Breaking News

Negara Tak Boleh Menganakemaskan Agama, PGI Dukung Putusan MK Soal Adminduk

Negara Tak Boleh Menganakemaskan Agama, PGI Dukung Putusan MK Soal Adminduk.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mendukung Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang Undang Administrasi dan Kependudukan (Adminduk), terutama terkait pencatuman Kepercayaan dalam kolom Agama.

 

Selama ini, Negara Indonesia dianggap selalu menganakemaskan enam agama yang dianggap resmi, dan tidak mengakui Aliran Kepercayaan sebagai keimanan warga negara.

 

Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (Sekum PGI) Gomar Gultom menyampaikan, PGI menyambut baik keputusan MK yang menerima seluruhnya gugatan Judicial Review (JR) atas Undang Undang  Nomor 22 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Melalui keputusan ini, MK menyatakan  kata  “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1)  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.

 

“Hal ini merupakan sebuah langkah maju karena dengan demikian negara mengakui hak-hak semua orang untuk dicantumkan agama/kepercayaannya pada kolom KTP, tidak lagi hanya salah satu dri enam agama yang selama ini diakui dan dianak-emaskan. Itu berarti, agama-agama dan kepercayaan asli suku-suku di Indonesia dan agama-agama yang selama ini dianggap tidak resmi atau tidak diakui seperti Bahai, Yahudi, dan lain-lain, dapat menuliskan agamanya dengan berpegang pada putusan MK tersebut,” tutur Gomar Gultom, dalam siaran persnya, Jumat (10/11/2017).

 

Menurut PGI, lanjut Gomar, pengakuan seperti ini merupakan lembaran baru bagi Indonesia setelah perjuangan panjang dan berliku.

 

“Meski Indonesia telah lama meratifikasi Konvensi Internasional Sipol, dalam kenyataannya masih banyak-banyak hak-hak sipil warga masyarakat yang tak dipenuhi dan dilindungi oleh negara, utamanya hak-hal masyarakat adat dan penganut agama lokal di Indonesia,” ujarnya.

 

Kini makin jelas, melalui keputusan MK ini negara sesungguhnya tidak mengenal dikotomi mayoritas-minoritas. “Karena nomenklatur kita berbangsa sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi adalah warga negara. Dan konstitusi menjamin hak setiap warga negara, apa pun agama/kepercayaannya;  dan negara wajib melayani terpenuhinya dan melindingi hak-hak tersebut,” ujarnya.

 

PGI menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang tak kenal lelah telah memperjuangkannya, walau harus menghadapi tantangan yang tak ringan.

 

Sejak awal, lanjut Gomar, PGI ikut serta lewat berbagai saluran untuk memperjuangkan hak-hal masyarakat adat dan agama lokal ini, bahkan ketika masih dalam proses legislasi pembahasan RUU Adminduk, namun selalu kalah suara. Demikian pun ketika mengajukan JR UU nomor 1/PNPS/1965 yang kandas di MK.

 

“PGI pada kesempatan ini menyampaikan selamat buat saudara-saudara dan teman Penghayat, Sundawiwitan, Parmalim, Merapu, Kejawen dan ratusan penghayat kepercayaan lainnya. Anda semua adalah pemilik sah dan asli Republik ini, bahkan jauh sebelum kedatangan keenam agama yang selama ini diakui ke Nusantara,” ujarnya.

 

Dengan keputusan ini, PGI berharap Kemendagri dan aparatnya hingga ke desa-desa tidak menunda implementasi keputusan ini.

 

“Demikian pun berbagai bentuk regulasi lainnya yang masih diskriminatif dapat segera dihapuskan. Akhirnya saya berharap dengan keadaan ini alam semesta pun akan bersukacita dan aura ini saya harap akan membawa Indonesia makin jaya ke masa depan,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*