Minta Situasi Mencekam di Papua Segera Dipulihkan, PGI Kirim Doa-Doa Bagi Pemerintah Jokowi

Minta Situasi Mencekam di Papua Segera Dipulihkan, PGI Kirim Doa-Doa Bagi Pemerintah Jokowi.
Minta Situasi Mencekam di Papua Segera Dipulihkan, PGI Kirim Doa-Doa Bagi Pemerintah Jokowi.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengirimkan doa-doa kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia. Meminta agar situasi yang mencekam di Papua segera dipulihkan. Selain itu, agar setiap keluarga korban bencana alam dan kerusuhan diberi kekuatan dan penghiburan.

Ketua Umum PGI Pdt Henriette Hutabarat Lebang, atas nama Majelis Pekerja Harian PGI, dalam Ajakan PGI untuk Mendoakan Situasi Bangsa Terkini, menyampaikan doa dan seruan itu juga kepada segenap warga gereja. Untuk mendoakan keadaan bangsa Indonesia melalui doa-doa pribadi, persekutuan dan atau dalam ibadah-ibadah di gereja.

“Kita mendoakan, agar situasi mencekam yang sedang terjadi di Papua segera dapat dipulihkan. Kita mendoakan agar Saudara-saudara dan aparat di Papua menghentikan tindakan kekerasan yang mengakibatkan ketakutan masyarakat, bahkan korban jiwa dan harta benda,” tutur Pdt Henriette Hutabarat Lebang, Sabtu (28/09/2019).

Dia melanjutkan, semoga Roh Tuhan memberikan hikmat-Nya kepada Saudara-saudara di Papua, apapun latar belakangnya, sebagai sesama ciptaan Tuhan yang dikasihi-Nya, mampu merajut kembali persaudaraan sebagai sesama anak bangsa.

PGI juga menghantarkan doa, agar segenap warga masyarakat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dapat bekerja sama, bahu membahu membangun negeri ini dengan keadaban publik. “Dan menghindarkan diri dari segala bentuk kebencian dan perseteruan,” tutur Pdt Henriette.

Pdt Henriette mendoakan, agar setiap warga negara yang tidak setuju dengan sebuah kejadian dan regulasi atau kebijakan publik, bersedia dan mampu menyalurkan aspirasinya secara santun, serta beradab dengan menggunakan saluran politik dan mekanisme hukum yang berlaku.

“Agar bangsa kita dijauhkan dari pemaksaan kehendak. Apalagi dengan tindakan ekstra parlementer yang hanya akan membawa bangsa kita kepada perpecahan. Yang sama-sama tidak kita kehendaki. Agar bangsa kita dimampukan untuk tetap waspada dan tidak tunduk pada kekuatan-kekuatan yang memaksakan kehendaknya lewat pengerahan massa,” bebernya.

Terkhusus, agar setiap keluarga korban bencana alam dan kerusuhan diberi kekuatan dan penghiburan. Bagi para penyintas, agar diberikan kepulihan dan perlindungan dari ancaman dan atau marabahaya lainnya.

“Secara khusus, kita mendoakan Saudara-saudara di Maluku, yang menjadi korban gempa bumi memperoleh ketenangan dan kekuatan-Nya menghadapi masalah yang berat ini. Sambil berdoa, mari kita mendukung gereja-gereja di Ambon dalam melayani para korban, dan memberikan dukungan dana sebagai wujud solidaritas gereja-gereja,” tutur Pdt Henriette.

Kepada pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Pdt Henriette mendoakan, kiranya diberi hikmat dan kekuatan dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa yang terjadi.

“Kita mendoakan juga agar pemerintah diberi kemampuan untuk membuka ruang yang luas bagi dialog dengan segenap komponen masyarakat. Tetapi pada saat yang sama kita juga mendoakan agar pemerintah mampu mengambil sikap yang tegas terhadap mereka yang melakukan tindakan anarkis yang mengganggu kesejahteraan umum dan keutuhan bangsa, bahkan mengancam keselamatan Negara,” sebutnya.

Merawat persaudaraan dan kesatuan bangsa, menjadi tanggung jawab bersama. Pdt Henriette mendoakan kesejahteraan bagi segenap masyarakat.

“Diiringi doa dan harapan agar Allah memberikan hikmat-Nya kepada para pemimpin bangsa dan kepada segenap rakyat, untuk merawat persaudaraan dan kesatuan bangsa yang kita cintai, serta mengusahakan kesejahteraan segenap masyarakat,” ujarnya.

Sekretaris Umum PGI Pdt Gomar Gultom menyampaikan, Gereja-gereja di Indonesia, sebagai bagian integral dari masyarakat dan bangsa Indonesia, sejak awal memiliki komitmen untuk memperjuangkan masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

“Salah satu dari komitmen tersebut mewujud melalui gerakan oikoumene untuk bersama dengan seluruh elemen bangsa menata dunia ini menjadi rumah yang aman dan nyaman untuk dihuni bersama oleh semua,” ujar Pdt Gomar Gultom.

Dia melanjutkan, dengan mencermati perkembangan yang terjadi di tanah air belakangan ini, PGI menyampaikan beberapa hal, satu, semua pihak hendaknya menghargai capaian-capaian pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Yang telah membawa harapan-harapan baru akan masa depan Indonesia yang lebih baik.

Di tengah pencapaian tersebut, perlu disadari masih banyaknya persoalan yang harus dihadapi bersama sebagai bangsa. Sperti penyelesaian masalah Papua, pemberantasan korupsi, persoalan asap di Sumatera dan Kalimantan, proses-proses legislasi di parlemen, pergumulan masyarakat adat akan hak ulayat mereka serta beragam bencana yang kita hadapi, dan terbaru gempa bumi di Ambon yang telah merenggut setidaknya 23 nyawa.

“Dalam mengupayakan penyelesaian masalah-masalah tersebut, tentulah masyarakat berhak menyampaikan aspirasinya. Untuk itu, PGI menjunjung tinggi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum,” ujar Pdt Gomar Gultom.

Sebagai bangsa yang sedang dalam proses demokratisasi, ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya perlu diberikan, sejauh hal itu disampaikan secara bertanggung jawab, dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Namun, lanjutnya, PGI sungguh prihatin dengan cara-cara penyampaian aspirasi yang berubah menjadi aksi-aksi pemaksaan kehendak oleh kelompok-kelompok orang yang menumpang pada tujuan mulia para mahasiswa.

“Apalagi ternyata, pemaksaan kehendak itu dimaksudkan akan berujung pada upaya penggagalan pelantikan Presiden pada 20 Oktober yang akan datang,” katanya.

Terkait hal itu, PGI mengingatkan, mekanisme pergantian kepemimpinan nasional melalui Pilpres telah kita lalui bersama.

Melalui Pilpres tersebut, rakyat telah menyampaikan suara dan keputusannya. Suara rakyat ini pun telah final dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

“Kini adalah tugas kita semua, sebagai rakyat yang taat konstitusi, untuk mengawal suara rakyat tersebut sampai tuntas, termasuk hingga pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2019 yang akan datang,” ujar Gomar.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan