Breaking News

Negara Wajib Lindungi Perempuan Nelayan di Tengah Konflik Agraria

Ruang Hidup Dirampas, Masyarakat Dikriminalisasi

Ruang Hidup Dirampas, Masyarakat Dikriminalisasi, Negara Wajib Lindungi Perempuan Nelayan di Tengah Konflik Agraria.

Negara diminta melindungi Perempuan Nelayan di tengah maraknya konflik agraria. Kehadiran negara sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati memaparkan, konflik agraria di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Peningkatan ini terjadi seiring dengan praktek perampasan ruang hidup masyarakat pesisir yang disebabkan oleh masuknya investasi dan korporasi yang menguasai sumber daya alam di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, berupa sumber daya kelautan dan perikanan.

Dia mencatat, terjadi peningkatan proyek investasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016. Proyek reklamasi, pariwisata dan tambang pesisir adalah beberapa contoh investasi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada 2016 terdapat 16 proyek reklamasi, dan meningkat menjadi 37 proyek pada 2017. Sedangkan proyek tambang di 2016 sebanyak 17 proyek, mengalami peningkatan menjadi 21 proyek di 2017. Untuk proyek Pariwisata Pesisir, di 2016 terdapat sebanyak 16 proyek, meningkat menjadi 79 proyek di 2017.

“Dampaknya, ruang hidup masyarakat pesisir dirampas dan tak sedikit masyarakatnya dikriminalisasi,” tutur Susan Herawati, Selasa (20/11/2018).

Susan melanjutkan, fakta-fakta di lapangan membuktikan, kriminalisasi yang menimpa masyarakat pesisir semakin massif terjadi.

“Hal ini terjadi karena ketidakhadiran negara untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat pesisir. Kami mencatat, sampai dengan tahun 2017, lebih dari 11 orang nelayan, termasuk perempuan nelayan, dikriminalisasi karena melawan proyek tambang dan proyek pariwisata,” bebernya.

Ditegaskan Susan, kriminalisasi yang menimpa nelayan dan perempuan nelayan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil seharusnya tidak terjadi jika negara berpihak kepada masyarakat.

Namun, faktanya masyarakat selalu menjadi korban. Peraturan perundangan memandatkan, masyarakat pesisir adalah aktor utama dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber daya perikanan dan kelautan.

“Dengan demikian, negara wajib melindungi perempuan nelayan yang menjadi korban konflik agraria di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil,” ujarnya.

Susan menambahkan, perempuan nelayan yang tinggal di wilayah konflik rentan menjadi korban kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan baik oleh perusahaan maupun aparatur negara.

“Kasus di Pulau Pari atau di Tumpang Pitu, Banyuwangi, perempuan nelayan malah menjadi korban kekerasan, intimidasi hingga kriminalisasi yang dilakukan oleh aparatur negara. Artinya negara tidak berdiri untuk nelayan ataupun perempuan nelayan dan cenderung membela perusahaan dari pada rakyat,” jelasnya.

Dengan merujuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), Susan menjelaskan bahwa negara wajib menjamin sepuluh hak yang dimiliki oleh perempuan, dalam hal ini perempuan nelayan, yaitu, Hak untuk bekerja; Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik; Hak untuk mengakses dan mendapatkan pendidikan yang layak;  Hak untuk mendapatkan jaminan sosial; Hak untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan (formal dan informal); Hak untuk berorganisasi dan mendirikan koperasi sebagai wadah perjuangan kesetaraan; Hak berpartisipasi di dalam seluruh aktivitas masyarakat; Hak untuk mendapatkan kredit perikanan, pelayanan pemasaran, dan teknologi; Hak atas tanah dan Hak untuk memperoleh rumah, sanitasi, listrik, air bersih, dan transportasi.

Susan pun mengingatkan, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Dengan demikian, negara harus menjamin perlindungan terhadap hak perempuan nelayan, khususnya yang menjadi korban konflik agraria di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil adalah hal mendesak yang wajib dilakukan oleh negara.

“Karena itu, Presiden Jokowi harus mampu menghentikan praktik-praktik kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan oleh apparat kepada masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan perampuan nelayan,” pungkas Susan.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*