Sebanyak 30 orang guru honorer akan melaporkan pejabat di Kementerian Pendidikan ke pihak Kepolisian, lantaran nasib mereka dipermainkan.
Para guru honorer yang bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta itu telah mengikuti sejumlah tes kompetisi untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun berkas atau dokumen mereka digelapkan atau dipermainkan oleh pejabat di internal departemen pendidikan.
Dengan bergabung ke Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), para guru honorer itu akan melaporkan peristiwa yang telah menghilangkan harapan mereka itu ke pihak Kepolisian.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Prof Dr Muchtar Pakpahan menjelaskan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menyembunyikan dan bahkan mempermainkan nasib 30 orang guru honorer yang kini diadvokasi oleh Tim Hukum SBSI.
Berkas para guru honorer ini adalah sebagai persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Ketiga puluh guru honorer ini telah mengikuti tes kompetisi, dan berharap diangkat sebagai menjadi PNS. Kini semua itu menjadi sia-sia. Berkas yang mereka serahkan kepada Disdik DKI Jakarta ternyata tidak disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN),” tutur Muchtar Pakpahan, di Kantor DPP SBSI, Jalan Tanah Tinggi II Nomor 25, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (01/12/2016).
Para guru honorer itu mendatangi kantor DPP SBSI dan meminta bantuan untuk dilakukan advokasi. Mereka merupakan anggota dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, saat ini sedang berusaha mencari keadilan. Melalui Lembaga Bantuan Hukum SBSI yang di pimpin langsung Prof Dr Muchtar Pakpahan, akan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya.
“Semakin lama pemerintahan Indonesia yang ini kok semakin buruk. Terjadinya peristiwa seperti yang dialami para guru honorer kita ini disebabkan pemerintah yang tidak tegas dalam menegakkan hukum di negara ini,” ujar dia.
Tokoh Buruh itu menyayangkan masih banyaknya para pejabat di departemen pendidikan yang malah terlibat dalam kejahatan dan tindak pidana yang menyebabkan para guru honorer menjadi korban.
“Saya sedih melihat negara ini dari masa kemasa yang semakin lama malah semakin mundur kebelakang,” ujar Muchtar.
Muchtar Pakpahan berharap adanya keadilan yang diberikan pemerintah kepada ke 30 guru honorer tersebut. Menurut Muchtar, persoalan ini pun sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi lewat berkirim surat, agar kiranya ditegakkan keadilan bagi para guru honorer tersebut. “Namun, sampai saat ini belum ada tanggapan yang diberikan oleh presiden,” ujar dia.
DPP SBSI dan ketiga puluh guru honorer rencanya akan mendatangi Polda Metro Jaya untuk menyampaikan kejadian tersebut. Mereka juga akan menemui Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono untuk menyampaikan kejadian tersebut.
“Pada Senin sekitar pukul empat sore, kami dari DPP SBSI dan para guru honorer akan datang ke Polda Metro Jaya untuk mengantarkan berkas kejadian. Nanti juga kami akan mengirimkan surat permohonan kepada Plt Gubernur DKI Jakarta,” jelas Muchtar.(Nando)
