Menjadi Lembaga Superbody Yang Mandeg, DPR Minta Fungsi Pengawasan OJK Dikembalikan Ke BI

Menjadi Lembaga Superbody Yang Mandeg, DPR Minta Fungsi Pengawasan OJK Dikembalikan Ke BI. – Foto: Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng. (Net)
Menjadi Lembaga Superbody Yang Mandeg, DPR Minta Fungsi Pengawasan OJK Dikembalikan Ke BI. – Foto: Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng. (Net)

Wacana pengembalian fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI) kembali hangat. Pasalnya, lembaga pengawasan ini dinilai kurang efektif dalam menjalankan fungsinya dengan baik.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng angkat bicara mengenai polemik ini. Menurutnya, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh OJK tidak sesuai dari rencana awal.

“Dalam sejarah pendiriannya,  kita banyak berharap OJK mampu mengambil fungsi pengawasan dari BI,” ujar Melchias kepada Sinarkeadilan.com, Selasa (07/07/2020).

Harusnya, lanjut Mekeng, kehadiran OJK dengan fungsi pengawasan yang baik diharapkan mampu menjadikan pasar modal sebagai salah satu tulang punggung perekonomian. Faktanya, kehadiran OJK sebagagai salah satu instrumen pemicu perumbuhan ekonomi tidak berjalan dengan baik.

“Tadinya, kita berharap, pasar modal dapat menjadi tulang punggung perekonoman kita. Yaitu dengan meningkatkan kapasitas rasio antara Pasar Modal dengan Produk Domestik Bruto atau PDB kita. Artinya perekonomian kita tidak melulu bergantung pada industri perbankan. Faktanya kan tidak demikian. Tidak terlalu banyak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Mestinya, ia menjadi salah satu pemicu,” tutur Mekeng.

Melchias Mekeng mengklaim, fungsi pengawasan yang diambil OJK justru kurang efektif. Seperti pada kasus Boemi Poetra, Bank Muamalat, Jiwasyara dan Bank Bukopin. Inilah yang membuat Presiden berpikir mengembalikan fungsi OJK ke BI, agar tidak terkesan menjadi lembaga yang superbody.

Pertama, OJK menjadi memberi ijin, melakukan pengawasan, dan melakukan penindakan dan ini sudah terlalu superbody,” ujarnya.

Kedua, komisioner-komisioner OJK sangat independen, sehingga anggota  tidak bisa diperintah oleh Ketua OJK. Dan Ketua OJK juga tidak memiliki tidak memiliki hak veto.

“Yang berikut, OJK hidup berdasarkan industri perbankan. Sementara industrinya tidak berkembang. Apalagi di tengah kondisi ekonomi kurang sehat begini ia akan menjadi problem,” ujarnya.

Melchias Markus Mekeng yang juga mantan Ketua Komisi XI DPR ini menyebutkan bahwa hal-hal tersebut yang menjadi pertimbangan dikembalikannya fungsi OJK ke BI dengan memperkuat sisi pengawasannya.(Tarsan Morris)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan