Breaking News

Mengenai Rencana Eksekusi Putusan Hukum Perusahaan Pelaku Karhutla, KLHK Sedang Ngejar MA dan Lacak Sampai ke Daerah Loh

Mengenai Rencana Eksekusi Putusan Hukum Perusahaan Pelaku Karhutla, KLHK Sedang Ngejar MA dan Lacak Sampai ke Daerah Loh.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak mau dituding lamban melakukan eksekusi terhadap putusan hukum bagi perusahaan pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang sudah diputuskan di pengadilan.

Ternyata, lambannya ekskusi dan penjatuhan sanksi bagi perusahaan-perusahaan itu bukan dikarenakan pihak KLHK yang ogah-ogahan melakukan eksekusi. Namun, hingga kini, pihak Mahkamah Agung (MA) sendiri yang tidak segera mengeluarkan relaas putusan inkrahct untuk dieksekusi.

Triliunan rupiah uang pembayaran kompensasi atas kerugian Negara karena ulah perusahaan pelaku karhutla itu pun terancam menguap.

Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLHK, Jasmin Ragil Utomo mengungkapkan, pihaknya tengah mengejar dikeluarkannya relaas putusan dari MA itu hingga ke tingkat pengadilan negeri (PN) di daerah-daerah. Sayangnya, sebagian besar putusan itu belum tiba di lokasi.

“Kalau hakim yang memutuskan perkara-perkara itu sih sudah benar putusannya. Hanya saja, ketika kami kejar relaas dan salinan putusan itu, hingga ke tingkat PN di daerah, belum ada,” tutur Jasmin Ragil Utomo, Sabtu (02/03/2019).

Minggu lalu, lanjutnya, tim dari KLHK malah mengejar hingga ke PN dan Pengadilan Tinggi (PT) di Sumatera Selatan, karena ada perusahaan pelaku Karhutla yang lokasinya di daerah sana dan diadili di sana, ternyata relaas itu belum tiba di daerah, belum ada.

Jasmin Ragil Utomo berharap, MA segera mengirimkan relaas-relaas dan salinan putusan itu, sehingga mereka bisa segera melaksanakan eksekusi dan menghindari Negara tidak semakin rugi.

“Entah salahnya dimana. Kalau soal relaas dan salinan putusan seperti itu kan memang bukan Hakim yang mengirimkannya, tetapi biasanya itu urusan Paniteranya. Apa mungkin pihak paniteranya yang belum mengirimkan?” tutur Jasmin.

Hingga saat ini, diterangkannya, dari 11 perkara atau kasus perusahaan pelaku Karhutla yang digugat, baru dua putusan yang diterima KLHK, dan 1 perusahaan yang sudah bayarkan kompensasi.

“Dan satu ini sedang kami kaji dan masih ditelaah, apakah putusan itu sesuai atau tidak. Sebab, gugatan KLHK menuntut ganti rugi sampai Rp 700 miliar, tetapi yang dikabulkan hanya Rp 400 miliar. Ini masih kami kaji, apakah akan dilakukan upaya kasasi terhadap putusan ini atau terima saja?” bebernya.

Untuk mempercepat eksekusi, lanjut Ragil, pihaknya tengah melakukan pelacakan terhadap relaas dan salinan putusan-putusan yang dinyatakan inkrahct itu.

“Kami lacak ke semua pengadilan di daerah terkait. Memang prosedurnya begitu, meskipun MA ada di Jakarta, tetapi relaas putusan itu dikirimkan ke pengadilan dimana diperkaranya diadili. Dan kita mengambilnya ke sana,” tuturnya.

Sebelumnya, beberapa gugatan perdata yang dilayangkan KLHK terhadap sejumlah perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pembalakan liar telah dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Kasusnya sendiri terjadi antara 2012 sampai 2018, dengan melibatkan 11 perusahaan.

Sembilan kasus sudah incracht atau berkekuatan tetap, di tingkat pengadilan negeri. Sementara dua di antaranya masih menunggu putusan banding di pengadilan tinggi.

Salah satu perusahaan yang dimaksud adalah PT Kallista Alam di Nagan Raya yang bergerak di sektor industri minyak sawit. Perusahaan ini dituntut atas kebakaran lahan hutan gambut Rawa Tripa, Aceh, seluas seribu hektare yang terjadi pada 2012 dengan kompensasi sebesar Rp 366 miliar.

Kemudian PT Surya Panen Subur. Korporasi ini, yang juga bergerak di sektor sawit, terbukti membakar lahan seluas 1.183 hektar. Pemerintah menuntut kompensasi sebesar Rp 439 miliar pada 2012.

PT Jatim Jaya Perkasa milik Gama Grup juga terbukti merusak lingkungan dan bertanggung jawab atas kebakaran lahan seluas seribu hektare pada 2013. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menang atas permohonan denda terhadap perusahaan sawit itu sebesar Rp 491 miliar.

Sementara PT Bumi Mekar Hijau milik grup Sinar Mas yang membakar lahan yang lebih luas, lebih dari 20 ribu hektare, dituntut kompensasi lebih rendah, hanya Rp 78,5 miliar. Anak perusahaan Sampoerna Agro Tbk, National Sago Prima, juga ikut menyumbang kebakaran lahan pada 2014 seluas 3 ribu hektare. MA akhirnya mengabulkan tuntutan kompensasi Kementerian LHK sebesar Rp 1,07 triliun pada awal Januari lalu.

Pada karhutla 2015, Kementerian LHK memenangkan gugatan terhadap tiga perusahaan sawit, Ricky Kurniawan Putrapersada, Palmina Utama, dan Waringin Agro Jaya dengan total kompensasi lebih dari Rp600 miliar.

Satu perusahaan lagi, PT Merbau Pelalawan Lestari, bahkan dituntut membayar denda sebesar Rp 16,2 triliun. Dibanding korporasi lain yang dihukum karena kejahatan karhutla, PT MPL dihukum atas kasus pembalakan liar di atas lahan konsesi seluas 5.590 hektare di Riau pada 2013.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*