Breaking News

Nasibnya Tak Semakin Baik, Pemerintahan Baru Jangan Abaikan Hak Pekerja Perikanan

Nasibnya Tak Semakin Baik, Pemerintahan Baru Jangan Abaikan Hak Pekerja Perikanan.

Pemerintahan Republik Indonesia yang baru nantinya diminta tidak terus-terusan mengabaikan hak-hak para pekerja perikanan. Selama ini, kesejahteraan dan hak-hak pekerja perikanan masih terabaikan.

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menuturkan, setelah Pemilu 2019, Indonesia pasti akan memiliki pemerintahan baru. Dia berharap, pemerintahan baru tidak abai dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para pekerja perikanan.




Dalam konteks peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang diperingati setiap 1 Mei, Susan Herawati menyampaikan, momentum ini sekaligus memperingatkan para pengambil kebijakan agar tidak mengabaikan hak-hak pekerja di sektor kelautan dan perikanan.

Jadi, kata Susan, dengan berakhirnya pesta demokrasi pada 17 April 2019 lalu, Indonesia akan memulai babak baru pemerintahan.

Dia mengatakan, siapapun pemerintah yang terpilih nantinya, dapat memberikan angin baru dalam mensejahterakan pekerja yang ada di dalam sektor perikanan, baik itu dalam sektor perikanan tangkap maupun pengolahan.

Untuk itu, pihaknya menyerukan kepada pemerintahan yang baru untuk menyelesaikan tumpang tindih kepentingan antar kementerian dan menyegerakan proses ratifikasi Konvensi ILO No 188 Tahun 2007 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan dan Rekomendasi ILO No 199 Tahun 2007 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan sebagai bentuk perlindungan terhadap buruh perikanan.

“Kiranya juga memerintahkan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar menghentikan praktek-praktek hubungan industrial dengan model outsourcing dan kerja kontrak yang ada di dalam sektor pengolahan perikanan. Sebab system itu hanya akan melanggengkan praktek perbudakan tanpa ada hubungan kerja seimbang antara pekerja dan pengusaha,” tutur Susan Herawati, di Jakarta, Rabu (01/05/2019).

Susan juga meminta pemerintahan baru untuk memperketat pengawasan terhadap industri perikanan yang banyak mempekerjakan pekerja perikanan di sektor perikanan tangkap.

Sedangkan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dia juga berharap agar Presiden memerintahkan Kapolsi untuk menindak tegas pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum pidana perburuhan di Indonesia.

“Seperti menindak tegas perusahaan atau orang-orang melakukan pemberangusan serikat buruh, tidak membayar upah kerja, membayar upah di bawah standar regional, dan seterusnya,” ujar Susan.

Deputi Pengelolaan Pengetahuan Kiara, Parid Ridwanuddin menuturkan, tingkat kesejahteraan pekerja perikanan di sektor perikanan tangkap maupun sektor perikanan pengolahan masih jauh dari standar.

Menurut dia, selama beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan ataupun program strategis untuk membangun industri perikanan Indonesia, seperti yang tertuang di dalam Peraturan Presiden No 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Keinginan pemerintah dalam memajukan sektor perikanan Indonesia juga terlihat dalam salah satu pidato Presiden Joko Widodo di tahun 2014 dengan tujuannya untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Akan tetapi, menurut Parid lagi, Kiara melihat industrialisasi di sektor perikanan yang dibangun oleh pemerintahan Indonesia selama beberapa tahun terakhir masih hanya berorientasikan pada keuntungan ekonomi yang di dapat dari sektor perikanan saja.

“Namun tidak membangun kesejahteraan bagi pekerja-pekerjanya yang bekerja, baik itu dalam sektor perikanan perikanan tangkap maupun pengolahan,” ujarnya.

Dia menyebut, jumlah buruh yang bekerja di sektor perikanan terhitung sebanyak 12 juta orang, namun yang tersertifikasi hanya 44.300 orang.

Dengan latar belakang, kebanyakan pekerja perikanan yang berasal dari masyarakat menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan yang rendah, pekerja perikanan ini begitu rentan akan pelanggaran hukum.

“Kerentanan pekerja perikanan ini menjadikan pelanggaran ketenagakerjaan yang ada di dalam sektor perikanan menjadi sangat massif dan terstruktur,” ujar Parid.

Divisi Monitoring dan Evaluasi Kiara, Nibras Fadhillah menambahkan, dalam catatannya, di laporan Kementerian Luar Negeri Indonesia, untuk periode 2010-2015, Pemerintah Indonesia membantu 2.368 nelayan Indonesia di luar negeri yang telah mengalami kejahatan terkait aktivitas Illegal, Unreported, Unregulated (IUU).

Kasus utama yang dialami oleh nelayan Indonesia adalah perselisihan perburuhan sebanyak 1.148 kasus, penyelundupan manusia sebanyak 833 kasus, perdagangan manusia sebanyak 287 kasus, penangkapan ikan illegal sebanyak 94 kasus dan penyalahgunaan narkoba sebanyak 6 kasus.

“Beberapa kasus yang tercatat oleh pemerintah Indonesia ini hanya sebagian kecil dari banyaknya pelanggaran hak ketenagakerjaan dan hak asasi manusia yang diterima pekerja perikanan,” ujar Nibras Fadhillah.

Meskipun kebijakan perburuhan telah disahkan, seperti UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, namun ironisnya implementasi dari pemenuhan hak-hak pekerja masih sangat minim.




Nibras mengingatkan, sudah setahun lamanya sejak Kiara mendengar akan keinginan pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 (C188) sebagai bentuk upaya dalam memperbaiki kesejahteraan pekerja di sektor perikanan tangkap.

Namun, kata dia lagi, dengan perselisihan antar kementerian yang bersangkutan terkait dengan isu pelanggaran hak pekerja di sektor perikanan tangkap, hal ini kemudian berdampak pada belum terealisasinya proses ratifikasi C188 ini.

“Karena itu, kami melihat pemerintah kita di Indonesia selangkah lebih lambat dari pemerintah Thailand dalam upaya mensejahterakan pekerja perikanannya. Sebagaimana saat ini Thailand menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang telah meratifikasi C188 di awal tahun 2019 ini,” ujar Nibras.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*