Meskipun Ada Surat Edaran Menaker, Kebijakan Kenaikan Upah Minimum Tetap Ada di Tangan Para Gubernur

Meskipun Ada Surat Edaran Menaker, Kebijakan Kenaikan Upah Minimum Tetap Ada di Tangan Para Gubernur. – Foto: Timboel Siregar, Sekjen Opsi.(Net)
Meskipun Ada Surat Edaran Menaker, Kebijakan Kenaikan Upah Minimum Tetap Ada di Tangan Para Gubernur. – Foto: Timboel Siregar, Sekjen Opsi.(Net)

Para Gubernur disarankan untuk menaikkan Upah Minimum Tahun 2021. Sebab, kehadiran Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja (SE Kemnaker) tentang Penetapan Upah Minimum (UM) memang ditujukan kepada para Gubernur.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar mengatakan, SE Kemnaker seperti itu adalah hal biasa yang tiap tahun, yang memang dikeluarkan Menaker. Itu sebagai acuan bagi para Gubernur sebelum menetapkan Upah Minimum (UM) tahun berikutnya.

“Upah Minimum ditetapkan oleh para gubernur paling lambat tanggal 1 November tahun berjalan. Jadi, sebelum tanggal 1 November 2020 para gubernur diharapkan sudah menetapkan Upah Minimum, baik berupa Upah Minimum Provinsi (UMP), maupun Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK),” tutur Timboel Siregar, dalam siaran persnya, Selasa (27/10/2020).

Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch ini, SE Menaker itu adalah sebuah himbauan. Dan bukan sebuah regulasi yang wajib dipatuhi Gubernur.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau pun Undang-Undang Cipta Kerja, dijelaskan bahwa yang memiliki hak prerogatif menetapkan Upah Minimum adalah gubernur.

“Sehingga bisa saja Gubernur menetapkan Upah Minimum tidak sesuai dengan SE Menaker. Hal ini kerap kali terjadi di tahun-tahun sebelumnya. SE Menaker menghimbau dan meminta 8 persen tetapi ada Gubernur yang menetapkan kenaikan Upah Minimum lebih dari 8 persen. Ini biasa terjadi dari tahun ke tahun,” terangnya.

SE Menaker nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada masa Pandemi Covid-19 meminta para Gubernur, pada point 1, untuk tidak menaikkan Upah Minimum di tahun 2021.

Ini artinya, Upah Minimum Tahun 2021 akan sama dengan Upah Minimum di 2020 saat ini. Permintaan Menaker kepada Gubernur untuk tidak menaikkan Upah Minimum di 2021 didasari oleh perhitungan 64 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ditetapkan oleh Menaker.

Timboel melanjutkan, walaupun ada kenaikan 4 item KHL, sebelumnya 60 item KHL, namun Pemerintah menurunkan kualitas item-item KHL lainnya. Sehingga ketika dijumlahnya berdasarkan data BPS maka nilai total KHL sebagai acuan UM di 2021 tidak mengalami kenaikan.

“Saya kira penambahan 4 item KHL dengan menurunkan kualitas beberapa item KHL yang lama adalah tidak tepat. Dan ini tidak obyektif melihat kondisi riil di masyarakat.  Saya menilai hal tersebut dilakukan Pemerintah hanya untuk mencapai target yaitu tidak ada kenaikan Upah Minimum di 2021. Ini tidak fair,” tuturnya.

Kenaikan UM tiap tahun, lanjutnya, biasanya telah menjadi sumber perselisihan antara Pemerintah, Apindo dan Serikat Buruh/Serikat Pekerja (SB/SP), yang biasanya berujung di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).

Dan tahun ini, menurut Timboel, sepertinya akan terulang lagi. Dipastikan SE Menaker tahun ini akan diprotes oleh kalangan SP/SB. Kalangan SP/SB menilai SE ini akan mempengaruhi para Gubernur untuk tidak menaikkan UM tahun 2021.

Tentunya SP/SB harus mempengaruhi para gubernur untuk tidak mengikuti SE Menaker tersebut. Dan meyakinkan Gubernur untuk tetap menaikkan Upah Minimum dalam persentase yang wajar dan bijak, yang bisa mendukung daya beli pekerja dan kelangsungan usaha.

“Saya menilai permintaan Menaker untuk tidak menaikkan Upah Minimum di 2021 dan adanya usulan Serikat Pekerja yang meminta kenaikan UM di 2021 sebesar 8 persen adalah tidak tepat.

“Harus dicari solusi kenaikan Upah Minimum 2021 dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha,” jelasnya.

Menurut BPS, sejak Januari hingga Agustus 2020 tingkat inflasi mencapai 0,93 persen. Sementara tingkat inflasi dari tahun ke tahun atau year on year (yoy) dari Agustus 2020 ke Agustus 2019 adalah sebesar 1,32 persen.

Dengan data ini, seharusnya para Gubernur dapat mempertimbangkan untuk tetap menaikkan Upah Minimum di 2021 walaupun hanya berkisar inflasi yoy yaitu sekitar 1,5 persen sampai 2 persen, di atas angka inflasi yoy Agustus. Dengan juga mempertimbangkan kondisi September, Oktober sampai Desember 2020.

Menurutnya, kenaikan Upah Minimum dengan mempertimbangkan inflasi yoy akan memiliki dampak ikutan yang positif. Dengan adanya kenaikan Upah Minimum maka daya beli pekerja tidak tergerus oleh inflasi.

“Sehingga pekerja dan keluarganya bisa mempertahankan tingkat konsumsinya,” ujar Timboel.

Dengan tingkat konsumsi yang tidak turun, kata dia, tentunya akan mendukung tingkat konsumsi agregat sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi. Konsumsi agregat mendukung 55-60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan tingkat konsumsi yang tidak menurun ini, lanjutnya, juga akan mendukung geliat ekonomi. Yaitu pergerakan barang dan jasa akan lebih dinamis, sehingga bisa mendukung peningkatan pajak bagi negara.

Demikian juga dengan adanya kenaikan UM 2021 nanti akan mendukung BPJS Kesehatan terhindar dari defisit pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Mengingat nilai total iuran dari pekerja penerima upah (pekerja formal) swasta selama ini menjadi penerimaan kedua tertinggi setelah iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Demikian juga dengan BPJS Ketenagakerjaan, menurut Timboel, kenaikan ini mendukung rasio klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian akan terjaga di 26 persen dan 30 persen. Walaupun ada relaksasi iuran kedua program ini di Agustus 2020 sampai Januari 2021.

Sementara itu tabungan pekerja di program Jaminan Hari Tua (JHT) pun akan semakin bertambah dan ketahanan dana di Jaminan Pensiun akan semakin baik.

“Dengan kenaikan dana kelolaan di BPJS Ketenagakerjaan ini maka akan mendukung juga penambahan dana untuk membeli Surat Berharga Negara guna menutupi defisit APBN kita,” lanjutnya.

Tentu saja, kata dia, tidak sebatas menaikkan Upah Minimum 2021, diharapkan para Gubernur, Walikota dan Bupati juga bisa mengalokasikan APBD-nya untuk  mendukung daya beli pekerja. Dengan memberikan subsidi atau diskon kepada pekerja penerima upah sebatas Upah Minimum untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng dan sebagainya.

“Semoga kenaikan Upah Minimum 2021 yang akan ditetapkan tanggal 1 November 2020 ini di kisaran 1,5 persen-2 persen bisa diterima semua pihak, sehingga kesejahteraan pekerja terjaga dan kelangsungan usaha terjamin,” tandas Timboel Siregar.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan