Breaking News

Minta Kapolri Mundur, Amien Rais Semakin Kurang Bijak

Minta Kapolri Mundur, Amien Rais Semakin Kurang Bijak.

Politisi Senior Amien Rais dinilai kurang bijak dengan meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Tito Karnavian mundur dari jabatannya.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Gelar Nusantara, Robi Syahrir menanggapi pernyataan Tokoh Nasional Amien Rais yang meminta pencopotan posisi Kapolri dari Tito Karnavian.

“Seharusnya statement tersebut tidak perlu dikeluarkan oleh tokoh sekaliber Pak Amien Rais,” tutur Robi, Kamis (11/10/2018).

Apalagi, menurut Robi,  statement tersebut dilontarkan oleh Amien Rais menjelang beliau akan diperiksa oleh Polda Metro Jaya terkait kasus hoax Ratna Sarumpaet.

Pernyataan itu, menurut dia, menimbulkan berbagai spekulasi publik. Dai menyebut Amien Rais melontarkan pernyataan itu sebagai bentuk ancaman psikis kepada pihak Polri.

“Di sisi lain saya mengenal Jenderal Tito, selain sebagai Kapolri beliau juga merupakan seorang Akademisi (Guru Besar), beliau juga merupakan pribadi yang hangat dan bersahabat,” kata Robi.

Robi pun menyarankan, semua pihak untuk mengecek rekam jejak Tito Karnavian, jika tidak pernah bertemu dan bersosialisasi langsung dengan Kapolri itu.

“Saya kira publik juga telah sama-sama mengetahui rekam jejak beliau dengan sederet prestasi yang membanggakan. Ditambah lagi setelah beliau menjabat sebagai Kapolri sangat nampak bahwa reformasi di tubuh Polri benar-benar terjadi. Kita mendapatkan kinerja Polri yang profesional, modern, humanis, dan dapat dipercaya public,” tutur Robi mempromosikan.

Selanjutnya, Robi berharap agar Amien Rais membuka data-data valid tentang pelanggaran dan juga perilaku Tito Karnavian yang tidak layak ke publik, jika pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) itu memiliki.

“Sebagai warga negara yang baik kalaupun Pak Amien memiliki data-data valid, yang dinilai menyimpang dan terlalu lama diendapkan, maka bisa menempuh langkah hukum. Itu adalah pilihan yang sangat bijak,” ujar Robi.

Robi pun berharap, tokoh-tokoh nasional dan elit-elit politik tidak membangun polemik publik yang menyita energi dan berpotensi menimbulkan keributan wacana sosial.

“Proses hukum saja, ketimbang harus berspekulasi menggiring opini di media. Karena selain akan menimbulkan kegaduhan dan fitnah. Hal ini juga saya nilai akan mengambil hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan utuh bukan hoax atau fitnah,” pungkas Robi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*