Meski Anggaran Terbatas, Kejaksaan Agung Raih Predikat WTP Tiga Kali Berturut dari BPK

Sebesar Rp 1,7 Miliar Lebih Lolos, Jaksa Menangi Perkara Perdata Melawan Konsorsium Carbon Tropic Group.
Sebesar Rp 1,7 Miliar Lebih Lolos, Jaksa Menangi Perkara Perdata Melawan Konsorsium Carbon Tropic Group.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi kinerja kejaksaan yang telah berkomitmen dalam pengelolaan keuangan dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan (LK) kejaksaan tahun 2018.

Menurut BPK, LHP itu adalah tone from the top ketidakmungkinan satu entitas bisa melaksanakan pengelolaan keuangan negara dengan transparan dan akuntabel.





“Saya garis bawahi transparan dan akuntabel, kalau dia tidak transparan mereka akan menghambat pemeriksaan gak mau diperiksa,” kata Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna di Jakarta, Kamis (27/06/2019).

Dia mengakui memang saat proses dalam penilaian terdapat masalah, namun setelah dinilai BPK ternyata tidak berpengaruh material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

“Nah, dalam perjalanan kami melakukan komunikasi, melakukan proses pemeriksaan dan pengujian terhadap dokumen belum pernah sekalipun kejaksaan itu menghalang halangi pemeriksaan,” ujarnya.





Dia menjelaskan bahwa kejaksaan mengalami banyak masalah, salah satunya yang paling berat adalah Sumber Daya Manusia (SDM) di kejaksaan adalah di bidang hukum.

“Jadi apapun di sini itu adalah jaksa semuanya dan mereka itu termasuk harus mengelola keuangan negara, dengan demikian ini adalah bagian dari chalange mereka untuk tetap melaksanakan tugasnya di satu sisi tapi juga mengelola keuangan negara dengan tingkat kompleksitas seperti sekarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” katanya.

Lanjut dia, setidaknya kejaksaan menawungi 23 ribu orang jaksa dan pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia dengan mengelolah 600 satuan kerja. Sehingga BPK memberi catatan untuk mendorong kejaksaan untuk melakukan perbaikan sistem perencanaan.





“Aspek perencanaan. Kualitas tugas-tugas target perkara sekalian. Misalnya ketika anggaran penanganan perkara sekian, penuntutan korupsi sekian, pembunuhan sekian, lalu tiba-tiba pemerkosaan sudah tidak ada lagi. Tapi, mereka enggak ngeluh, mereka enggak cengeng dan mereka pantes terima opini WTP,” ujarnya.

Sementara itu Jaksa Agung HM Prasetyo menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK yang telah memberikan WTP dalam Laporan Keuangan (LK) Kejaksaan RI T.A. 2018. Perolehan LK ini, kata dia merupakan kali ketiga secara berturut-turut sejak tahun 2016.





“Kita sudah kerja tahun 2018 ini tadi Anggota I BPK sudah menyampaikan LHP yang hasil pemeriksaan yang dikerjakan selama ini. Dan bersyukur kejaksaan hari ini memperoleh WTP. Jadi kalau sekarang ini kami menerima WTP juga berarti sudah 3 kali dapat WTP tanpa putus-putus ya, sejak tahun 2016, 2017, 2018,” kata Prasetyo.(Richard)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*