Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem Eva Yuliana menyampaikan, kasus korupsi yang menimpa Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara bukan hanya untuk penegakan hukum, tetapi empati bagi rakyat Indonesia, yang sedang dirundung pandemi Covid-19.
Karena itu, DPR dan masyarakat Indonesia mesti mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan tugas dan kewajibannya memberantas korupsi, tanpa pandang bulu.
“Jadi, itu bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga soal empati. Kami mengapresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan suap dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos),” tutur Eva Yuliana, Senin (07/12/2020).
KPK sendiri telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini. Masing-masing, Juliari Batubara (Menteri Sosial), Matheus Joko Santoso (Pejabat Pembuat Komitmen Kemensos), Adi Wahyono (Pejabat Pembuat Komitmen Kemensos), Ardian IM (swasta), dan Harry Sidabukke (swasta). KPK menduga, Mensos Juliari menerima uang Rp 17 milliar dalam pengadaan Bansos Penanganan Covid-19 berupa paket sembako senilai Rp5,9 triliun.
“Kami dari Komisi III merasa perlu dan penting untuk mengapresiasi secara khusus kerja KPK dalam kasus ini. Saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pertengahan tahun kemarin, KPK berjanji akan bertindak tegas terhadap siapa pun dan lembaga mana pun yang patut diduga menyalahgunakan bantuan terkait penanganan pandemi covid. Terima kasih, KPK menunaikan janjinya,” tutur mantan Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Jawa Timur ini.
Sejak adanya Revisi Undang-Undang KPK dan ditetapkannya Komjen Pol Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, banyak dugaan yang menyebut pemberantasan korupsi oleh KPK akan terus melemah, namun, Eva melanjutkan, dukungan terhadap KPK untuk memberantas korupsi tidak pernah surut.
“Kita menegaskan dukungan penuhnya terhadap KPK untuk menangani tindak lanjut pengungkapan kasus dugaan suap di Kementerian Sosial,” tuturnya.
Eva juga menyatakan yakin dan percaya, KPK akan menuntaskan penanganan kasus tersebut secara profesional.
“Lepas dari itu, saya juga menegaskan warning atau peringatan khusus bagi siapa pun dan institusi mana pun yang juga ikut-ikutan menyalahgunakan bantuan Covid-19,” sebutnya.
Eva juga mendorong KPK untuk menyikat semua korupsi yang dilakukan semua pihak. Menteri atau bukan, Kepala Daerah atau bukan, petinggi parpol atau bukan, semua korupsi harus disikat.
“Kita tidak main-main. KPK telah menunjukkan dedikasinya. Komisi III DPR RI mendukung penuh kerja dan komitmen KPK. Sikat semua yang macem-macem dengan bantuan covid. Bukan hanya terkait persoalan hukum, tapi ini juga persoalan empati,” tandas Eva Yuliana.(JR)
