Breaking News

Negara Menang Melawan Soeharto, Jaksa Ajukan Penyitaan Aset Yayasan Supersemar

Negara Menang Melawan Soeharto, Jaksa Ajukan Penyitaan Aset Yayasan Supersemar.

Yayasan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) yang begitu terkenal di era Orde Baru Soeharto dengan dana-dana bea siswanya, kini akan disita kejaksaan. Permintaan penyitaan aset Yayasan Supersemar ini telah disampaikan oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara (JPN) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan per Senin 01 Februari 2016.

“Tim Jaksa Pengacara Negara telah mengajukan permohonan sita eksekusi ke pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Amir Yanto di Kejaksaan Agung, Jakarta.

Dijelaskan mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini, asset Yayasan Super Semar yang dimintakan untuk dieksekusi berupa rekening, deposito dan giro dari berbagai Bank. “Seluruhnya berjumlah 113 buah rekening, deposito dan giro,” ujar Amir Yanto.

Selain itu, sejumlah asset berupa tanah dan bangunan seluas kurang lebih 16.000 meter persegi yang berada di Bogor dan di Jakarta juga akan dieksekusi.

“Di Bogor ada tanah seluar lebih kurang 8000 meter persegi dan di Jakarta juga ada seluas kurang lebih 8000 meter persegi,” ujar Amir Yanto.

Permohonan eksekusi itu juga meliputi esksekusi terhadap kendaraan roda empat. “Sebanyak 6 unit kendaraan roda empat,” ujarnya.

Kasus Yayasan Super Semar bermula saat pemerintah menggugat Soeharto (tergugat I) dan Yayasan Supersemar (tergugat II) atas dugaan penyelewengan dana beasiswa Yayasan Supersemar.

Dana yang seharusnya diberikan ke siswa/mahasiswa itu ternyata disalurkan kepada sejumlah perusahaan.

Mahkamah Agung (MA ) dalam putusan kasasi yang dijatuhkan oleh majelis hakim MA yang terdiri dari Harifin A Tumpa, Rehngena Purba, dan Dirwoto, menyatakan bahwa tergugat II harus mengembalikan 75 persen dari total dana yang diterima, yaitu 315 juta Dolar Amerika dan Rp 139 juta.

Angka Rp 139 juta dipermasalahkan oleh Kejagung melalui PK karena setelah diteliti ternyata hilang tiga angka nol. Angka yang benar adalah Rp 139 miliar.

Pada Agustus 2015, MA mengabulkan PK yang diajukan Negara diwakili kejaksaan. Dengan demikian, Yayasan Supersemar harus membayar 315 juta dolar amerika atau setara Rp 4,25 triliun dan ditambah Rp 139 miliar atau semuanya Rp 4,389 triliun.

Pada Rabu, 20 Januari 2016 lalu, PN Jaksel menggelar sidang aanmaning, yakni sidang pemberitahuan kepada termohon terkait rencana penyitaan.

Pengadilan memberikan waktu selama delapan hari bagiYayasan Supersemar untuk membayar kepada negara sebagaimana Putusan MA, yakni sebesar Rp 4,4 triliun.

Namun, penyitaan baru dapat dilakukan juru sita jika termohon menyerahkan daftar aset yang harus disita pengadilan.

Sekali lagi, Yayasan Supersemar telah diputus bersalah oleh pengadilan pasca menyalurkan dana ke 1 bank dan tujuh perusahaan pada periode 1990-an silam. Para penerima dana Supersemar saat itu adalah Bank Duta, PT Sempati Air, PT Kiani Lestari, PT Kiani Sakti, PT Kalhold Utama, Essam Timber, PT Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri, dan Kelompok Usaha Kosgoro.

Pada Putusan MA Nomor 2896 K/Pdt/2009 disebutkan bahwa Bank Duta sempat menerima uang sejumlah 420 juta Dolar Amerika dari Supersemar. Sementara PT. Sempati Air menerima dana Rp13 miliar kala itu.

Kemudian, uang sebesar Rp150 miliar diberikan Supersemar kepada PT Kiani Lestari dan PT Kiani Sakti. PT Kalhold Utama, Essam Timber, dan PT Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri menerima uang sebesar Rp12 miliar dari yayasan tersebut.

Terakhir, Kosgoro tercatat menerima uang sejumlah Rp10 miliar dari Supersemar di periode yang sama.

Yayasan Supersemar divonis bersalah oleh PN Jakarta Selatan pada 28 Maret 2008. Putusan PN Jakarta Selatan dikuatkan dengan vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding pada 19 Februari 2009.

Keberatan dengan putusan itu, Yayasan Supersemar mengajukan kasasi ke Mahkamah Angung (MA) pada Oktober 2010. Namun kasasi Yayasan Supersemar tidak diterima sepenuhnya oleh MA. MA menerima sebagian permohonan pemerintah. Namun jumlah nominal denda yang harus dibayar Yayasan Supersemar salah ketik dalam putusan tersebut.

Dalam putusan, tertulis denda yang harus dibayar Supersemar adalah 75 persen dari Rp185 juta. Padahal Yayasan itu seharusnya membayar 75 persen dari Rp185 miliar, atau Rp 139 miliar kepada negara.

Atas kasasi itu, Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali (PK) pada September 2013, yang juga diikuti PK (Peninjauan Kembali) oleh Yayasan Supersemar. MA akhirnya mengabulkan PK Negara yang diajukan jaksa dan menolak PK Supersemar, sehingga mereka mesti membayar denda sebesar Rp 4,4 triliun lebih melalui pengadilan.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*