Menteri BUMN Erick Thohir Harus Segera Bertindak Geruduk FHCI

Menteri BUMN Erick Thohir Harus Segera Bertindak Geruduk FHCI.
Menteri BUMN Erick Thohir Harus Segera Bertindak Geruduk FHCI.

Dengan adanya fakta-fakta dan temuan yang sangat massif dari korban rekrutmen pegawai BUMN 2019, Pegiat Hak Asasi Manusia (Pegiat HAM) dari Jaringan Aktivis  2000, Jefri Johannes meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengambil tidakan tegas kepada FHCI dan jaringannya.

“Menteri BUMN harus mengevaluasi dan melakukan tindakan tegas kepada para pelaksana, maupun pihak-pihak di BUMN yang lalai, yang melakukan diskriminasi kepada penyandang disabilitas yang mengikuti proses seleksi rekrutmen bersama pegawai BUMN tahun 2019,” ujarnya kepada Rakayat Merdeka, di Jakarta, Jumat (06/12/2019).

Kemudian, Menteri BUMN harus bertanggung jawab untuk melakukan transparansi hasil seleksi bersama pegawai BUMN jalur disabilitas, baik dalam proses administrasi, proses ujian dan hasil seleksi. Demikian pula system rekrutmen pegawai BUMN di mana pun.

Selanjutnya, Forum Human Capital Indonesia (FHCI) sebagai forum yang tidak jelas, yang melakukan praktik sindikasi rekrutmen pegawai BUMN harus diusut tuntas, kemudian dijatuhi sanksi tegas dan berat.

“FHCI harus ditindaktegas atas proses seleksi bersama pegawai BUMN tahun 2019, yang tidak transparan dan tidak mengedepankan hak-hak penyandang disabilitas, melainkan lalai dan diskriminasi. FHCI itu lembaga jadi-jadian yang tidak punya hak melakukan rekrutmen pegawai BUMN,” cetus Jefri.

Dia mengatakan, BUMN dan FHCI harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan penolakan dan diskriminasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan milik BUMN.

Hak-hak para penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi dan penolakan dalam seleksi bersama pegawai BUMN di jalur disabilitas harus dikembalikan dan dipertanggung jawabkan oleh BUMN.

“Mencopot oknum-oknum pejabat dan pegawai BUMN yang terbukti menyalahgunakan wewenang dan diskriminasi dalam proses seleksi bersama pegawai BUMN di jalur disabilitas,” ujarnya.

Dan mulai saat ini, FHCI harus dibekukan dan tidak boleh dilibatkan dalam penyelenggara seleksi bersama pegawai BUMN.

“Karena FHCI tidak profesional, tidak transparan, malah banyak melakukan diskriminasi. FHCI melakukan seleksi yang tidak adil bagi penyandang disabilitas. FHCI harus dijatuhi sanksi berat,” pungkasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan