Nelayan Kecil Alami Ketimpangan Pembangunan

Nelayan Kecil Alami Ketimpangan Pembangunan

- in DAERAH, EKBIS, NASIONAL, POLITIK
762
0
Pakar Antropologi Maritim, Dedi S Adhuri: Masyarakat Pesisir Tertinggal, Miskin dan Kurang Terdidik; Nelayan Kecil Alami Ketimpangan Pembangunan.

Masyarakat Pesisir dan Nelayan Kecil masih terpuruk dalam kemiskinan dan pendidikan yang rendah.  Hingga kini, belum terasa adanya keuntungan nyata yang dirasakan masyarakat pesisir dan nelayan kecil dengan adanya berbagai pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah.

Paling tidak, hal itu terungkap dalam talk show Obrolan Bahari bertema Membangun Indonesia dari Pesisir, yang digelar oleh Masyarakat Pesisir dan Nelayan Tradisional bersama Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Semarang.

Pakar Antropologi Maritim, Dedi S Adhuri yang menyampaikan kajian dan pemaparannya menegaskan, masyarakat pesisir, terutama nelayan kecil, masih mengalami masalah serius dalam kesejahteraannya. Permasalahan-persoalan sosial, seperti kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah masih terus terjadi.

“Hal ini dikarenakan, nelayan masih dipandang sebagai objek ketimbang subjek dari program pembangunan,” tutur Dedi S Adhuri, dalam keterangannya, Rabu (26/12/2018).

Dia mengingatkan, nelayan seharusnya dijadikan subjek dalam pembangunan. Sebab, nelayan memiliki sumber daya yang besar. Selain itu, nelayan seharusnya memiliki tangkapan ikan yang besar. “Tetapi mengapa sampai sekarang masih hanya dijadikan sebagai objek?” ujarnya.

Lebih lanjut, pria yang juga peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini menuturkan, kegiatan mencari ikan di laut oleh nelayan tradisional, dihadapkan dengan bahaya yang sangat besar, sedangkan kemampuan terbatas.

Bayangkan saja, kata dia, dengan kondisi laut yang sangat berbahaya itu, nelayan kecil dan masyarakat pesisir berani hadir ke tengah laut, untuk mempertaruhkan nyawanya, agar bisa hidup.

“Bahkan, perlu disampaikan, kehadiran nelayan dan masyarakat pesisir kita di lautan lebih besar jumlahnya daripada TNI Angkatan Laut atau Polisi Perairan loh. Oleh karena itu, nelayan dan masyarakat pesisir kita bisa dijadikan sebagai mata aparat kita loh,” ungkap Dedi.

Oleh karena itu, potensi masyarakat pesisir dan nelayan tradisional Indonesia yang besar itu, lanjut Dedi, harus dilindungi dan dikembangkan. Jangan biarkan mereka hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan. Jangan didiskriminasi dan jangan dikriminalisasi.

“Potensi masyarakat pesisir itu begitu besar. Kita bahkan bisa mengandalkan mereka untuk menjaga kearifan lokal. Masyarakat adat di pesisir itu sangat kuat. Mereka sangat bisa juga diandalkan untuk menjaga eskositem pesisir,” tutur Dedi.

Sebagai contoh, di Aceh, masyarakatnya memiliki Panglima Laut. Yaitu struktur dan masyarakat Adat Aceh yang menjaga laut dan keadilan, dengan tata cara kearifan lokal Aceh.

“Di Aceh kita mengenal Panglima Laut. Di dalam peraturanya ada muatan keadilan yang bahkan di peraturan modern tidakada. Dan banyak sekali daerah-daerah pesisir yang memiliki kearifan lokal,” ungkapnya.

Karena itu, Dedi menyarankan, agar pemerintah dan negara menciptakan narasi nelayan yang berbeda-beda, sesuai dengan kearifan lokal masing-masing.

“Masyarakat pesisir dan nelayan tradisional kita harus dijadikan subjek dalam setiap program atau kebijakan,” tuturnya.

Selain kegiatan menangkap ikan, lanjut Dedi,  sektor budidaya perikanan juga bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sekali lagi, apapun program yang berguna dan bermutu bagi masyarakat pesisir itu, ditegaskan Dedi, harus melibatkan masyarakat pesisir itu sendiri sebagai subjek.

Selain harus ditempatkan sebagai subjek, masyarakat pesisir dan nelayan harus berkelompok agar memiliki bargaining yang baik. Mereka perlu dididik berorganisasi dan memberdayakan diri dengan efektif.

“Misal, dengan membuat koperasi atau kelompok bersama. Menggali potensi yang ada di masyarakat pesisir,” ujar Dedi.

Sementara itu, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Semarang, Slamet Ary Nugraoho menyampaikan, sampai saat ini, di Semarang sedang menyatukan nelayan dengan menghadirkan koperasi di Kampung Tambak Lorok.

Kampung Tambak Lorok merupakan perkampungan nelayan terbesar di Kota Semarang. Nelayannya banyak, namun sekarang ini, mereka masih berupa kelompok-kelompok kecil.

“Harapannya, dengan hadirnya koperasi, kiranya dapat menyatukan kelompok-kelompok kecil tersebut, agar persatuan nelayan terbentuk, sehingga kesejahteraan nelayan akan lebih baik,” ujar Slamet Ary.

Talk show Obrolan Bahari bertema Membangun Indonesia dari Pesisir itu dihadiri oleh sejumlah akademisi dari Perguruan Tinggi yang ada di Kota Semarang. Selain itu, sejumlah aktivis dan pegiat sosial lingkungan Kota Semarang juga hadir sebagai peserta. “Mari sama-sama  belajar, saya senang berdiskusi dengan teman-teman seperti ini,” ujar Dedi.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Terungkap Kembali Praktik Mafia Paspor Penyebab TPPO, Imigrasi Bogor Kok Gak Kapok !

Satu per satu dugaan praktik mafia pembuatan paspor