Minta Rentenir Online Ditindaktegas, Warga Kembali Gelar Aksi di Depan Pengadilan

Teror dan Kejahatan Perusahaan Rentenir Online Tak Kunjung Surut, Minta Rentenir Online Ditindaktegas, Warga Kembali Gelar Aksi di Depan Pengadilan.
Teror dan Kejahatan Perusahaan Rentenir Online Tak Kunjung Surut, Minta Rentenir Online Ditindaktegas, Warga Kembali Gelar Aksi di Depan Pengadilan.

Pemerintah dan aparat penegak hukum didesak segera menangkapi dan menghentikan sepak terjang perusahaan-perusahaan rentenir online atau perusahaan peminjaman uang berbasis online yang sudah kian brutal melakukan aksi teror dan intimidasi kepada warga yang menjadi korbannya.




Warga yang tergabung dalam Gerakan Bela Korban Pinjaman Online pun sudah berkali-kali menggelar aksi unjuk rasa menyampaikan persoalannya kepada pemerintah, terutama kepada aparat penegak hukum, dikarenakan sudah kian tidak terkendalinya perilaku dan kejahatan yang dilakukan perusahaan rentenir online itu.

Seperti pada Selasa 14 Mei 2019 pukul 12.00 WIB, aksi warga kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No 24,26 dan 28, Jakarta Pusat.

Koordinator Gerakan Bela Korban Pinjaman Online, Nicho Silalahi menegaskan, maraknya ancaman, teror dan fitnah para Desk Collector  atau Debt Collector (DC) terhadap para nasabah, sehingga mengakibatkan banyak orang merasa tertekan dan menjadi depresi, bahkan diantaranya harus berakhir dengan bunuh diri.




“Akibat teror yang dilakukan oleh para DC secara barbar, tanpa memandang aspek psikologis para korban, sehingga mendorong kami semakin kuat melakukan perlawanan dan solidaritas terhadap para korban Rentenir Online,” tutur Nicho Silalahi, Rabu (15/05/2019).

Nicho Silalahi mengatakan, mereka mendatangi PN Jakarta Pusat, dikarenakan rekan mereka sedang mengikuti sidang atas perusahaan rentenir online.

“Ini Pengawalan Sidang Kedua Gugatan Korban Rentenir Online di Pengadilan Negri Jakarta Pusat. Aksi ini juga sebagai bentuk kesedihan mendalam sekaligus kemarahan kita melihat fenomena banyaknya korban dibuat depresi hingga berakhir dengan Bunuh Diri akibat teror yang dilakukan oleh Rentenir Online Jahanam itu,” tuturnya.




 Tak Peduli Dengan Realitas, OJK Didesak Bubar Saja

Praktek-praktek korporasi Industri fintech berbasis digital Peer to Peer (P2P lending) telah memporak-porandakan sistim keuangan dan finansial serta peradaban social. Begitu juga  dengan khaedah-khaedah dan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut Koordinator Gerakan Bela Korban Pinjaman Online, Nicho Silalahi, praktek korporasi itu tidak didukung dengan sistim dan regulasi kebijakan yang tunduk dengan sistem hukum Perdata.

Menurut dia, Financial Technologi (Fintech) adalah kamuflase dari industri keuangan yang ingin merampok rakyat negeri ini.




“Dengan kedok Fintech, para pelaku industri keuangan ini bermetamorfosis menjadi Rentenir Online dan sungguh sangat brutal merampok rakyat yang kesulitan ekonomi,” ujarnya.

Parahnya, lanjut dia, perusahaan-perusahan rentenir itu hampir seluruhnya tidak mengantongi ijin perbankan atau ijin transaksi keuangan dari pemerintah.

“Bahkan Rentenir Online itu juga menggunakan suku bunga gila-gilaan, sebesar 50 %  per 14 hari,” ungkapnya.

Nicho Silalahi menuturkan, dengan analogi, jika seorang kreditur meminjam uang kepada Rentenir Online sebesar Rp 1 juta, maka korban akan dikenakan modus biaya admintrasi sebesar Rp 200 ribu, sehingga dana kes yang diterima oleh korban itu hanya Rp 800 ribu saja.




Sedangkan dalam batas waktu 14 hari, lanjutnya, para korban harus mengembalikan pinjaman sebesar Rp 1,2 juta.

Namun jika korban tidak melunasi pinjamannya dalam batas waktu yang ditentukan, perusahaan-perusahan Rentenir Online maka akan dikenakan bunga harian sebesar Rp 50-100 ribu bahkan bisa lebih dari angka itu.

“Bayangkan saja jika si korban telat membayar hingga 2 bulan, maka total keseluruhan hutangnya bisa menjadi Rp 5-10 Jutaan, hitungan angka  itu tergantung dengan jenis aplikasi pinjaman onlinenya,” ujar Nicho.




Lebih lanjut, kemudahan dalam pencairan pinjaman sengaja mereka buat agar masyarakat semakin banyak terjerat dalam lilitan utang dan telat bayar. Sehingga memunculkan ketergantungan pada perusahan Fintech itu sendiri.

Dengan terlilit utang, maka para korban akan terjerat pada bunga harian yang akhirnya membuat para korban tidak lagi berfikir rasional.

“Sehingga mereka mengambil jalan pintas untuk membuat pinjaman pada aplikasi yang lain, yang ternyata itu-itu juga perusahaannya, demi melunasi utangnya. Gali lubang tutup jurang. Metode gali lubang tutup jurang yang dilakukan oleh para korban itu tidak serta merta mereka lakukan sendiri, akan tetapi hal itu atas saran dan bimbingan oleh para Debt atau Desk Collector yang menagih pada mereka,” jelas Nicho.




Jika korban sudah masuk dan terjebakan kedalam perangkap skema utang yang dibuat oleh para perusahaan Fintech atau Rentenir Online itu, maka secara langsung para korban sudah sangat sulit keluar dari perangkap skema utang perusahan fintech.

“Akhirnya menjadi sapi perahan mereka untuk terus merampok masyarakat. Jika korban sudah tidak mampu membayar utang mereka, maka para Rentenir Online jahanam itu mengeluarkan anjing-anjing peliharaannya seperti Debtatau Desk Collector, untuk memburu dan mengintimidasi serta mencaci-maki demi mempermalukan kreditur,” bebernya.

Lemahnya Pengawasan Pemerintah

Massifnya aplikasi pinjaman online yang tidak memiliki ijin akibat dari pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan disinyalir adanya gelontoran dana berupa suap, yang masuk ke kantong-kantong pribadi para pejabat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga para Rentenir Online bebas melakukan perampokan terhadap rakyat serta melemahkan ekonominya.




Koordinator Gerakan Bela Korban Pinjaman Online, Nicho Silalahi mengatakan, lemahnya pengawasan dan penindakan Pemerintah terhadap praktek industry keuangan semakin menumbuhsuburkan perusahaan-perusahan rentenir yang melakukan penipuan, dengan menawarkan berbagai kemudahan kredit keuangan kepada masyarakat.

Dengan memanfaatkan pesatnya kemajuan tehnologi, perusahan-perusahan itu segera bermetamorfosis menjadi Rentenir Online dengan meluncurkan berbagai aplikasi-aplikasi dan menawarkan pinjaman serta berbagai kemudahan dengan skema jeratan dalam pencairan dana terhadap mereka yang menjadi konsumennya.

Parahnya lagi, Rentenir Online itu juga telah menyiapkan Debt Collector atau Desk Collector  yang bertindak tidak manusiawi dalam melakukan penagihan kepada para kreditur yang melakukan penunggakan pembayaran.




“Ulah mereka dari mulai mencaci-maki dengan Bahasa-bahasa tidak senonoh, hingga pengancaman akan mempermalukan seperti menggalang donasi, memfitnah pada nomor kontak yang dihubungi sebagai penanggung jawab, ke seluruh nomor kontak di HP korban, karena telah meretas HP milik korban, memaksa kreditur untuk mencari pinjaman lain, bahkan menyuruh untuk menjual barang-barang hingga dipaksa untuk jadi pelacur, jika korbannya perempuan,” tutur Nicho.

Bahkan, lanjutnya, lebih brutalnya lagi Debt Collector atau Desk Collector yang disiapkan oleh para rentenir online itu tidak segan-segan menagih dengan cara memaksa kepada seluruh nomor kontak yang ada di HP korban, dengan mengatakan bahwa korban telah membuat nomor mereka menjadi kontak darurat. Kemudian, memaksa pemilik nomor tersebut harus membayar utang korban, padahal mereka yang dihubungi itu bukan nomor kontak darurat yang dicantumkan.

Jika di dalam HP korban ada nomor orang tuanya maka tukang tagih tersebut mengatakan, misalnya, Anak Bapak/Ibu telah melarikan uang perusahaan kami dan sekarang sudah dicari oleh polisi, sehingga membuat panik orang tua korban.




“Bahkan tidak menutup kemungkinan orang tua tersebut terkena serang jantung dan meninggal dunia,” ujarnya.

Menurut Nicho, cara-cara penagihan yang tidak manusiawi seperti itu akan menjadi pemicu konflik sosial di tengah masyarakat.

Sehingga bisa bermuara pada rusaknya hubungan kekerabatan dan persaudaraan, bahkan banyak di antara para korban pinjaman online itu harus menanggung malu, serta berkelahi dengan rekan, saudara maupun tetangga tempat  tinggalnya.




“Lebih sialnya lagi para tukang tagih jahanam ini tidak segan-segan datang ke tempat kerja para korban dan mencaci maki-maki rekan dan atasan, dengan tujuan agar korban segera dipecat dari tempat kerjanya,” tutur Nicho.

Akibat tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh para Debt Collector atau Desk Collector itu, maka membuat banyak korban yang kehilangan pekerjaan.

“Banyak juga rumah tangga yang harus berantakan, menjadi depresi, hingga berakhir dengan bunuh diri,” katanya.

Nicho mengatakan, sudah banyak korban yang kalap dan ketakutan sehingga memunculkan ide-ide konyol seperti ingin menjual organ tubuh, ingin bunuh diri , bahkan ada yang telah mencoba bunuh diri dengan memotong urat nadinya.




“Bahkan, sampai ada korban gantung diri karena tidak kuat menghadapi intimidasi dan teror yang dilakukan oleh anjing-anjing rentenir online jahanam itu,” ujar Nicho.

Mulai Marak Perlawanan dari Warga

Abainya pemerintah merespon permasalahan ini, membuktikan pemerintah telah menjadi alat propaganda kepentingan oligarki global, terutama Intervensi Negara China dan Singapura terhadap Indonesia.

Selain itu, industri fintech juga berpotensi melakukan kejahatan financial seperti Penggelapan Pajak dan Pencucian Uang.




“Sebab hingga saat ini, OJK belum juga merilis data akurasi badan hukum fintech tentang asal muasal Investasi kepemilikan modal, baik yang legal maupun illegal,” tutur Nicho.

Oleh karena itu, Gerakan Bela Korban Pinjaman Online, akan memastikan, dan untuk terus mengorganisir masyarakat korban, agar bergerak melawan dan  menghadang para pelaku yang bermain dalam bisnis Rentenir Online.

“Serta memenjarakan para pelaku kejahatan industri fintech hingga ke Pengadilan dalam batas waktu yang tidak terbatas,” ujarnya.




Dia mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik-praktik rentenir online. Jika masih dibiarkan, maka secara tidak langsung pemerintahlah yang melindungi para rentenir online, sekaligus pelaku utama dalam memiskinkan rakyat sendiri, serta menjadi sumber utama dari konflik sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Nicho membeberkan, dalam tuntutan para peserta aksi, Gerakan Bela Korban Pinjaman Online menyampaikan 12 poin tuntutan, yakni mendesak Rezim Jokowi-JK serta lembaga terkait agar membubarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kedua, kami mendesak agar Komnas HAM dibubarkan saja juga. Ketiga, tutup seluruh aplikasi rentenir online atau pinjaman online yang tidak berijin. Keempat, tangkap serta adili pemilik dan pegawai perusahaan rentenir online,” tegas Nicho Silalahi.




Kelima, hentikan Intimidasi, teror dan penyebaran data terhadap para korban Rentenir Online. Keenam, Sita seluruh aset Perusahan Rentenir Online yang telah merampok Rakyat Indonesia.

Ketujuh, berikan perlindungan terhadap para korban Rentenenir Online. Delapan, tangkap dan adili para pencuri data para korban Rentenir Online.

“Sembilan, tindak tegas seluruh oknum pejabat Negara yang terlibat dalam skema Fintech (Rentenir Online),” ujarnya lagi.

Kesepuluh, meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Informasi (Kominfo) dan Bank Indonesia (BI) bergerak cepat memblokir seluruh aplikasi dan transaksi keuangan para Rentenir Online.




Sebelas, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas potensi pencucian uang atau money laundry dan dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Industri Fintech yang sudah merugikan keuangan negara.

“Dua belas, mendesak Pengadilan Negri Jakarta Pusat agar tidak main-main dalam mengadili gugatan yang dilakukan oleh para korban rentenir online,” tegasnya lagi.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*