Miliki 362 Satuan Kerja, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi: Meski Sedang Covid-19, Kejaksaan Wajib Wujudkan Birokrasi Bersih Melayani Dan Bebas Dari Korupsi

Miliki Sebanyak 362 Satuan Kerja, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi: Meski Sedang Covid-19, Kejaksaan Wajib Wujudkan Birokrasi Bersih Melayani Dan Bebas Dari Korupsi. – Foto: Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Dr Setia Untung Arimuladi. (ist)
Miliki Sebanyak 362 Satuan Kerja, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi: Meski Sedang Covid-19, Kejaksaan Wajib Wujudkan Birokrasi Bersih Melayani Dan Bebas Dari Korupsi. – Foto: Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Dr Setia Untung Arimuladi. (ist)

Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Dr Setia Untung Arimuladi mendorong setiap Satuan Kerja (Satker) di Kejaksaan, mesti menuju predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hal itu ditegaskan Setia Untung Arimuladi yang juga selaku Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi di Kejaksaan RI usai mengikuti Pencanangan dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) yang sudah diraih menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Agung, Senin (15/06/2020).

Kejaksaan memiliki sebanyak 362 Satuan Kerja (Satker). Dan itu semua mestinya mendapat WBK dan WBBM.


Setia Untung Arimuladi menuturkan, meski Indonesia sedang menghadapi pandemi virus Corona atau Covid-19, Kejaksaan mesti mampu mewujudkan integritas dan pemulihan kepercayaan publik.

Setia Untung Arimuladi selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Borokrasi Kejaksaan Republik Indonesia ini mendorong jajaran Korps Adhyaksa hingga ke daerah, yakni Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, untuk tetap semangat dan berkomitmen dalam pembangunan zona integritas. Hal itu sebagaimana juga tertuang dalam Surat Nomor : B-14/B/WJA/05/2020, tanggal 15 Mei 2020.

“Saya berharap kepada para Kepala  Kejati dan Kejari agar tetap bersemangat dan berkomitmen melakukan pembangunan zona integritas serta melakukan pembinaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi kepada Satker di wilayahnya. Untuk menjadikan satuan kerja dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Serta melakukan inovasi sesuai dengan tugas dan fungsi untuk peningkatan kinerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tutur Setia Untung Arimuladi.


Mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Kabandiklat) ini melanjutkan, Program Reformasi Birokrasi yang juga diterapkan Kejaksaan adalah mendorong Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan untuk melakukan perubahan.

Hal ini sesuai 7 arahan Jaksa Agung Burhanuddin dalam meningkatkan SDM yang profesional dan proporsional di tengah revolusi Industri atau 4.0.

Miliki Sebanyak 362 Satuan Kerja, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi: Meski Sedang Covid-19, Kejaksaan Wajib Wujudkan Birokrasi Bersih Melayani Dan Bebas Dari Korupsi. – Foto: Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Dr Setia Untung Arimuladi memberikan pengarahan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) lewat video conference. (ist)
Miliki Sebanyak 362 Satuan Kerja, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi: Meski Sedang Covid-19, Kejaksaan Wajib Wujudkan Birokrasi Bersih Melayani Dan Bebas Dari Korupsi.Foto: Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Dr Setia Untung Arimuladi memberikan pengarahan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) lewat video conference. (ist)

“Sehingga menjadi pegawai yang handal dan mumpuni serta berdaya saing, dengan aura positif bagi insan Kejaksaan,” jelas Untung.


Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kajati Jabar) ini mengingatkan, institusi Adhyaksa juga membutuhkan keterampilan yang baik dalam mengelola teknologi. Sehingga Kejaksaan mendapat tempat di hati masyarakat.

“Tinggalkan pola pikir lama, kerja yang rutin, jangan monoton dan menghindari zona nyaman. SDM Kejaksaan dituntut harus berubah, kerja cepat, produktif, inovatif, adaftif dan siap berkompetisi di era pesatnya kemajuan dan perkembangan jaman,” tuturnya.

Dari koordinasi yang dilakukannya dengan Kementrian PAN-RB, lanjut Setia Untung, pelaksanaan penilaian pembangunan zona integritas tetap berjalan sesuai jadwal. Walaupun wabah pandemi covid-19 masih ada.


Namun, katanya, cara penilaiannya berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk tahun 2020 ini, penilaian akan disesuaikan dengan situasi pandemi covid-19 guna memutus mata rantai penyebaran.

“Maka penilaian akan dilaksanakan secara virtual dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi begitu juga dengan pelaksanaan survei indeks kepuasan pelayanan publik dan indeks persepsi anti korupsi akan dilaksanakan secara online,” tutur Untung.

Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau (Kajati Riau) ini juga menjelaskan, sebelum penilaian WBK/WBBM satker diusulkan ke Kementrian PAN RB, lebih dulu dilakukan penilaian mandiri oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung (Jamwas) selaku Tim Penilai Internal (TPI).


Tujuan penilaian itu apakah satker yang diusulkan TPI dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) tersebut sudah memenuhi standar pembangunan zona integritas atau tidak.

Untung merinci, ada 6 area perubahan dan implementasi di masing-masing satker. Seperti halnya inovasi dan perubahan yang dilakukan satker, serta kemanfaatnya bagi institusi dan masyarakat.

“Kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki satker untuk menudukung pelayanan publik. Itu areanya,” jelas pria peraih predikat WBK/WBBM ketika menjabat sebagai Kepala  Badiklat itu.


Miliki Sebanyak 362 Satuan Kerja, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi: Meski Sedang Covid-19, Kejaksaan Wajib Wujudkan Birokrasi Bersih Melayani Dan Bebas Dari Korupsi. – Foto: Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Dr Setia Untung Arimuladi memberikan pengarahan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) lewat video conference. (ist)
Miliki Sebanyak 362 Satuan Kerja, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi: Meski Sedang Covid-19, Kejaksaan Wajib Wujudkan Birokrasi Bersih Melayani Dan Bebas Dari Korupsi.Foto: Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Dr Setia Untung Arimuladi memberikan pengarahan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) lewat video conference. (ist)

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Hari Setiyono menambahkan, untuk awal, jumlah satker yang diusulkan kepada tim penilai internal yakni sebanyak 362 satker. Yaitu, 5 sakter eselon I. Dengan rincian 4 satker yang di usulan menuju WBK yakni pada bidang JAM Pembinaan, JAM Intelijen, JAM Pengawasaan dan JAM Pidana Umum.

Sedangkan 1 satker usulan WBBM yaitu JAM Perdata dan Tata Usaha Negara. Sementara, dari 307 satker diusulkan WBK ada 15 Kejati dan 288 Kejari.

“Sedangkan yang dusulkan WBBM sebanyak 54, terdiri dari 14 Kejati dan 40 Kejari. Untuk hari ini pencanangan WBBM telah dilakukan jajaran bidang Jamdatun, dan jajaran Jamintel pencanangan menuju WBK,”  ujar Hari Setiyono.


 

Mulai sejak Senin tanggal 8 Juni 2020 sampai Jumat 12 Juni 2020,  telah dilakukan beberapa penilaian terhadap satker di beberapa wilayah oleh tim Penilai Internal.

“Untuk Satker menuju WBK dari 15 Kejati yang telah dinilai 10 Satker. Sedangkan untuk tingkat Kejari dari 288 satker yag sudah dinilai 140 satker,” ujar Hari Setiyono.

Untuk teknisnya, lanjut Hari, Jamwas telah membentuk TPI melalui Surat Perintah Nomor 124/H/Hjw/05/2020 tanggal 19 Mei 2020. Dan menunjuk Sekretaris Jamwas sebagai Penanggung Jawab atau Ketua Penguji Utama. Dengan beranggotakan para Inspektur, Kepala Pusat Daskrimti dan Kepala Bagian Reformasi Birokrasi.


“Adapun, jadwal penilaian antara tanggal 3-29 Juni 2020. Penilaian mandiri dilaksanakan melalui pemaparan oleh pimpinan satker. Yakni para Kajati dan Kajari di kantor masing-masing, melalui sarana video converence. Skema pelaksanaan penilaian oleh TPI bagi masing-masing satker. Selanjutnya diserahkan ke Tim Penilai Nasional dengan 6 indikator penilaian,” tandas Hari Setiyono.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan