Breaking News

Mitigasi Resiko Dalam Optimalisasi Aset BUMN, Jamdatun Bersama PT Inalum dan Holding Industri Pertambangan Gelar Diskusi di Bali

Mitigasi Resiko Dalam Optimalisasi Aset BUMN, Gelar Diskusi di Bali Jamdatun Dengan PT Inalum dan Holding Industri Pertambangan. Mitigasi Resiko Dalam Optimalisasi Aset BUMN, Gelar Diskusi di Bali Jamdatun Dengan PT Inalum dan Holding Industri Pertambangan.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Agung (Jamdatun) menggelar diskusi bertema Mitigasi Risiko Dalam Optimalisasi Aset BUMN. Kegiatan berupa Focus Group Discussion (FGD) itu digelar di Hotel Seraton, Bali, pada Kamis (13/06/2019).





Dalam kegiatan yang merupakan kerja sama Jamdatun dengan PT Inalum (Persero) dan Holding Industri Pertambangan itu diikuti oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) Loeke Larasati Agoestina sebagai keynote speaker, Direktur Utama PT Inalum (Persero), Deputi Investigasi BPKP, Deputi Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN.

Diskusi panel diisi oleh JAM Datun, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan pada Direktorat Jenderal kekayaan Negara Kementerian Keuangan  dan Direktur Investigasi Instansi Pemerintah pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam pemaparannya, JAM Datun Loeke Larasati Agoestina mengatakan Bidang Datun siap membantu BUMN terkait optimalisasi aset BUMN.





“Baik secara litigasi maupun non litigasi yang dapat dilakukan sesuai dengan fungsi Datun melalui bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pendapat hukum,” tutur Loeke Larasati.

Sehingga, lanjutnya, kalau ada rencana business judgement yang akan diambil terkait mitigasi risiko dalam rangka optimalisasi aset akan lebih baik dengan prinsip efesiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran dan kemanfaatan dengan prinsip good coorporate goverment yang disesuaikan dengan Perundang-undangan.

Loeke menegaskan, pihaknya siap untuk membantu. Oleh karena itu, katanya lagi, sudah saatnya BUMN berbenah dan menginventarisir seluruh aset yang dimiliki untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi.





Kegiatan Focus Group Discusion ini juga dihadiri oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Koordinator Datun, para Kasi Datun, dan Jaksa Fungsional pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Bali.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*