Menkumham Hendak Bebaskan Para Penjahat Dari Penjara, Pak Jokowi, Segera Ganti Yasonna Laoly

Elit Cari-Cari Kesempatan di Masa Pandemik Virus Corona

Aktivis Perempuan Tio Masa Sianipar: Elit Cari-Cari Kesempatan di Masa Pandemik Virus Corona, Menkumham Hendak Bebaskan Para Penjahat Dari Penjara, Pak Jokowi, Segera Evaluasi Yasonna Laoly.
Aktivis Perempuan Tio Masa Sianipar: Elit Cari-Cari Kesempatan di Masa Pandemik Virus Corona, Menkumham Hendak Bebaskan Para Penjahat Dari Penjara, Pak Jokowi, Segera Evaluasi Yasonna Laoly.

Presiden Joko Widodo diminta mengevaluasi kinerja sejumlah menterinya. Apalagi di masa pandemik Virus Corona atau Covid-19 ini, tidak sedikit elit kekuasaan yang mencoba bermain dan mencari keuntungan untuk diri sendiri.

Seperti yang dilakukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, yang berencana hendak membebaskan sekitar 30 ribu lebih narapidana dari dalam penjara. Termasuk para narapidana yang kategori melakukan extra ordinary crime seperti koruptor, teroris dan tindak pidana narkoba.

Aktivis Perempuan Tio Masa Sianipar mengecam langkah Menkumham Yasonna H Laoly yang hendak membebaskan para penjahat yakni para napi dari dalam penjara. Dengan alasan untuk memutus perkembangbiakan pandemik virus corona. Itu tidak nyambung. Tidak masuk akal.

“Presiden Jokowi harus segera mempertimbangkan kembali kinerja dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan Menkumham saat ini. Tindakan Menkumham yang hendak membebaskan para napi, para koruptor, bandar narkotika dan terorisme juga, sebagai extra ordinary crime, tidak ada hubungan dengan memutus mata rantai penyebaran virus corona,” tutur Tio Masa Sianipar, Sabtu (04/04/2020).

Mantan Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jakarta (GMKI Jakarta) ini juga menyampaikan, sejumlah aktivis juga telah mengecam keras langkah yang dilakukan Menkumham Yasonna H Laoly itu.

“Mengecam keras wacana untuk membebaskan narapidana koruptor, dengan alasan mencegah penyebaran virus corona,” tandas Tio Masa Sianipar.

Tio yang juga Ketua DPP KNPI ini mengatakan, di tengah wabah virus corona yang sedang menimpa masyarakat Indonesia, dan juga para Tim Medis yang bertaruh nyawa berjuang membantu masyarakat, sudah semakin tidak relevan tawaran Menkumham Yasonna H Laoly untuk membebaskan para narapidana.

“Seharusnya, masyarakat dan pemerintah bersama-sama berkonsentrasi mengatasi pokok permasalahan yaitu memberantas Virus Corona. Bukan malah membuat persoalan baru. Elit dan sejumlah menteri sendiri yang membuat masyarakat terganggu. Memecah konsentrasi masyarakat itu sendiri. Akhirnya, masyarakat memunculkan mosi tidak percaya dengan kinerja pemerintah dalam menangani covid-19 ini,” beber Tio Masa Sianipar.

Dia mengingatkan, dari perjalanan penanganan Covid-19 di Indonesia yang diamatinya, tidak sedikit elit Indonesia, termasuk Menkumham Yasonna H Laoly, yang malah hendak mencari keuntungan sepihak dari situasi ini. Mengail di air keruh.

Pejabat seperti itu, lanjut Tio, dapat dikategorikan sebagai elit yang sangat tidak manusiawi, egois, dan hanya mencari keuntungan bagi diri dan kelompoknya sendiri. Ini sangat berbahaya.

“Jangan ada yang mencari-cari kesempatan di atas penderitaan rakyat saat ini. Dan para pejuang tim medis yang fokus dan konsentrasi membatu masyarakat yang terkena virus covid-19, jangan dimanfaatin sepihak,” jelasnya.

Menkumham Yasonna H Laoly berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Alasannya, dikarenakan napi koruptor dan narkotika, yang tata laksana pembebasannya diatur lewat PP itu, tidak bisa ikut dibebaskan bersama 30.000 napi lain dalam rangka pencegahan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas).

“Karena ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa kami terobos karena Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012,” kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR yang digelar virtual, Rabu (1/4/2020).

Untuk diketahui, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 untuk membebaskan 30.000 napi dewasa dan anak.

Dalam Kepmen tersebut, dijelaskan bahwa salah satu pertimbangan dalam membebaskan para tahanan itu adalah tingginya tingkat hunian di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara sehingga rentan terhadap penyebaran virus Corona.

Akan tetapi, napi khusus kasus korupsi dan narkotika tidak bisa karena terganjal PP 99/2012. Itulah sebabnya mengapa Yasonna ingin PP tersebut direvisi.

“Perkiraan kami bagaimana merevisi PP 99/2012 tentu dengan kriteria ketat sementara ini,” ujarnya.

Kriteria ketat yang dimaksud Yasonna antara lain, pemberian asimilasi bagi napi narkotika dengan masa pidana 5-10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidananya.

Ia memperkirakan ada 15.422 napi narkotika yang memenuhi syarat tersebut untuk diberikan asimilasi.

“Kami perkirakan 15.442 per hari ini datanya. Mungkin akan bertambah per hari,” kata Yasonna.

Lalu, pemberian asimilasi diberikan kepada napi korupsi berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidana. “Ada sebanyak 300 orang,” sebutnya.

Selanjutnya, pemberian asimilasi terhadap napi tindak pidana khusus (tipidsus) yang dinyatakan sakit kronis oleh dokter pemerintah dan telah menjalani 2/3 masa pidana. Disebutkan Yasonna, ada 1.457 orang. Terakhir, yaitu pemberian asimilasi terhadap napi asing yang berjumlah sebanyak 53 orang.

Yasonna mengatakan bakal menyampaikan usul revisi PP 99 Tahun 2012 ini kepada Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (ratas).

“Kami akan laporkan ini di ratas dan akan kami minta persetujuan presiden soal revisi emergency ini bisa kita lakukan,” ucap Yasonna.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan