Nelayan Cantrang Berantas Illegal Fishing

Nelayan Cantrang Berantas Illegal Fishing.

Oleh: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)

 

Nelayan Cantrang dukung pemerintah berantas illegal fishing. Harus ada kesamaan fikir supaya kebijakan itu dikerjakan secara gotong royong.

 

Pasca wajib lapor dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, hanya butuh waktu dua menit absen dan tanda tangan. Wajib lapor ini dilakukan dua kali dalam seminggu. Sebagai warga negara yang baik, saya memenuhi unsur hukum dan syarat dari penegak hukum. Karena pelaporan menteri KKP dan kriminalisasi terhadap saya, substansinya hanya tidak mau dikritik.

 

Sedari awal, konsep pemberantasan IUU Fishing harus mengajak nelayan secara bersama sehingga terintegrasi dalam satu visi untuk bebaskan laut Indonesia dari kejahatan pencurian ikan diswluruh perairan Indonesia.

 

Penting sekali mengajak nelayan berantas Illegal Fishing, karena mereka setiap hari dan malam melaut diseluruh perairan Indonesia. Ada baiknya, pemerintah memberikan nelayan kesempatan (tidak dibatasi), bangun komitmen dan terbuka dalam dialog secara bersama.- sama memberantas illegal fiahing. Apalagi, pemerintah memiliki kemampuan untuk membekali nelayan secara lengkap alat untuk komunikasi langsung apabila ada kapal asing lakukan pencurian di perairan Indonesia.

 

Tindakan nelayan pukat tarik yang sudah dibolehkan oleh menteri KKP, sempat memvediokan aktivitas kapal asing berkebangsaan Thailand. Nelayan mengirim pesan berupa video yang diambil saat melaut itu. Seorang nelayan itu tak saya kenal sama sekali. Entah darimana mendapatkan nomor saya.

 

Pesannya masuk berupa video, lalu saya membuka dan memutarkan hingga habis. Kesimpulan yang ada dalam pikiran saya adalah Nelayan Pukat Tarik (Cantrang) berusaha membantu pemerintah lakukan berabtas Illegal Fishing.

 

Saya juga tidak memantik adanya persoalan tersumbatnya upaya pemberantasan Illegal Fishing sebagai sala satu kebijakan populis menteri KKP. Namun, harapan pemerintah dan rakyat bersama bahwa adanya kemauan dan komitmen pula untuk menumpas, menangkap, mengadili seluruh orang-orang asing yang menjarah laut ataupun kekayaan perikanan Indonesia.

 

Faktor keterhambatan dalam proses berantas illegal fishing adalah tersumbatnya upaya komunikasi yang baik dengan nelayan sebagai mitra terbaik pemerintah untuk menjaga laut secara utuh tanpa gangguan.

 

Keterputusan komunikasi itu, lebih pada pandangan subjektif pemerintah terhadap nelayan, misalnya melarang alat tangkap yang selama ini hasil modernisasi nelayan itu sendiri.

 

Seumpama komunikasi baik itu terjalin bagus dan erat antara pemerintah sebagai sektor regulasi dengan nelayan sebagai pelaksana regulasi. Namun, justru komunikasi yang diharapkan itu terhambat karena substansi dasarnya tidak dipahami. Padahal, apapun argumentasi yang ada, kita semua inginkan nelayan sejahtera. Tetapi tidak dengan melarang alat tangkap. Apalagi ada kanalisasi terhadap nelayan dengan menjustifikasi alat tangkapnya itu sebagai perusak ekosistem laut. Padahal seluruh alat tangkap apabila tidak dilakukan mitigasi dan pengendalian, maka akan merusak. Jika dilakukan pengendalian melalui regulasi yang baik. Maka alat tangkap yang dipakai nelayan sesungguhnya membawa bangsa Indonesia dipandang positif dan bisa mensejahterakan nelayannya.

 

Kembali pada substansi illegal fiahing. Pada intinya harus ada komunikasi yang baik. Pemerintah juga sebaiknya memberi apresiasi nelayan nelayan Cantrang atau pukat tarik lainnya yang membantu pemerintah lakukan berantas illegal fishing. Sala satu contohnya, ketika nelayan Cantrang pulau Podang dan Pangkep mampu mengungkap keberadaan kapal Vietnam di perairan Kendali Sulawesi Tenggara.

 

Begitu juga nelayan pukat tarik Sulawesi Utara Bolangmangondow dan nelayan Cantrang Jawa yang berusaha mengejar kapal Thailand di perairan Kalimantan Barat. Disaat kapal Thailand tersebut sedang menangkap ikan.

 

Pola dan upaya diatas sala satu komitmen nelayan untuk membantu pemerintah berantas Illegal Fishing. Karena pemerintah tak bisa sendiri – sendiri seperti superhero untuk berantas illegal fiahing. Maka perlu bantuan nelayan secara sukarela dan bersama-sama.

 

Maraknya, illegal fishing tidak harus dihadapi dengan metode berantas dan sekedar Bom Kapal saja. Namun, ada upaya penyitaan kapal-kapal illegal fishing itu dari hasil penangkapan sehingga pemerintah bisa mengalihkan kapal tersebut menjadi berguna dan diberikan kepada nelayan itu sendiri.

 

Intinya, ada konsep dan komunikasi yang baik dari pemerintah untuk mengajak nelayan secara bersama berantas illegal fishing. Karena pemerintah memiliki keterbatasan dalam patroli sehingga membutuhkan kerjasama yang baik dengan nelayan.***

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan