Negeri Ini Sedang Krisis Keuangan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik: Jangan Malah Menjerumuskan, Ayo Kawal Pemerintahan Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik saat bertemu dan berdiskusi dengan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Provinsi DKI Jakarta, di ruang pimpinan DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik saat bertemu dan berdiskusi dengan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Provinsi DKI Jakarta, di ruang pimpinan DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Lagi sibuk pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik mengajak masyarakat mengawal pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

Menurut Ketua Partai Gerindra Jakarta ini, masukan, kritik dan saran adalah sesuatu yang lumrah dalam proses penganggaran di DPRD, demikian pula dengan eksekutif. Namun, sikap partai atau anggota fraksi tertentu yang bersengaja menjerumuskan eksekutif untuk tujuan yang tidak jelas harus mendapat sanksi.

Hal itu ditegaskan Mantan Ketua KPU Jakarta ini, saat bertemu dan berdiskusi dengan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Provinsi DKI Jakarta, di ruang pimpinan DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/11/2019).

“Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan harus kita kawal. Sebab, banyak sekali yang tidak senang, dan cari-cari alasan yang tak tepat, untuk menjerumuskan pemerintahan. Yang rugi kan masyarakat sendiri kalau itu terjadi,” tutur M Taufik.

M Taufik menyebut, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyatakan eksekutif bermasalah dalam pembuatan anggaran, tidak tepat.

Sebagai partai baru dengan fraksi baru di DPRD, lanjut Taufik, hendaknya politisi PSI mengikuti proses dan juga memaknai tugas dan fungsi anggota Dewan sebagaimana semestinya.

“Kemarin itu, yang diungkapkan kan enggak ada. Masuk kategori hoax itu. Tidak ada Gubernur menghabiskan anggaran dengan tidak sesuai. Lah, kita kan sedang pembahasan di Banggar. Mereka, politisi PSI itu juga ada di Banggar. Belum ada, enggak ada, kok udah dihembuskan adanya penyelewengan anggaran? Logikanya dimana tuh,” beber Taufik.

Dikarenakan sudah menimbulkan sejenis informasi palsu dan hoax, terutama sudah tidak sesuai dengan sikap dan kedudukan sebagai anggota DPRD Provinsi DKI, Taufik melanjutkan, politisi yang dimaksud sudah diusulkan oleh Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk diperiksa dan diproses di Badan Kehormatan (BK) DPRD.

“Mereka sudah diserahkan untuk diproses di BK. Ya, nanti akan ketahuan pelanggaran dan sanksi apa yang akan dijatuhkan. Tergantung hasil di BK,” ungkap Taufik.

Perlu diingatkan, lanjut M Taufik, Indonesia kini sedang dirundung hutang yang sangat besar. Selain itu defisit anggaran secara Nasional sedang terjadi. Imbasnya juga sangat terasa ke pemerintahan-pemerintahan di tingkat Provinsi dan Kabupaten.

Seharusnya, semua pihak berjibaku untuk mencari dan menutup anggaran yang defisit. Juga mengawasi dan mengawal anggaran agar tidak bocor kemana-mana.

“Indonesia sedang tak ada uang. Defisit. Itu sudah diumumkan oleh Menkeu Sri Mulyani juga. Negeri kita ini sedang susah, enggak ada uang,” ujar Taufik.

Beruntung, lanjutnya, DKI Jakarta masih bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Bahkan, ukurannya, jika Provinsi DKI Jakarta mandeg, maka seluruh provinsi di Indonesia pasti amblas, mandeg juga.

Karena itu, dikatakan Taufik, pengelolaan anggaran di tingkat Pemerintah Pusat, dan di Pemerintah Daerah, tidak jauh berbeda cara pengawasannya. Sebaiknya, penggunaan anggaran Pemerintah Pusat juga dikontrol dengan sangat efektif.

“Sebab, berimbas juga ke daerah-daerah. Maka, kita wajib mengawal pemerintahan, terutama pemerintahan di DKI Jakarta, agar efektif dan efisien. Masyarakat juga, silakan mengawal Pemerintahan Gubernur Anies Rasyid Baswedan,” ujarnya.(JR/Nando)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan