tadi jangan dong diutak-atik. Sebab, mereka itu sedang mempersiapkan program-program yang sangat banyak dan sangat dibutuhkan nelayan,” jelasnya.

Siswaryudi Heru menambahkan, tahun 2024 sebagai tahun politik tidak akan lama lagi. Jika kabinet sekarang bongkar pasang lagi, pastinya akan membuat mandeg.

“Kalau diganti lagi, waduh, mulai lagi dari awal. Tahun 2024 itu tidak lama lagi, akan Pilpres lagi, kan kacau,” ucapnya.

Karena itu, dia berharap, khusus untuk kepentingan dan kebutuhan nelayan, enam menteri itu sebaiknya dipertahankan.

“Itu saling berkaitan semua. Jangan semua dievaluasi. Ini demi kepentingan nelayan,” tandas Siswaryudi Heru.

Jika Pun Terjadi Reshuffle Kabinet, Nelayan Minta Presiden Jokowi Tetap Pertahankan Enam Menteri Ini. – Foto: Wakil Ketua Komite Tetap (Wakomtap) Hubungan Antar Lembaga Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Siswaryudi Heru. (Ist)
Jika Pun Terjadi Reshuffle Kabinet, Nelayan Minta Presiden Jokowi Tetap Pertahankan Enam Menteri Ini. – Foto: Wakil Ketua Komite Tetap (Wakomtap) Hubungan Antar Lembaga Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Siswaryudi Heru. (Ist)

Berkenaan dengan Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’aruf, sejumlah Relawan Jokowi mendesakkan dilakukannya reshuffle kabinet.

Alasannya, banyak menteri yang tidak bekerja, yang menyebabkan kepercayaan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan ini melorot.

Awal minggu pada September 2020 lalu, Presiden Joko Widodo telah memastikan tak akan ada perombakan kabinet dalam waktu dekat ini.

“Minggu ini ndak, minggu depan juga ndak,” ujar Presiden dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Bogor seperti dikutip dari Koran Tempo edisi Sabtu, 5 September 2020.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat, 4 September 2020 itu, Jokowi tak menjelaskan alasan batalnya merombak kabinet. “Masa pandemi begini kok reshuffle,” ujarnya.

Dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020, Presiden kesal karena menterinya dinilai tidak bekerja maksimal di tengah krisis pandemi Covid-19.

Jokowi kemudian mengancam akan membubarkan lembaga atau mengocok ulang kabinetnya jika diperlukan.

“Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya,” ujar Jokowi dalam video yang diunggah pada di Youtube resmi Sekretariat Presiden pada 28 Juni 2020 lalu.

Menurut Presiden, tentang kemarahannya dalam video yang viral itu adalah hal biasa. Ia menyatakan sesekali memang perlu marah.

Apalagi, kata dia, pada masa pandemi, orang memang lebih mudah naik pitam, juga bisa karena tertekan terlalu lama di rumah atau karena pekerjaan.

Presiden Jokowi mengatakan, setelah kemarahannya itu, kinerja anggota Kabinet Indonesia Maju Jilid II miliknya telah membaik, termasuk dalam penyerapan anggaran.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan