Breaking News

Money Politics Membunuh Demokrasi, Penyelenggara Pemilu Harus Bertindak Tegas

Money Politics Membunuh Demokrasi, Penyelenggara Pemilu Harus Bertindak Tegas.

Praktik money politics  dalam berdemokrasi akan sangat mengancam kehidupan demokrasi itu sendiri, bahkan akan membunuh demokrasi.

Oleh karenanya, penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta bertindak tegas terhadap praktik money politics atau politik uang tersebut.

Penulis dan Pemerhati Pemilu Teuku Saifullah mengatakan, politik uang sangatlah berbahaya dalam membangun sebuah proses demokrasi yang bersih, karena perannya yang berdampak merusak demokrasi.

“Politik uang ini  bagaikan tumor ganas yang menjalar keseluruh tubuh, jika tidak segera dioperasi atau dikemotherapy, lambat laun akan semakin mengganas dan akan menggerogoti seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat di negeri ini. Jika hal ini terus dibiarkan, akan menyebabkan kematian bagi demokrasi itu sendiri,” tutur Teuku Saifullah, Selasa (26/02/2019).

Selain itu, lanjutnya praktik politik uang dalam proses demokrasi hanya akan menghasilkan pemimpin dengan kualitas rendah. Politik uang juga akan melemahkan politisi dan institusi demokrasi itu sendiri.

“Musuh demokrasi yang sedang kita hadapi saat ini sebenarnya bukanlah pihak asing yang dengan sengaja merusak, menggerogoti, dan kemudian merubuhkan demokrasi tapi mereka tidak lain adalah Pembeli Suara Rakyat,” tuturnya.

Menurut dia, money politics merupakan bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih, maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.

Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. “Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye,” ujarnya.

Dia menngingatkan adanya sanksi jika melakukan praktik politik uang. Berdasarkan undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 515 yang bunyinya, Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,-  (tiga puluh enam juta rupiah)”.

“Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu berkewajiban  mengedukasi masyarakat agar menjauhi politik uang, karena masyarakat masih berpikiran kalau politik uang itu rezeki. Itulah yang harus diubah, harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa politik uang itu sebenarnya suap dan dilarang dalam agama, suap itu hukumnya haram,” tuturnya.

Selain merusak tatanan demokrasi, politik uang atau politik perut ini juga akan merusak hubungan persahabatan antar caleg, hubungan sesama Partai Politik peserta Pemilu, bahkan akan merusak  hubungan kekeluargaan yang sudah belasan tahun dibangun dengan susah payah.

Oleh karena itu, lanjut Saifullah, penyelenggara pemilu  harus mendorong partai politik peserta pemilu dan caleg,  mudah-mudahan pada Pemilu 2019 ada kesadaran bersama, baik itu dari caleg maupun dari  masyarakat sendiri untuk sama-sama menjaga kepercayaan, menjaga komitmen dan mempunyai kesadaran bahwa money politik tidak akan membawa perubahan bagi negeri ini.

Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menjadi ajang pesta demokrasi yang simultan, karena dilakukan secara bersamaan dengan  pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, pada tanggal 17 April 2019.

“Persoalan money politic dalam pemilu masih menghantui prosesi Pemilu 2019, sehingga akan mengurangi kualitas demokrasi itu sendiri,” tutupnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*