Kesibukan mempercakapkan dan mendorong pemindahan Ibukota Negara ke luar Jakarta tidak menjamin terwujudkan pemerataan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.
Jika memang serius, sebaiknya Presiden Joko Widodo memindahkan ibukota Negara ke Papua saja. Sebab, puluhan tahun daerah itu selalu menjadi bancakan. Bahkan Papua selalu disebut memberikan serta sebagai sumber penghasilan yang besar bagi Negara ini.
Dalam sepekan terakhir, konflik kembali terjadi. Sasarannya adalah orang-orang Papua. Berbagai analisis dan studi diungkapkan. Menyebut, kemiskinan dan kebodohan yang masih akut, yang menjadi salah satu pemicu keributan di sana.
Selain itu, potensi sumber daya alam yang sangat besar, tidak dikelola dan tidak dipergunakan untuk memajukan Papua.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) DKI Jakarta, Jhon Roy P Siregar mengusulkan, agar Pemerintah Pusat memindahkan Ibukota Negara ke Papua saja.
“Salah satu alternatif untuk meredam konflik dan persoalan di Papua, ya dengan memindahkan Ibukota Negara ke Papua sana. Sebab, persoalan konflik Papua selalu berkaitan dengan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kesejahteraan yang timpang, pembangunan yang sangat timpang juga. Papua itu daerah yang sangat amat siap dan yang paling potensial sebagai Ibukota Negara. Bukan ke Kalimantan,” tutur Jhon Roy P Siregar, di Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019.
Sebagai warga DKI Jakarta, lanjutnya, tidak masalah sih jika Pemerintah Pusat berkeinginan kuat memindahkan Ibukota Negara dari Jakarta ke luar Jakarta. Apalagi, jika argumentasi yang dibangun adalah demi pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Demi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tidak terpusat di Pulau Jawa saja. Sangat bagus jika dipindahkan ke Papua saja.
Siregar merinci, di Papua ada tambang emas terbesar. Ada hutan yang masih menyisakan banyak kekayaan. Ada laut yang luas menghasilkan devisa yang tinggi. Pembangunan infrastruktur juga sedang gencar-gencarnya diarahkan ke Papua. Lahan-lahan masih sangat luas dan masih banyak yang kosong.
“Jika dengan menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia masyarakat Papua akan lebih dekat kepada kesejahteraan, maka sebaiknya ke sana saja Ibukota Negara dipindahkan,” beber Jhon Roy P Siregar.
Pria yang pernah menjadi aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ini menambahkan, konflik-konflik horizontal dan vertikal yang selama ini membelit Indonesia dengan alasan persoalan Papua pun bisa teratasi dengan baik. Itu jika Ibukota Negara dipindahkan ke sana.
“Nanti, semua potensi pertahanan keamanan kan akan banyak di Ibukota Negara yang baru. Jadi, kalau di Papua nantinya Ibukota Negara, tentulah semakin erat dan kuat rasa Nasionalisme dan persatuan itu. NKRI harga mati akan melekat kuat di Papua. Anasir-anasir berupa isu Papua Merdeka pun pasti bisa diatasi dengan mudah,” tutur Jhon Roy P Siregar.
Pria yang aktif di berbagai jejaring kepemudaan ini juga menjelaskan, masyarakat Indonesia, khususnya warga DKI Jakarta, akan rela saja jika Ibukota Negara dipindahkan ke Papua.
Isu rasisme, rasialisme, intoleran, isu SARA atau apapun itu, pasti sangat berkurang permainan isu itu jika ibukota dipindahkan ke Papua.
“Tidak perlu berbedat panjang kali lebar, dan tidak perlu banyak persoalan. Saya sebagai warga DKI Jakarta juga welcome saja jika memang Ibukota Negara dipindahkan ke Papua. Tetapi kalau pemindahannya malah ke daerah lain, selain Papua, ya pastilah berdebat panjang kali lebar,” tuturnya lagi.(JR)