Modernisasi Peradilan, MA Gelar Kampung Hukum dan Pameran E-Court

Ketua Mahkamah Agung (MA) M Hatta Ali: Modernisasi Peradilan, MA Gelar Kampung Hukum dan Pameran E-Court.
Ketua Mahkamah Agung (MA) M Hatta Ali: Modernisasi Peradilan, MA Gelar Kampung Hukum dan Pameran E-Court.

Untuk memodernisasi Peradilan, Mahkamah Agung (MA) menggelar rangkaian acara berupa Kampung Hukum, dengan Pameran Kampung Hukum dan Talkshow.

Kegiatan diselenggarakan di Gedung Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa 25 Februari 2020 hingga Rabu, 26 Februari 2020.

Kegiatan ini untuk mensosialisasikan wujud modernisasi peradilan. Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menyampaikan, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari e-court, dengan tema tentang e-litigasi yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun 2008.

“Tema tentang e-litigasi menjadi menarik diangkat dalam talkshow kali ini. Karena aplikasi e-litigasi merupakan kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun 2008,” ujar Ketua MA Hatta Ali, Selasa (25/02/2020).

Hatta Ali menjelaskan, hadirnya e-litigasi sebagai bentuk migrasi dari sistem manual ke sistem digital atau elektronik.

Sistem tersebut tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam  praktik persidangan juga.

Selain diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian salinan putusan secara elektronik.

Hatta Ali menerangkan,  e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesian krena dengan e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistemik dan peradilan elektronik atau e- court.

Yang semula hanya untuk para advokat sebagai pengguna terdaftar, saat ini  juga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi, Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Selain dalam persidangan di tingkat pertama, lanjutnya, manfaat e-litigasi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama.

“Dengan demikian e-litigasi menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat,” ujarnya.

Sistem e-litigasi juga dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau. Sehingga mampu menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik. Seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.

“Mahkamah Agung berharap dengan penerapan sistem peradilan elektronik ecourt di badan peradilan, dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan,” tutur Hatta Ali.

Selain itu, ditegaskan Hatta Ali, e-litigasi membatasi juga dapat membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan.

“Dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum,” tutupnya.(JR/Nando)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*