Meski Pernah Diproses Pidana, Tidak Ada Kendala Hukum dan Politik Bagi Ahok Duduki Jabatan di BUMN

Meski Pernah Diproses Pidana, Tidak Ada Kendala Hukum dan Politik Bagi Ahok Duduki Jabatan di BUMN.

Munculnya sosok Basuki Tjahaya Purnama (BTP) alias Ahok yang hendak menduduki jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menimbulkan pro kontra.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap layak menduduki jabatan Direksi atau Komisaris di BUMN, karena tidak ada persoalan hukum maupun politik yang dianggap bisa menjegalnya.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan, jika memang dibutuhkan, Ahok bisa segera diangkat masuk dalam jajaran Dewan Direksi atau Komisaris di BUMN.

Alasannya, pria yang kini menjadi politisi PDIP itu memenuhi persyaratan yang ada. “Ahok berada dalam posisi memenuhi syarat Peraturan Perundang-undangan untuk masul ke dalam Dewan Direksi atau Komisaris BUMN. Ahok tidak memiliki jabatan fungsional apapun dalam Partai Politik, kecuali hanya sebagai Anggota PDIP baru beberapa bulan yang lalu,” tutur Petrus Selestinus, Rabu (20/11/2019).

Menurutnya, sejumlah syarat lain berdasarkan Peraturan Menteri No. 3/MBU/02/2015, adalah bukan Calon  Anggota Legislatif (DPR, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) atau Anghota DPR, DPD RI, DPRD I dan DPRD II.

Syarat formal lainnya dari Permen No. 3/BUM/02/2015 adalah tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Jadi, dikatakan Petrus Selestinus, semua persyaratan untuk menjadi Anggota Dewan Direksi dan/atau Komisaris BUMN, sangat lengkap ada dalam diri Ahok. “Karenanya tidak menjadi halangan secara hukum dan politik bagi Ahok untuk dipercaya menduduki jabatan sebagai Direksi maupun Komisaris BUMN,” katanya.

Oleh karena itu, menurut Advokat Peradi ini, pemerintah tak perlu ragu untuk mengangkat Ahok. Karena, selain tidak terdapat kendala yuridis dan politis bagi Ahok untuk mengabdi dan mensedikasikan seluruh kemampuannya untuk menyehatkan BUMN.

“Juga sebagai warga Negara, Ahok punya hak yang tidak pernah dicabut oleh kekuasaan manapun. Termasuk oleh kekuasaan Pengadilan melalui sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mencabut hak hukum Ahok,” terang Petrus.

Jadi, lanjutnya lagi, jika ada segelintir orang yang mengatasnamakan diri Serikat Pekerja BUMN menolak Ahok masuk dalam Direksi atau Komisaris BUMN, maka sikap itu kontraproduktif.

Juga terkesan memiliki tujuan dengan motif-motif politik sekedar menjegal Ahok. Apalagi, kata Petrus, sikap menaloka Ahok itu tidak menjadi syarat UU atau Permen.

“Karena itu, Pemerintah teruskan saja mengangkat Ahok masuk dalam Dewan Direksi atau Komisaris, terlebih-lebih karena dukungan politik dari banyak pihak cukup memberi legitimasi bagi Pemerintah Cq Meneg BUMN mengangkat Ahok membenahi BUMN dan Badan-Badan lainnya,” ujar Petrus Selestinus.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan