Minta Sertifikasi Gratis Tanah Warga Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Pihak Walikota Timur Lepas Tangan

Minta Sertifikasi Gratis Tanah Warga Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Pihak Walikota Timur Lepas Tangan

- in DAERAH, EKBIS, HUKUM, NASIONAL, POLITIK, PROFIL
997
0
Foto: Warga RW 06 Kelurahan Kelapa Dua Wetan setelah usai berdialog dengan Kepala Bagian Hukum Pemkot Jakarta Timur, Dedy Efrizal, terkait masalah penyelesain sertifikat tanah gratis, pada Kamis (20/07/2023). (Dok)Foto: Warga RW 06 Kelurahan Kelapa Dua Wetan setelah usai berdialog dengan Kepala Bagian Hukum Pemkot Jakarta Timur, Dedy Efrizal, terkait masalah penyelesain sertifikat tanah gratis, pada Kamis (20/07/2023). (Dok)

Ratusan warga Rukun Warga (RW) 6 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, akhirnya bertemu dengan Kepala Bagian Hukum Pemkot Jakarta Timur, Dedy Efrizal, pada Kamis (20/07/2023).

Pertemuan audiensi ini untuk mencari solusi terkait sulitnya warga mendapatkan sertifikat tanah gratis dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah membuat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah untuk rakyat Indonesia.

Namun fakta yang terjadi di lapangan, program tersebut belum terealisasi secara maksimal.

Sekadar tahu, khususnya warga RW 6 Kelapa Dua Wetan selama ini telah menduduki tanah diwilayah ini sudah 40 tahun lebih. Ketika Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan PTSL, maka pengurus RW bersama warganya mengajukan sertifikasi tanah gratis ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Jakarta. Dan mempercayakannya kuasa akta notaris.

Nah, justru apa yang telah diperjuangkan sampai hari ini belum membuahkan hasil. Pasalnya, selama proses pengurusan secara administrasi ke birokrasi pemerintah terkesan sulit.

Sehingga, untuk mendapatkan kepastian sertifikasi tanah secara gratis belum terwujud. Sementara ini, warga hanya memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah saja.

Tapi sertifikat tanah yang resmi belum ada. Sebab, tanah yang diduduki ini diklaim milik PD Pembangunan Sarana Jaya, milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Jakarta Timur, Dedy Efrizal menyampaikan, pihaknya tidak bisa memutuskan untuk mempercepat proses warga memiliki sertifikat tanah secara gratis.

Sebab, tanah yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan ini, masih dalam penyelesaian antara BPN Jakarta dan PD Pembangunan Pasar Jaya serta pihak-pihak terkait.

“Saya mewakili bapak Walikota Jakarta Timur mengapresiasi perjuangan saudara-saudara semuanya. Tapi dalam masalah ini, kami tidak memiliki kewenangan yang kuat untuk memutuskan sertifikat tanah gratis,” ucapnya saat berdialog dengan perwakilan warga RW 06 Kelapa Dua Wetan di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis (20/7/2023).

Karena itu, dia menyarankan agar pihak perwakilan warga kembali membuat surat audiensi ke Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Supaya bisa mendapat solusinya. Ia memahami, audiensi ini memang dari disposisi surat pada 7 Juni 2023 Pj Gubernur Nomor: e-0533/HK.02.6. Di mana untuk menindaklanjuti penyelesaian bidang tanah RW.06 Kelapa 2 Wetan Jakarta Timur.

“Karena secara prosedur tanah tersebut, legalitasnya masih milik PD Pembangunan Sarana Jaya atau milik BUMD DKI Jakarta. Nah, kami dari Walikota Jakarta Timur secara administrasi tidak punya wewenang membuat keputusannya. Tapi saya mendukung perjuangan saudara semuanya,” kata Dedy.

Berdasarkan informasi, Dedy menyampaikan pihak Badan Pembina BUMD mengatakan, keputusan PD Pembangunan Sarana Jaya bisa membuat kebijakan penghapusan aset tanah tanah, apabila sudah ada keputusan sah dari pengadilan.

Oleh sebab itu, proses hukumnya harus dilaksanakan dulu dan sedang diupayakan. Walau sampai sekarang ini belum ada realisasinya.

Pilian P Hutasoit sebagai Koordinator pertemuan warga RW 06 dengan pihak Walikota Jakarta Timur mengatakan, berdasarkan dokumentasi yang didapat, sebenarnya pada 2007 dan 2013, PD Pembangunan Sarana Jaya pernah mengajukan kepada Gubernur DKI Jakarta, supaya dilakukan penghapusan aset tanah diwilayah RW 6 dan sekitarnya.

“Namun  niatan baik tersebut tidak pernah diseriusi oleh Pemprov DKI Jakarta dan BPN Jakarta,” ucap Pilian yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPC PDIP Jakarta Timur.

Karena itu, dia berharap dalam audiensi ini, pihak Walikota Jakarta Timur bisa mendorong agar persoalan aset tanah di Kelapa Dua Wetan bisa segera terselesaikan.

Dengan cara membantu untuk melobi PD Pembangunan Sarana Jaya bisa mengajukan ke pengadilan. Supaya pihak pengadilan bisa membuat keputusan agar aset tanah tersebut diberikan kepada warga, melalui program PTSL.

Dalam audiensi tersebut, pihak warga RW 6 juga menyadari bahwa pihak Walikota Jakarta Timur tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.

Sehingga, warga yang mendatangi Kantor Walikota Jakarta Timur menyampaikan mencabut surat kuasa akta notaris dari Yurisca Lady Enggarani, SH, M.Kn. Karena dinilai tidak konsisten memperjuangkan warga mendapatkan sertifikat tanah gratis.

“Kedatangan kami kesini juga kami duga saudari Yurisca Lady Enggarani sengaja menghalang-halangi kami untuk bertemu Bapak Walikota Jakarta Timur. Dan dia juga selama ini terkesan tertutup dan tidak profesional untuk mempercepat warga mendapatkan sertifikat tanah gratis. Padahal warga sudah mengeluarkan biaya,” ungkapnya.

Menurut sejarah, tanah diwilayah Kelurahan Kelapa Dua Wetan adalah tanah bekas peninggalan zaman penjajahan Belanda. Kemudian diserahkan secara Verponding kepada Pemerintah.

Jadi, sebenarnya tanah tersebut tidak langsung milik PD Pembangunan Sarana Jaya. Sementara itu, warga yang sudah menduduki tanah sudah 40 tahun lebih. Dan saat ini warga baru memiliki status NIB.

“Selama ini kami justru merasa dipersulit birokrasi Pemprov DKI dan BPN Jakarta untuk mendapatkan sertifikat tanah ini secara gratis. Padahal kami sendiri adalah warga DKI Jakarta tapi justru dianaktirikan,” tegasnya.

Karena itu, dia menegaskan disposisi surat pada 7 Juni 2023 Pj Gubernur Nomor: e-0533/HK.02.6 tidak ada gunanya.

Sebab, Walikota Jakarta Timur sendiri secara legalitas tidak punya kewenangan untuk membuat keputusan. Jadi, ia menilai persoalan ini Pj Gubernur DKI Jakarta terkesan lempar tanggung jawab.

Namun Dedy menegaskan, bahwa semua saran dan pendapat dalam pertemuan tersebut ditampung.

Kemudian nantinya aspirasi ini akan disampaikan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta. Ia berharap pertemuan ke depannya akan berjalan lagi. Supaya masalah yang terjadi segera terselesaikan. Nah, hasil kesimpulan audiensi ada 3 poin.

Pertama, membatalkan atau mencabut kuasa akta notaris karena etika baiknya kuasa akta notaris tidak ada kepada warga.

Kedua, Warga RW 6 akan melakukan audiensi dengan Pj Gubernur DKI Jakarta tanpa atau tidak diwakilkan kuasa akta notaris.

Ketiga, warga RW 06 akan mempertanyakan apakah sebagian tanah yang sudah diberi sertifikat apa sudah dihapus juga dari neraca PD Pembangunan Sarana Jaya.(RED)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Bakal Segera Diadili di Kursi Pesakitan, Ketua Yayasan Sekolah Pendeta Indonesia Timur Prof Dr Marthen Napang Dijebloskan Ke Rutan Salemba

Ketua Badan Pengurus Yayasan Sekolah Tinggi Filsafat dan