Minta Penyetaraan Guru Ekskul, Dirjen GTK Kemendikbud Diminta Wujudkan Visi Merdeka Belajar Dan Usut Korupsi Dana BOS

Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto: Setarakan Status Guru Ekskul, Dirjen GTK Kemendikbud Harus Wujudkan Visi Merdeka Belajar Dan Usut Korupsi Dana BOS. - Foto: Pelantikan Iwan Syahril sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Net).
Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto: Setarakan Status Guru Ekskul, Dirjen GTK Kemendikbud Harus Wujudkan Visi Merdeka Belajar Dan Usut Korupsi Dana BOS. - Foto: Pelantikan Iwan Syahril sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Net).

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen GTK) yang baru diharapkan dapat memberikan arah yang baru bagi dunia pendidikan.

Selain melakukan penyetaraan bagi Guru Ekstrakurikuler, juga mewujudkan visi Mendikbud Merdeka Belajar, serta pengusutan adanya dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) menjadi prioritas Dirjen GTK.

Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto menyampaikan, Dirjen GTK merupakan badan yang menaungi segala urusan guru dan tenaga kependidikan.

“Setidaknya, ada beberapa hal Pekerjaan yang seharusnya segera dijalankan oleh Dirjen GTK yang baru, yakni persoalan Merdeka Belajar, Kesetaraan Guru Ekskul, dan Maraknya Korupsi Dana Bos yang kini lebih banyak dilakukan di dalam lingkungan sekolah,” ujar Adri, Minggu (10/05/2020).

Merdeka Belajar sebetulnya bukan hal baru bagi penggiat pendidikan. Karena Merdeka Belajar merupakan sebuah penjabaran dari konsep pembelajaran yang didesain oleh Paolo Freire, seorang designer dalam dunia pendidikan.

“Pemikirannya banyak mempengaruhi sistem pendidikan di dunia, salah satunya adalah konsep pendidikan yang membebaskan,” ujarnya.

Konsep pendidikan yang membebaskan, lanjutnya, merupakan sebuah proses penyadaran yang inheren, yang kemudian menjadi inti serta hakikat dari tujuan dalam keseluruhan proses pendidikan itu sendiri.

Sehingga, untuk mewujudkannya, kebijakan pendidikan yang deskriptif diharapkan bergeser ke arah pendidikan yang dialogis, komunikatif, dan transformatif. Agar pendidikan tidak dirasakan sebagai proses pembelengguan siswa yang terjadi di dalam kelas-kelas.

“Pendidikan yang membebaskan inilah yang diharapkan dapat menghasilkan perubahan pada diri siswa, baik dalam kualitas berfikir, kualitas pribadi, kualitas sosial, kualitas kemandirian, maupun kualitas kemasyarakatannya,” katanya.

Dari pemikiran Freire tersebut, menurut Adri, kemungkinan Mendikbud Nadiem Makarim ingin membawa ruh pendidikan yang membebaskan terebut dan memodifikasinya dalam kebijakan Merdeka Belajar.

“Sehingga akhirnya pendidikan harus membebaskan siswa dari kebelengguan belajar yang selama ini terjadi. Siswa harus diberi kemerdekaan untuk lebih berkembang dan menyinergikan keilmuannya dengan keilmuan lain yang berbeda,” terangnya.

Oleh karena itu, menurut Adri Zulpianto yang juga  Direktur Lembaga Kajian dan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Kaki Publik) itu, seharusnya arus perubahan tersebut membawa angin segar bagi perkembangan siswa. Karena selama ini, pendidikan dianggap membelenggu potensi, bakat dan kompetensi siswa di dalam ruang-ruang kelas.

“Sayangnya, setiap kali Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan berganti kepemimpinan, seolah-olah semua instrumen di dalamnya pun harus dibangun kembali dari awal. Padahal, semua yang seharusnya dapat mendukung perubahan itu telah ada sejak lama. Hal ini dikarenakan tidak adanya perhatian yang linear di dalamnya,” tuturnya.

Misal, untuk mendukung proses Merdeka Belajar, dalam pendidikan telah dikenal kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan ekskul.

Kegiatan ekskul merupakan kegiatan yang sangat efisien dalam membentuk dan mengembangkan potensi, bakat dan kompetensi siswa. Siswa dapat memilih kegiatan yang siswa suka, siswa dapat belajar optimal di luar kelas, mengembangkan bakat dan potensi mereka hingga berprestasi, hanya saja.

“Guru ekskul selama ini memang tidak diperhatikan sama sekali. Sehingga, hilangnya perhatian tersebut membuat kebijakan Merdeka Belajar menjadi, lagi-lagi, tidak menyeluruh, tidak linear,” sebutnya.

Dalam Permendikbud No 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakuirikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, di pasal 2 pun telah menjelaskan bahwa kegiatan ekskul di sekolah bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian siswa secara optimal dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Dengan tujuan kegiatan ekskul yang seperti itu, seharusnya kegiatan ekskul di sekolah menjadi salah satu kendaraan untuk menuju Merdeka Belajar yang di cita-citakan oleh Nadiem selaku Menteri Pendidikan.

Karena ekskul menjadi sebuah sarana untuk menciptakan tujuan dari pendidikan yang membebaskan, yang diharapkan dapat menghasilkan perubahan pada diri siswa, baik dalam kualitas berfikir, kualitas pribadi, kualitas social, kualitas kemandirian, maupun kualitas kemasyarakatannya.

Selanjutnya, ketidakpastian akan status guru ekskul menjadi salah satu titik utama terjadinya korupsi dana BOS. Karena pada prakteknya, kegiatan-kegiatan ekskul lebih banyak didanai oleh komite ataupun oleh orangtua siswa.

Dana-dana itu dipungut dengan beragam alasan, yang salah satunya adalah Dana BOS tidak ada untuk kegiatan ekskul. Dan alasan lainnya adalah Dana BOS sangat minim untuk kegiatan ekskul di sekolah. Sehingga harus memungut dana dari orangtua yang anaknya ikut ekskul.

“Padahal Dana BOS jika dihitung sesuai dengan Juknis BOS, seharusnya ekskul mendapatkan persentase pengelolaan Dana BOS,” tutur Adri.

Oleh sebab itulah, kemudian ekskul yang seharusnya memberikan sebuah prestasi di luar sekolah, mengembangkan potensi dan bakat serta kompetensi siswa, menjadi beban bagi siswa dan orangtua siswa.

“Sehingga ekskul banyak ditinggalkan. Yang pada akhirnya, siswa tidak berprestasi di luar kelas, pun tidak pula di dalam kelas,” lanjutnya.

Potensi korupsi Dana BOS mengatasnamakan ekskul dalam laporan keuangan sekolah sangat besar. Yang dikarenakan tidak jelasnya status guru ekskul. Belum lagi, gaji guru ekskul yang tidak pasti.

Padahal, kompetensi guru ekskul sangatlah profesional. Misalkan saja guru karate di sekolah. Sebagian besar mereka tumbuh dari Forum Olahraga Karate Indonesia (FORKI), guru ekskul drumband sebagian besar merupakan lulusan dari tim-tim marchingband tingkat nasional dan juga terdata dalam Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) yang juga tercatat sevagai cabor KONI.

“Oleh karena itu, kepastian atas status guru ekskul menjadi salah satu kunci untuk meminimalisir massifnya korupsi Dana BOS di sekolah, agar terciptanya sebuah sistem Merdeka Dalam Belajar seperti yang dicita-citakan dalam Sistem Pendidikan Indonesia,” tandas Adri.

Delapan pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilantik pada akhir pekan kemarin. Salah satu yang disoroti adalah dilantiknya Iwan Syahril sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Sebelum dilantik, Iwan adalah staf khusus Nadiem Makarim yang biasa mengurusi bidang pembelajaran.

Iwan menggantikan Supriano yang telah menjabat sebagai Dirjen GTK sejak 2018.  Ia bergabung di Kemendikbud ketika Nadiem Makarim resmi menjadi Mendikbud. Tamatan Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, tahun 1998, itu juga sempat berkarir sebagai di dosen di Universitas Siswa Bangsa Internasional atau dikenal Universitas Sampoerna.

Beberapa praktisi pendidikan memberikan perhatian khusus kepada orang baru dalam Ditjen GTK tersebut. Terlebih lagi karena masih banyak persoalan di bidang guru dan tenaga kependidikan yang masih belum diselesaikan sampai saat ini. Di antaranya seperti permasalahan guru honorer honorer yang tidak kunjung diangkat, rasio ketimpangan guru di daerah dan perkotaan, serta sinergisitas lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dalam menyiapkan calon-calon guru profesional.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan