Breaking News

Nah Loh, Kabinet Jokowi-Ma’ruf di Bawah Bayang-Bayang Oligarki Batubara

Nah Loh, Kabinet Jokowi-Ma'ruf di Bawah Bayang-Bayang Oligarki Batubara. Nah Loh, Kabinet Jokowi-Ma'ruf di Bawah Bayang-Bayang Oligarki Batubara.

Pembahasan dan pengesahan yang dipaksakan terhadap sejumlah revisi undang-undang kontroversial menjelang pelantikan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden mengancam reformasi Indonesia.

Kini sejumlah nama yang dilaporkan media masuk ke dalam ‘bursa kabinet’, teridentifikasi terhubung dengan bisnis batu bara.

Masuknya oligarki batu bara yang memiliki konflik kepentingan ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi – Ma’ruf akan mengancam masa depan bangsa. Ancaman tersebut terungkap dalam laporan #BersihkanKabinet yang diluncurkan, Sabtu 19 Oktober 2019.

Arip Yogiawan, Jubir #bersihkanindonesia dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menuturkan sejumlah lembaga yang tergabung dalam gerakan #BersihkanIndonesia, menyelidiki profil nama-nama calon menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf yang disebut media. Dan mendapatkan keterkaitan mereka dengan bisnis kotor batu bara.

Bisnis mereka diyakini berkontribusi pada kerusakan alam yang telah mengakibatkan berbagai dampak negative. Seperti banjir besar yang mematikan di Bengkulu dan lubang-lubang maut bekas tambang di Kalimantan.

Apa yang terjadi pada proses politik belakangan ini telah mengkonfirmasi begitu kuatnya kelompok oligarki batu bara. Hal itu juga menunjukkan bagaimana Jokowi menyediakan karpet merah bagi kepentingan mereka.

“Ini adalah bagi-bagi kekuasaan yang tidak saja berarti buruk bagi keseimbangan politik tapi juga menjadi ancaman berlanjutnya kerusakan lingkungan oleh industri batu bara,” ujar Arip Yogiawan.

Sedangkan Tata Mustasya, jurubicara #BersihkanIndonesia dari Greenpeace Indonesia mengingatkan, hubungan erat Jokowi dengan pebisnis batu bara membuatnya meninggalkan satu keputusan penting ketika menyusun kabinet kerja pada periode pertama sebagai presiden tahun 2014 lalu. Saat itu, Jokowi mengandalkan KPK untuk mengetahui integritas calon-calon menteri.

“Elite politik yang berbisnis batu bara sangat diuntungkan dengan pelemahan KPK. Beberapa kandidat menteri memiliki konflik kepentingan karena berbisnis batu bara. Jokowi telah gagal melepaskan diri dari oligarki batu bara di periode pertamanya dan periode kedua ini merupakan remedial test. Jika gagal lagi, demokrasi, lingkungan, dan masa depan Indonesia semakin terancam,” kata Tata Mustasya.

Sementara itu Melky Nahar, jurubicara #BersihkanIndonesia dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengatakan, masa-masa kelam Indonesia telah dimulai.

“Keselamatan masyarakat dan lingkungan semakin terancam di hadapan kepentingan oligarki tambang batu bara yang sebagiannya ada di lingkaran istana dan parlemen,” ujar Melky.

Laporan #BersihkanKabinet menyoroti keterkaitan kepentingan batu bara dengan figur-figur yang tercatat di media masuk ke dalam bursa kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin di masa pemerintahan 2019-2024.

Beberapa nama yang menjadi sorotan karena kaitannya dengan kepentingan batu bara adalah Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, Yusril Ihza Mahendra, Erick Thohir, Moeldoko, Sandiaga Salahuddin Uno, Prabowo Subianto, Ryamizard Ryacudu, dan Hary Tanoe.

Laporan ini belum menyoroti bagaimana nama-nama calon menteri yang disebut terkait dengan isu lain seperti HAM dan sektor kehutanan.

Ahmad Ashov Birry, jurubicara #BersihkanIndonesia dari Trend Asia menyebut, laporan ini disusun untuk mengabarkan kepada rakyat Indonesia agar tetap waspada terhadap kepentingan keuntungan sesaat industri batu bara. Yang berpeluang masuk kembali ke dalam kabinet pemerintahan periode kedua Joko Widodo.

“Laporan ini tidak dibuat sekadar untuk menyebut beberapa potongan nama-nama saja. Ini soal memutus hubungan toksik antara negeri ini dengan batu bara, yang menghambat transisi Indonesia ke energi bersih terbarukan yang berkeadilan,” ujar Ahmad Ashov Birry.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*