Breaking News

Mulai Bertugas Sebagai Kajati Sulteng, Hindari Penyelewengan Bantuan, M Rum Siap Kawal Dana Rehabilitasi Korban Gempa dan Tsunami

Dua Kejaksaan Negeri di Sulawesi Tengah Siap Menuju Wilayah Bebas Korupsi. Dua Kejaksaan Negeri di Sulawesi Tengah Siap Menuju Wilayah Bebas Korupsi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah (Kajati Sulteng), Mohammad Rum menegaskan akan melakukan pengawasan terhadap dana rehabilitasi pascabencana gempa dan tsunami yang menimpa sejumlah daerah di provinsi tersebut.

“Pimpinan memerintahkan untuk mengawal dana rehabilitasi agar tidak dapat diselewengkan,” kata Rum, saat melantik dan mengambil sumpah tiga pejabat lingkup Kejaksaan Tinggi Sulteng di Kota Palu, Senin (15/10/2018).

Menurutnya, pengawasan tersebut merupakan tugas tambahan, pasalnya ada banyak sumber-sumber pendanaan yang masuk untuk korban di Sulteng, sehingga wajib mengawal bantuan itu agar tepat sasaran. “Bantuan yang masuk dapat diawasi penegak hukum,” ujarnya.

Prosesnya kata Rum, dengan melakukan pengawalan pembangunan yang dilakukan pemerintah, serta melakukan koordinasi dengan aparat instansi teknis terkait.

Mantan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) ini menambahkan, pengawasan dan pengawalan itu baru akan dimulai, karena dirinya baru saja dilantik sebagai Kajati Sulteng.

Selain itu, mereka yang menunggu bantuan itu, harus segera difasilitasi oleh pemerintah. Sehingga apa yang menjadi harapan dan tujuan pemerintah itu dapat tercapai. “Kita akan melakukan pengawasan semaksimal mungkin,” katanya.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo meminta Kajati Sulteng yang baru dilantik untuk melakukan pengawalan dan mengawasi penyaluran bantuan korban bencana dan tsunami di Palu, Donggala dan Sigi.

Menurutnya, pengawasan itu penting dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dana bantuan korban.

“Akan demikian banyak kucuran dana korban gempa dan tsunami. Itu harus benar-benar diawasi dan diamankan,” kata Prasetyo, dalam konperensi pers, usai Acara Pelantikan Jajaran Eselon II di Gedung Sasana Baharuddin Lopa, Kompleks Kejaksaan Agung, Jumat (12/10/2018).

Selain itu, lanjut Prasetyo, dana bantuan tersebut diperuntukkan bagi pemulihan infrastruktur yang hancur akibat gempa dan tsunami. Sehingga, harus betul-betul bisa dikelola dan disalurkan sesuai dengan peruntukannya.

“Jadi harus diawasi agar tidak ada penyimpangan dan tidak ada penyelewengan. Disinilah tentunya jajaran Kejaksaan Sulawesi Tengah memiliki tugas untuk mengamankan,” tegasnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*