Breaking News

Nasib Penghapusan Lelang Konsolidasi Semakin Tak Jelas, Tak Berpihak Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pengusaha Sesalkan Langkah Anies Angkat Kepala BPPBJ Baru

Nasib Penghapusan Lelang Konsolidasi Semakin Tak Jelas, Tak Berpihak Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pengusaha Sesalkan Langkah Anies Angkat Kepala BPPBJ Baru.

Aspirasi para pengusaha kecil dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menghapus lelang konsolidasi yang sangat merugikan dianggap semakin tak jelas.

Soalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan malah mengangkat pejabat yang bermasalah dengan penghapusan lelang konsolidasi itu.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jakarta Pusat, Victor RH Aritonang menyampaikan, janji pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Anies Rasyid Baswedan-Sandi Salahuddin Uno pada Pilkada DKI lalu, untuk menghapuskan lelang konsolidasi semakin melenceng dengan pengangkatan Blessmiyanda sebagai Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) di Pemprov DKI Jakarta.

“Waduh, kita malah kecewa dengan langkah Pak Gubernur Anies dengan pengangkatan Blessmiyanda sebagai Kepala BPPBJ. Ini akan semakin tak jelas lagi pemenuhan janji Anies-Sandi untuk menghapus lelang konsolidasi yang sangat mempersulit para pengusaha kecil dan UMKM,” tutur Victor Aritonang, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (27/09/2018).

Victor mengungkapkan, keputusan Gubernur Anies, pasca mundurnya Wagub Sandiaga Uno untuk menjadi Cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto, dengan menunjuk Blessmiyanda di luar prediksi para penguasa kecil.

“Lah kita semua kaget. Ini sangat mengejutkan banyak pihak, secara khusus KADIN,” tuturnya.

Perlu diingatkan, lanjut Victor, pada Pilgub DKI 2017 lalu,  KADIN menyuarakan penghapusan lelang konsolidasi dan pengembangan UMKM. Nyatanya, kini malah mengangkat pejabat yang tidak bisa memenuhi janji itu.

“Aspirasi tersebut diakomodir oleh Anies-Sandiaga sebagai peserta Pilkada saat itu. Kini KADIN kecewa atas keputusan Gubernur Anies menunjuk Blessmiyanda sebagai Kepala BPPBJ,” ujar Victor.

Dia menuturkan, Blessmiyanda adalah pejabat bermasalah. Pejabat yang satu ini, sebelumnya juga menjadi Asisten Deputi Lingkungan Hidup di era Gubernur Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.

Victor juga menyebut sepak terjang Blessmiyanda yang tidak bersih. Menurut pengusaha yang kerap menyuarakan dan memperjuangkan pengusaha kecil-menengah dan pelaku usaha UMKM ini, Blessmiyanda adalah pejabat yang berperan besar merugikan banyak pengusaha kecil-menengah dan pelaku usaha UMKM di balik penerapan lelang konsolidasi.

“KADIN Jakarta Pusat sangat kecewa atas keputusan Gubernur Anies yang menunjuk pejabat bermasalah. Blessmiyanda itu pernah dicopot dari jabatannya oleh Gubernur DKI. Kini kok malah dijadikan Kepala pada lembaga yang sama,” ungkap Victor.

Dia menuturkan, pada awal pemerintahan Gubernur Anies dan Wagub Sandiaga, Blessmiyanda pernah mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap rencana Pemprov DKI menghapus kebijakan lelang konsolidasi.

Lelang konsolidasi merupakan penggabungan proyek-proyek sejenis bernilai kecil sehingga memiliki nilai besar, telah menutup kesempatan perusahaan maupun kontraktor menengah dan kecil untuk menggarap proyek tersebut karena tak memenuhi kriteria klasifikasi.

Blessmiyanda merupakan Kepala BPPBJ pertama di Pemprov DKI. Dia menjabat di era Gubernur Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) pada tahun 2015. Kemudian, di era Gubernur Djarot S Hidayat dia pun dicopot dengan alasan kinerjanya lambat.

“Bila dilihat lebih ke belakang lagi, pada masa Gubernur Ahok, kinerja Kepala BPPBJ DKI Blessmiyanda sendiri cukup sering disorot. Pada tahun 2016, Ahok sempat mengeluhkan penyerapan APBD 2016 yang lamban dan meminta Blessmiyanda mengevaluasi kendala yang menghambat penyerapan APBD 2016,” ungkap Victor.

Bahkan, lanjutnya,  keluhan mengenai kinerja Blessmiyanda yang pernah menjabat Asisten Deputi Lingkungan Hidup itu sering dikeluhkan masyarakat.

Lembaga anti korupsi Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menengarai Blessmiyanda kerap melakukan pelambatan proses lelang hingga pelaksanaannya. “Karena dia memiliki kepentingan untuk memenangkan perusahaan tertentu,” ujar Victor.

Victor Aritonang berharap, Gubernur Anies  hendaknya konsisten dengan rencana penghapusan lelang konsolidasi. “Untuk itu, kami berharap Gubernur Anies kembali mempertimbangkan ulang penunjukkan Blessmiyanda sebagai Kepala BPPBJ,” ujarnya.

Pada Selasa 25 September 2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan melantik 16 pejabat eselon II (dua) dan III (tiga) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat.

Salah satu pejabat yang dilantik tersebut ialah Blessmiyanda. Sebelumnya dia menjadi Plt Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ), diangkat menjadi Kepala BPPBJ.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*