Merebak Isu SARA di Lingkungan Pasar Senen

Merebak Isu SARA di Lingkungan Pasar Senen.

Pengacara Rakyat Charles Hutahaean menyampaikan, para pedagang resah, karena ada pihak-pihak yang diduga kaki tangan Perumda Pasar Jaya menyebarkan keresehan dan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Selain lobi-lobi illegal, para pedagang makin resah dengan beredarnya pesan berantai di lingkungan Pasar Senen yang menyebut bahwa orang-orang Cina sedang menguasai Pasar Senen.

“SMS dan WA sudah menyebar di lingkungan Pasar Senen. Para pedagang kian resah. Kok malah kian jelek sepak terjang pihak penyebar SMS atau pesan berantai itu,” ujar Charles, di Jakarta, Kamis (07/03/2019).

Dia mengatakan, tindakan-tindakan tidak bertanggungjawab itu harus diusut, sebab akan menimbulkan perpecahan dan potensi konflik di masyarakat.

“Malah menebar isu SARA dan mendiskreditkan pedagang yang memperjuangkan haknya. Itu kan cara-cara kotor dan melanggar hukum. Semakin ketahuan bahwa mereka itu bobrok dan salah, namun tidak mau bertanggung jawab. Mau nutupin kesalahan dan pelanggaran dengan menebar isu dan informasi hoax,” ujar Charles.

Ada Dugaan Permainan Pada Penempatan Pedagang

Hendra Iskandar, salah seorang Pedagang Lama di Blok III Pasar Senen mengaku, dirinya sudah berkali-kali mempertanyakan langkah dan tindakan Pejabat Pasar Senen akan kepastian kepemilikan kios yang menjadi haknya.

Dikarenakan tidak ada tindakan mengembalikan haknya itu kepada dirinya, akhirnya Hendra Iskandar pun menggugat di PN Jakpus.

Dia menerangkan, sebagai Pedagang Lama di Blok III Pasar Senen, dirinya sudah ikut pengundian dua tahun lalu. Dia pun sudah mendapatkan kartu kupon berupa kupon undian yang dicabut dari dalam kotak, sesuai prosedur pengundian yang disaksikan bersama di depan Notaris waktu itu.

“Isteri saya sendiri, Lusi, yang mengantri dan ikut undian ambil kuponnya. Dan itu di hadapan para pihak dan disaksikan notaris selaku Pejabat Negara,” ujar Hendra Iskandar, di Jakarta, Kamis (07/03/2019).

Pengundian itu dilaksanakan pada tanggal 15-16 Maret 2016 di Gedung Gelanggang Olah Raga Senen (GOR Senen) Jakarta Pusat. Saat itu adalah pengundian pertama. “Dan didata oleh Notaris. Itu pengundian yang pertama, yang relatif murni,” ujarnya.

Pengundian kedua digelar pada April, Mei dan Juni Tahun 2016, juga dilaksanakan di Gedung GOR Senen. “Nah, dipengundian kedua ini sudah mulai ada undian yang double, nama pedagang yang ganda,” ujarnya.

Hendra melanjutkan, semua nama-nama yang sudah mengikuti pengundian itu dibukukan pada September 2016. Dalam buku setebal 7 halaman itu, lanjutnya, berisi daftar nama pedagang dengan nomor tempat usaha double di Bangunan Baru Gedung Blok III. Di Gedung Baru Blok III itu ada sebanyak 235 Unit Los atau Kios dengan 174 nama Pedagang Eksisting atau Pedagang Lama dan untuk pedagang non eksisting ada di 83 titik.

Dan buku itulah yang bisa menjelaskan kepemilikan kios para pedagang senen. Hendra sendiri sudah ada di dalam buku itu. Buku setebal 7 halaman itu adalah dokumen piranti manajemen Unit Pasar Besar (UPB) Senen Blok III dan Blok IV cq Direksi PD Pasar Jaya Pusat.

“Kemudian, untuk kartu kupon undian berikutnya, yakni di undian kelima adalah peruntukannya untuk warung makan dan minuman, semi food court. Lokasinya di tingkat 6 lantai IV, Gedung Baru Blok III. Undian untuk itu digelar pada 19-20 Juli 2017,” ujarnya.

Hendra Iskandar mengaku sudah memenuhi semua kesepakatan yang diteken bersama di depan Notaris, seperti para pedagang lama lainnya. Namun, dirinya tidak pernah memperoleh haknya hingga kini.

“Saya mendatangi pengelola PD Pasar Jaya, entah alasan apa saya tidak digubris. Saya sudah mendatangi kantor Bidang Ekonomi Provinsi DKI Jakarta, juga tidak ada penyelesaian. Bahkan, kami sudah bersurat ke Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, belum ada tanggapan. Mungkin surat kami dibuang oleh stafnya di tong sampah,” tutur Hendra Iskandar.

Menurut Hendra, ratusan pedagang lama Blok 3 Pasar Senen seperti dirinya, ditekan dan dikondisikan agar tidak menuntut hak-hak mereka. Bahkan, ada juga yang sampai ditakut-takuti oleh oknum petugas supaya tidak menggugat.

“Dikarenakan tidak ada jawaban, waktu itu saya sudah tiga kali mengirimkan somasi ke pihak PD Pasar Jaya. Tidak ada jawaban sampai sekarang. Bahkan, waktu itu, Gubernurnya masih Pak Djarot, kami datangi, kami di-over ke Biro Ekonomi. Dan waktu itu, ada tertulis respon pihak Bidang Ekonomi ke kami, suratnya ditujukan ke Dirut PD Pasar Jaya, agar persoalan ini segera dijawab dan diselesaikan. Nyatanya, sampai sekarang enggak ada,” bebernya.

Dia pun mengambil langkah hukum dengan melakukan gugatan lewat Kuasa Hukum, agar persoalan ini diselesaikan. “Dirut PD Pasar Jaya harusnya menyelesaikan ini,” katanya.

Bahkan, lanjutnya, sejumlah dugaan korupsi dan penyelewengan kesepakatan telah dilakukan oknum-oknum PD Pasar Jaya. Karena itu, dia berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun tangan menindaktegas para oknum.

“Kami meminta hak kami dikembalikan ke kami. Kami mohon ke Pak Gubernur Anies agar juga memeriksa dan menindaktegas para oknum di PD Pasar Jaya, pengelola maupun pemasaran di Blok 3. Kami menduga kuat mereka korupsi dan melakukan permainan serta penyelewengan kesepakatan dengan kami para pedagang,” ujarHendra.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan